MIT ASEAN; Paradoks Transisi Energi dan Krisis LNG Bali
MIT ASEAN; Paradoks Transisi Energi dan Krisis LNG Bali
Admin 2 -
atnews
2026-01-28
Bagikan :
Agung Wirapramana (ist/atnews)
Oleh Agung Wirapramana
Di tengah hiruk-pikuk diskusi mengenai masa depan energi Asia Tenggara dalam gelaran MIT ASEAN: Powering Southeast Asia Through 2050 di Bangkok, isu domestik dari Pulau Dewata menarik perhatian Agung Pram yang hadir pada kegiatan tersebut saat dihubungi via telpon.
Aksi protes nelayan Serangan pada 15 Januari 2026 menjadi pemantik diskusi hangat mengenai bagaimana transisi energi seharusnya dijalankan.
Agung Wirapramana, pengamat kebijakan energi yang hadir dalam konferensi tersebut, menyempatkan diri berbagi pandangan strategisnya di sela-sela agenda konferensi tersebut.
Tanya (T): Pak Agung, bagaimana Anda melihat aksi turun ke laut nelayan Serangan di tengah semangat dekarbonisasi yang sedang kita bahas di MIT ASEAN ini?
Agung Wirapramana (AW): "Ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua di sini. Di Bangkok, kita bicara soal target 2050, tapi di Serangan, masyarakat bicara soal hari esok.
Aksi pada 15 Januari itu bukan sekadar protes teknis terhadap Keputusan Menteri LH No. 2832 Tahun 2025, Itu adalah sinyal adanya missing link antara ambisi ketahanan energi nasional dengan kedaulatan ruang hidup lokal.
Nelayan kita merasa terkejut karena informasi justru datang dari media, bukan dari proses dialog yang deliberatif. Tanpa inklusivitas, transisi energi hanya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat pesisir.
T: Ada kritik yang menyebut bahwa LNG di Bali hanyalah "solusi palsu" dan Bali sebenarnya memiliki surplus listrik. Tanggapan Anda?
AW: "Data memang menunjukkan adanya paradoks. Di satu sisi, bauran energi terbarukan di Bali pada 2024 baru mencapai 2,7%, sementara minyak bumi (27%) dan batu bara (24%) masih dominan.
Kritik bahwa gas alam tetap membawa emisi metana dan membutuhkan konsumsi air yang besar untuk regasifikasi adalah valid secara sains.
Namun, kita harus realistis menghadapi ancaman blackout yang pernah melumpuhkan Bali. Soal surplus, laporan per Oktober 2025 menyebut beban puncak 1.260 MW dari ketersediaan 1.500 MW.
Angka ini menunjukkan kita punya ruang napas, tapi untuk jangka panjang, integrasi dengan PLTG Pesanggaran tetap membutuhkan kepastian pasokan. Tantangannya adalah menjadikan gas benar-benar sebagai 'jembatan', bukan tujuan akhir yang mematikan inisiatif energi terbarukan lainnya."
T: Mengenai lokasi, pemerintah menetapkan jarak 3,5 km dari pantai Sidakarya sebagai solusi ramah lingkungan. Apakah itu cukup ideal menurut kacamata risiko?
AW: "Keputusan menggeser ke offshore 3,5 km memang lebih baik daripada di bibir pantai. Namun, mari kita bandingkan dengan standar global atau bahkan terminal serupa di Lampung dan Jakarta yang berjarak 15 hingga 22 kilometer dari daratan.
Lokasi FSRU di Bali Selatan ini sangat krusial karena berada tepat di bawah jalur penerbangan Bandara Ngurah Rai yang hanya berjarak 4 km.
Risiko bahaya kriogenik dan potensi kebakaran harus dihitung dengan standar Quantitative Risk Assessment (QRA) yang sangat ketat.
Selain itu, kita harus mempertimbangkan dampak sedimentasi dari pengerukan alur laut sedalam 15 meter yang bisa mematikan terumbu karang.
T: Serangan juga sedang dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. Bagaimana menyinkronkan infrastruktur energi dengan wisata marina premium?
AW: "Itulah titik krusialnya. KEK Kura Kura Bali berorientasi pada pariwisata marina berkelanjutan . Menaruh terminal LNG raksasa di depannya tentu menciptakan benturan estetika dan fungsional.
Nelayan Serangan kehilangan akses navigasi, sementara wisatawan mungkin terganggu oleh lanskap industri.
Kita tidak bisa memaksakan ekonomi biru jika di saat yang sama kita merusak ekosistem habitat penyu yang menjadi ikon Serangan.
Pembangunan harus mengikuti filosofi Tri Hita Karana, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan nilai kesucian kawasan suci laut.
T: Apa strategi 'Alternatif' yang harus diambil pemerintah agar proyek ini tidak terus menjadi residu konflik?
AW ; "Ada tiga langkah strategis. Pertama, re-evaluasi lokasi alternatif ke Bali Utara atau Timur, seperti Celukan Bawang, yang memiliki karakteristik pelabuhan alam yang lebih dalam dan jauh dari kepadatan pariwisata.
Kedua, ubah pola CSR menjadi kemitraan strategis; nelayan harus dilibatkan dalam pengawasan lingkungan dan diberikan asuransi jangka panjang.
Ketiga, kita harus mulai serius mendorong energi terbarukan berbasis komunitas atau 'Desa Berbasis Energi Terbarukan' (DBET). LNG boleh jadi jembatan, tapi kedaulatan energi Bali masa depan harus ada di tangan masyarakatnya sendiri.
Transisi energi yang adil atau Just Energy Transition tidak boleh meninggalkan satu jukung nelayan pun di belakang."
*) Tentang Penulis: Agung Wirapramana adalah pengamat kebijakan publik dan energi yang aktif menyuarakan isu-isu keberlanjutan dan hak masyarakat adat dalam pembangunan infrastruktur strategis.