Penutupan TPA Suwung, Berapa APBD Bali 2025 untuk Sampah?
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Mantan Anggota KPU RI dan Pemerhati Pembangunan Bali I Gusti Putu Artha menyoroti soal carut marut soal sampah, khususnya penutupan TPA Suwung pada tanggal 23 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan seorang kepala daerah bisa dicermati dari politik anggaran tiap tahun yang tercermin dalam APBD dan APBD Perubahan.
PDIP pernah punya Ahok, Winasa, dan Mangku Pastika (periode pertama) yang bagus struktur dan kontur APBDnya (sering disebut APBD untuk rakyat).
"Saya hanya butuh dua item saja untuk membuktikan fakta betapa ugal-ugalan APBD Bali dikelola seorang gubernur. Bahkan setelah dilakukan perubahan melalui APBD Perubaban," kata Putu Artha di Denpasar.
Urusan Bidang Komunikasi, dan Informatika pada APBD induk dianggarkan Rp 138,7 milyar. Namun setelah APBD Perubahan naik dahsyat menjadi Rp 223 milyar lebih.
"Saya mencoba menelusuri kenaikan besar itu di bagian mananya. Ternyata, sub program penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah awalnya Rp 10.8 miliar naik menjadi Rp 158 miliar lebih atau Rp 13 miliar per bulan. Ini gila," bebernya.
Sekarang pihaknya mengecek Urusan Bidang Lingkungan Hidup. Pada APBD induk Rp 13 miliar naik menjadi Rp 26,6 miliar di APBD Perubahan. Dari dana itu awalnya subprogram pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional (Suwung) dialokasikan Rp 11 miliar lebih lalu dalam APBD Perubahan naik menjadi Rp 24 miliar lebih atau hanya Rp 2 miliar per bulan (mungkin karena tambahan anggaran akibat molornya penutupan dari Agustus ke Desember).
"Semeton bisa bayangkan, TPA Suwung yang menangani sebanyak 1.300 ton sampah tiap hari dari dua wilayah Badung dan Denpasar hanya dialokasikan Rp 2 miliar. Sedangkan program yang sifatnya hanya pusat integrasi data dan kebijakan dalam Bali Command Centre dibiayai Rp 13 miliar per bulan," bebernya.
Maka, jadi jelas kenapa Gubernur Bali ngotot mau menutup TPA Suwung. Secara finansial karena ia tidak memberi prioritas anggaran dalam pengelolaan sampah.
Walau ia tahu itu ranahnya dan dampaknya sangat luas. Ia lebih asyik mengongkosi para tim percepatan yang setahun makan gaji buta Rp 8.6 miliar dan program pusat kendali pemerintahan daerah naik hingga jadi Rp 158 miliar. Lalu apa urgensinya pusat kendali itu dengan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat Bali?. (GAB/001)
Ia menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan seorang kepala daerah bisa dicermati dari politik anggaran tiap tahun yang tercermin dalam APBD dan APBD Perubahan.
PDIP pernah punya Ahok, Winasa, dan Mangku Pastika (periode pertama) yang bagus struktur dan kontur APBDnya (sering disebut APBD untuk rakyat).
"Saya hanya butuh dua item saja untuk membuktikan fakta betapa ugal-ugalan APBD Bali dikelola seorang gubernur. Bahkan setelah dilakukan perubahan melalui APBD Perubaban," kata Putu Artha di Denpasar.
Urusan Bidang Komunikasi, dan Informatika pada APBD induk dianggarkan Rp 138,7 milyar. Namun setelah APBD Perubahan naik dahsyat menjadi Rp 223 milyar lebih.
"Saya mencoba menelusuri kenaikan besar itu di bagian mananya. Ternyata, sub program penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah awalnya Rp 10.8 miliar naik menjadi Rp 158 miliar lebih atau Rp 13 miliar per bulan. Ini gila," bebernya.
Sekarang pihaknya mengecek Urusan Bidang Lingkungan Hidup. Pada APBD induk Rp 13 miliar naik menjadi Rp 26,6 miliar di APBD Perubahan. Dari dana itu awalnya subprogram pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional (Suwung) dialokasikan Rp 11 miliar lebih lalu dalam APBD Perubahan naik menjadi Rp 24 miliar lebih atau hanya Rp 2 miliar per bulan (mungkin karena tambahan anggaran akibat molornya penutupan dari Agustus ke Desember).
"Semeton bisa bayangkan, TPA Suwung yang menangani sebanyak 1.300 ton sampah tiap hari dari dua wilayah Badung dan Denpasar hanya dialokasikan Rp 2 miliar. Sedangkan program yang sifatnya hanya pusat integrasi data dan kebijakan dalam Bali Command Centre dibiayai Rp 13 miliar per bulan," bebernya.
Maka, jadi jelas kenapa Gubernur Bali ngotot mau menutup TPA Suwung. Secara finansial karena ia tidak memberi prioritas anggaran dalam pengelolaan sampah.
Walau ia tahu itu ranahnya dan dampaknya sangat luas. Ia lebih asyik mengongkosi para tim percepatan yang setahun makan gaji buta Rp 8.6 miliar dan program pusat kendali pemerintahan daerah naik hingga jadi Rp 158 miliar. Lalu apa urgensinya pusat kendali itu dengan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat Bali?. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kemendagri Gelar KMF Cegah Ancaman Pemilu 2019
