BKK Provinsi Bali Dikucurkan ke Buleleng, Tahun 2026, Fokus Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Pertanian
Admin 2 - atnews
Buleleng (Atnews) - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali telah resmi dialokasikan untuk Kabupaten Buleleng pada tahun 2026. Bantuan yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) ini akan difokuskan pada pembenahan sejumlah ruas jalan prioritas yang rusak parah dan infrastruktur pertanian. Penegasan disampaikan langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, usai menghadiri Peluncuran Siaran Televisi Digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, Sabtu (27/12/2025).
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengonfirmasi bahwa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk tahun 2026 telah tercatat dalam dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, dengan sudah terbitnya Surat Keputusan (SK), tahap selanjutnya adalah eksekusi fisik yang ditargetkan dapat segera dimulai dengan proses lelang pada awal tahun 2026.
“Sudah dan itu sudah keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti ya mulai bulan dari awal tahun ya kita mulai lelang,” ujar Bupati.
Prioritas utama penggunaan dana BKK ini adalah untuk menangani sejumlah ruas jalan yang dinilai sangat mendesak dan beberapa di antaranya sempat menjadi perbincangan publik karena kondisinya yang rusak parah. Beberapa lokasi yang disebutkan secara spesifik antara lain jalan di Desa Mengening, jalan menuju Bukti dan Jalan Merak, serta beberapa ruas di Kecamatan Gerokgak dan Seririt.
"Mengening jadi prioritas karena sangat rusak. Termasuk di Desa Bukti yaitu Jalan Merak,” jelas Sutjidra.
Bupati Sutjidra mengatakan, selain penanganan jalan di wilayah desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng juga memiliki agenda penataan kawasan kota, pedestrian dan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL). Rencana penataan kota ini, menurut Sutjidra, diagendakan lebih lanjut pada tahun 2027. Prinsip yang akan dipegang adalah penertiban PKL agar tidak menetap di trotoar sepanjang hari. Melainkan hanya pada sore hari mengikuti model yang diterapkan di Kota Denpasar. Hal ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap gangguan yang ditimbulkan.
“Ya, nanti kita apa tetapkan rencananya PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari. Tidak menetap seperti yang sekarang karena akan mengganggu sekali. Masyarakat banyak sekali mengeluh. Bahkan mahasiswa pun tuntutannya begitu,” kata dia.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini mengakui bahwa pekerjaan rumah di bidang infrastruktur masih sangat besar. Dari perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), masih terdapat sekitar 30 kilometer jalan yang perlu perhatian serius. Untuk tahun depan, anggaran yang disiapkan hanya untuk pengaspalan saja mencapai sekitar Rp 75 miliar.
"Belum termasuk pekerjaan irigasi dan jembatan. Total nilai jika digabung dengan proyek irigasi diperkirakan dapat menyentuh angka Rp 100 miliar lebih," ungkap Sutjidra.
Selain jalan, dana BKK juga akan menyentuh sektor lain. Sutjidra menambahkan adanya alokasi untuk infrastruktur pertanian seperti irigasi serta pembangunan dan pelebaran jembatan. Dua jembatan yang disebutkan sebagai proyek yang akan ditangani adalah jembatan Banyuasri dan jembatan di Tejakula. Dengan begitu, distribusi BKK diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif.
"Tidak hanya pada peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalan tetapi juga pada penguatan sektor pertanian dan penataan lingkungan perkotaan di Buleleng," imbuhnya. (WAN/002)
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengonfirmasi bahwa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk tahun 2026 telah tercatat dalam dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, dengan sudah terbitnya Surat Keputusan (SK), tahap selanjutnya adalah eksekusi fisik yang ditargetkan dapat segera dimulai dengan proses lelang pada awal tahun 2026.
“Sudah dan itu sudah keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti ya mulai bulan dari awal tahun ya kita mulai lelang,” ujar Bupati.
Prioritas utama penggunaan dana BKK ini adalah untuk menangani sejumlah ruas jalan yang dinilai sangat mendesak dan beberapa di antaranya sempat menjadi perbincangan publik karena kondisinya yang rusak parah. Beberapa lokasi yang disebutkan secara spesifik antara lain jalan di Desa Mengening, jalan menuju Bukti dan Jalan Merak, serta beberapa ruas di Kecamatan Gerokgak dan Seririt.
"Mengening jadi prioritas karena sangat rusak. Termasuk di Desa Bukti yaitu Jalan Merak,” jelas Sutjidra.
Bupati Sutjidra mengatakan, selain penanganan jalan di wilayah desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng juga memiliki agenda penataan kawasan kota, pedestrian dan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL). Rencana penataan kota ini, menurut Sutjidra, diagendakan lebih lanjut pada tahun 2027. Prinsip yang akan dipegang adalah penertiban PKL agar tidak menetap di trotoar sepanjang hari. Melainkan hanya pada sore hari mengikuti model yang diterapkan di Kota Denpasar. Hal ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap gangguan yang ditimbulkan.
“Ya, nanti kita apa tetapkan rencananya PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari. Tidak menetap seperti yang sekarang karena akan mengganggu sekali. Masyarakat banyak sekali mengeluh. Bahkan mahasiswa pun tuntutannya begitu,” kata dia.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini mengakui bahwa pekerjaan rumah di bidang infrastruktur masih sangat besar. Dari perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), masih terdapat sekitar 30 kilometer jalan yang perlu perhatian serius. Untuk tahun depan, anggaran yang disiapkan hanya untuk pengaspalan saja mencapai sekitar Rp 75 miliar.
"Belum termasuk pekerjaan irigasi dan jembatan. Total nilai jika digabung dengan proyek irigasi diperkirakan dapat menyentuh angka Rp 100 miliar lebih," ungkap Sutjidra.
Selain jalan, dana BKK juga akan menyentuh sektor lain. Sutjidra menambahkan adanya alokasi untuk infrastruktur pertanian seperti irigasi serta pembangunan dan pelebaran jembatan. Dua jembatan yang disebutkan sebagai proyek yang akan ditangani adalah jembatan Banyuasri dan jembatan di Tejakula. Dengan begitu, distribusi BKK diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif.
"Tidak hanya pada peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalan tetapi juga pada penguatan sektor pertanian dan penataan lingkungan perkotaan di Buleleng," imbuhnya. (WAN/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Presiden Agar Batalkan Remisi kepada Otak Pembunuh Wartawan Bali
