Menteri LH Sebut DAS Tukad Ayung Tinggal 3 Persen dari 49.500 Hektare Hutan, Segera Penyelamatan Hutan Bali
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi, Lingkungan dan Kecenderungan Masa Depan ikut menyoroti kondisi hutan di Palau Dewata, pasca Bali terkena banjir bandang yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa.
Bencana itu pun ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo, Sabtu (13/9) dan Wapres Gibran, Jumat (12/9). Pada kesempatan itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Menurutnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol telah mengungkapkan kondisi kawasan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung, Bali mengalami perubahan drastis sejak 2015.
Saat ini hutan DAS Ayung tersisa sekitar 1.500 hektare yang masih ditumbuhi pepohonan, atau sekitar 3 persen dari total luas sekitar 49.500 hektare hutan. Kondisi itupun membuat Gubernur Bali Wayan Koster merasa kaget sebagaimana ungkapan Menteri LH Hanif Faisol.
Jro Gde Sudibya mengatakan, hulu Tukad Ayung berada di kawasan hutan Desa Pelaga, pasokan air utama berasal dari Alas Pengejaran (Kintamani Barat), catatan terakhir seluas 49.500 ha. Sumber mata airnya di Desa Catur.
Sumber mata air Pabini, yang memasok sebagian besar air minum Gianyar, Badung, Denpasar melalui Tukad Ayung.
Wisata arung jeram Tukad Ayung menghasilkan pendapatan besar, timbul pertanyaan berapa besar kontribusi untuk pelestarian alam Pengejaran.
Maka dari itu, perlu Klarifikasi untuk angka 3 persen DAS Tukad Ayung. "Datanya berdasarkan apa, citra satelit dan model simulasi perhitungannya. Kalau data ini benar, ini betul-betul peringatan keras (wake up call), kalau nanti hujan lebat di Hulu sebut saja Desa Catur, Pelaga, sumber mata air, banjir bandang bisa saja akan terjadi," bebernya.
Menurut aturan Tata Ruang Nasional, DAS adalah tanah negara yang seharusnya tidak bisa disertifikatkan, kalau terjadi pensertifikatan DAS indikasi pelanggaran hukum.
Pendirian bangunan hanya bisa dilakukan 12 meter dari DAS yang merupakan tanah negara. Kalau angka Menteri LH benar, cakupan luas DAS Tukad Ayung tinggal 3 persen, maka konsolidasi kawasan DAS harus dilakukan, sampai angka yang dipersyaratkan sehingga DAS bisa berfungsi lindung.
Reboisasi hutan sebut saja di Alas Pengejaran, Alas Penulisan, Alas yang mengitari 4 danau, dan kawasan hutan Gunung Agung dan Gunung Batukaru, menurut catatan terakhir masing-masing seluas 100.000 ha, gerakan reboisasi mesti segera dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal model Orde Baru.
Sebuah kondisi yang sangat mengerikan, jika kembali terjadi hujan super lebat di Denpasar, Badung dan Gianyar, dan di Hulu sebut saja di Desa Plaga dan kawasan hutan Pengejaran (Kintamani Barat), maka DAS kehilangan fungsi sebagai pengendali banjir dan penyelamat lingkungan.
Banjir bandang akan segera terulang, di Badung, Denpasar (semoga saja tidak terjadi).
Krisis lingkungan nyata dihadapi Bali, peringatan yang disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB bulan Juni 2024 di Mesir, "Krisis iklim, telah menuju jalan tol neraka iklim". Suhu permukaan bumi Bali dalam 70 tahun terakhir 1950 - 2020 1,9 derajat Celsius, padahal menurut Kesepakatan Paris (2016), kenaikan suhu bumi di atas 1, 6 derajat celsius, akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi dari Perubahan iklim. Bali sekarang menghadapinya. (GAB/001)
Bencana itu pun ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo, Sabtu (13/9) dan Wapres Gibran, Jumat (12/9). Pada kesempatan itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Menurutnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol telah mengungkapkan kondisi kawasan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung, Bali mengalami perubahan drastis sejak 2015.
Saat ini hutan DAS Ayung tersisa sekitar 1.500 hektare yang masih ditumbuhi pepohonan, atau sekitar 3 persen dari total luas sekitar 49.500 hektare hutan. Kondisi itupun membuat Gubernur Bali Wayan Koster merasa kaget sebagaimana ungkapan Menteri LH Hanif Faisol.
Jro Gde Sudibya mengatakan, hulu Tukad Ayung berada di kawasan hutan Desa Pelaga, pasokan air utama berasal dari Alas Pengejaran (Kintamani Barat), catatan terakhir seluas 49.500 ha. Sumber mata airnya di Desa Catur.
Sumber mata air Pabini, yang memasok sebagian besar air minum Gianyar, Badung, Denpasar melalui Tukad Ayung.
Wisata arung jeram Tukad Ayung menghasilkan pendapatan besar, timbul pertanyaan berapa besar kontribusi untuk pelestarian alam Pengejaran.
Maka dari itu, perlu Klarifikasi untuk angka 3 persen DAS Tukad Ayung. "Datanya berdasarkan apa, citra satelit dan model simulasi perhitungannya. Kalau data ini benar, ini betul-betul peringatan keras (wake up call), kalau nanti hujan lebat di Hulu sebut saja Desa Catur, Pelaga, sumber mata air, banjir bandang bisa saja akan terjadi," bebernya.
Menurut aturan Tata Ruang Nasional, DAS adalah tanah negara yang seharusnya tidak bisa disertifikatkan, kalau terjadi pensertifikatan DAS indikasi pelanggaran hukum.
Pendirian bangunan hanya bisa dilakukan 12 meter dari DAS yang merupakan tanah negara. Kalau angka Menteri LH benar, cakupan luas DAS Tukad Ayung tinggal 3 persen, maka konsolidasi kawasan DAS harus dilakukan, sampai angka yang dipersyaratkan sehingga DAS bisa berfungsi lindung.
Reboisasi hutan sebut saja di Alas Pengejaran, Alas Penulisan, Alas yang mengitari 4 danau, dan kawasan hutan Gunung Agung dan Gunung Batukaru, menurut catatan terakhir masing-masing seluas 100.000 ha, gerakan reboisasi mesti segera dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal model Orde Baru.
Sebuah kondisi yang sangat mengerikan, jika kembali terjadi hujan super lebat di Denpasar, Badung dan Gianyar, dan di Hulu sebut saja di Desa Plaga dan kawasan hutan Pengejaran (Kintamani Barat), maka DAS kehilangan fungsi sebagai pengendali banjir dan penyelamat lingkungan.
Banjir bandang akan segera terulang, di Badung, Denpasar (semoga saja tidak terjadi).
Krisis lingkungan nyata dihadapi Bali, peringatan yang disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB bulan Juni 2024 di Mesir, "Krisis iklim, telah menuju jalan tol neraka iklim". Suhu permukaan bumi Bali dalam 70 tahun terakhir 1950 - 2020 1,9 derajat Celsius, padahal menurut Kesepakatan Paris (2016), kenaikan suhu bumi di atas 1, 6 derajat celsius, akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi dari Perubahan iklim. Bali sekarang menghadapinya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Repnas Yakin Jokowi Amin Menang 80 Persen di Bali
