Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Minta Pemda Sesuaikan dengan Kebijakan Efisiensi, Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas hingga 50 Persen
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2024, Pada triwulan IV tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02% (yoy).
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan ketika membawakan materi Paparan Perkembangan Ekonomi dan Kinerja APBN dalam acara hybrid Media Briefing APBN Periode Februari 2025, Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Bali s.d. 28 Februari 2025 di Denpasar, Kamis (20/3).
Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Bali Darmawan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Bali Nusra Sudarsono, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Bali, NTT, NTB R Fajar Doni.
Tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 1,21% (yoy) pada Februari 2025, masih berada dalam kisaran wajar dan mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil.
Pendapatan Negara di Provinsi Bali sampai dengan 28 Februari 2025, telah terealisasi sebesar Rp2,79 triliun atau 11,97% dari target tahun 2025. Penerimaan Negara dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2,17 triliun (11,18% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah terealisasi sebesar Rp619,3 miliar atau 15,98% dari target 2025.
Pagu Belanja Negara di Provinsi Bali menunjukkan penurunan pada belanja barang dan belanja modal yang diakibatkan kebijakan efisiensi.
Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2025 telah direalisasikan sebesar Rp3,38 triliun (15,48% dari pagu). Apabila dilihat belanja per fungsi, peningkatan realisasi belanja terjadi di hampir semua fungsi belanja, didorong oleh belanja pegawai yang lebih besar dibanding tahun lalu. Kenaikan sangat signifikan terdapat pada fungsi Kesehatan sebesar 780,94% (yoy) akibat perubahan mekanisme pengesahan belanja oleh Satker BLU yang semula dilakukan tiap bulan menjadi tiap minggu.
Sementara itu, penurunan belanja pada fungsi pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum disebabkan oleh aktivitas pemilihan umum 2024 dan selesainya pembangunan Bendungan Sidan pada tahun 2024.
Pertumbuhan sangat signifikan pada fungsiTerdapat penurunan pagu belanja barang dan belanja modal terkait kebijakan Kesehatan sebesar 780,94% yoy akibat perubahan mekanisme pengesahan oleh Satker BLU yang semula pengesahan tiap bulan, menjadi tiap minggu.
Sesuai Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. KMK No 29 Tahun 2025, ttg Penyesuaian rincian alokasi TKD Prov/Kab/Kota: DAU SG Bali menjadi 1.265 M (berkurang 126,21M/9,16%), DAK Fisik menjadi 252,13 M (berkurang 119,68 M/ 32,19%), Jenis TKD yg lain tetap.
"Dana cadangan akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah," ujarnya.
Pemda-pemda segera melaksanakan pembatasan - pembatasan sesuai ketentuan dan segera menyesuaikan APBD untuk belanja seremonial dan kegiatan pendukung, pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50%, pembatasan honorarium, pengurangan belanja non prioritas, optimalisasi teknologi digital, dan melaksanakan monev secara ketat.
Pemda diharapkan dapat mencapai efisiensi anggaran dan penggunaan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sisi lain akan ada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp4,36 triliun atau 13,20% dari target pendapatan.
Pendapatan Daerah dikontribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,69 triliun, menyumbang porsi 61,77% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 38,07% atau Rp1,66 triliun berasal dari dana transfer.
Selain itu, terdapat sumber pendapatan baru dari Pungutan Wisatawan Asing, yang telah terealisasi sebesar Rp42,27 miliar, mencerminkan potensi tambahan bagi keuangan daerah dari sektor pariwisata.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,99 triliun (5,68% dari pagu). Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, mencapai Rp1,71 triliun atau 7,06% dari pagu.
Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada belanja modal yang baru terealisasi sebesar Rp5,76 miliar atau 0,09% dari pagu, realisasi belanja modal yang masih kecil diakibatkan oleh adanya kebijakan efisiensi.
Hingga 28 Februari 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Bali mencapai Rp2,47 triliun atau
20,23% dari pagu, tumbuh 0,56% (yoy).
Kota Tabanan mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 22,93% dari pagu dengan nilai Rp310,01 miliar, sementara Kabupaten Badung memiliki persentase penyaluran terendah, yakni sebesar 14,97% dengan nilai Rp134,70 miliar. Dari total TKD yang disalurkan, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1,59 triliun, Dana Desa sebesar Rp256,31 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66,95 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp558,69 miliar.
Sementara itu, hingga akhir Februari 2025, pada DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah belum terdapat realisasi penyaluran.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Di Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang bertujuan memperkuat permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
Untuk mendukung keberlanjutan usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga pada KUR guna meringankan beban finansial debitur.
Pada tahun 2025, plafon penyaluran KUR di Provinsi Bali ditetapkan sebesar Rp10,84 triliun, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Nomor ND-114/PB.4/2025 tanggal 30 Januari 2025. Hingga 28 Februari 2025, total penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp1,54 triliun, yang disalurkan kepada 20,64 ribu debitur.
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima manfaat terbesar dengan porsi 40,96% dari total penyaluran. Berdasarkan distribusi wilayah, Kota Denpasar mencatat penyaluran kredit tertinggi secara nominal, mencapai Rp270,54 miliar, sementara Kabupaten Buleleng memiliki jumlah debitur terbanyak, yaitu 3.081 debitur.
Dari sisi skema kredit, penyaluran terbesar terjadi pada skema Mikro, dengan total realisasi Rp867,22 miliar kepada 17,95 ribu debitur. Namun, hingga 28 Februari 2025, belum terdapat realisasi subsidi bunga untuk tahun berjalan.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali.
Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (GAB/001)
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan ketika membawakan materi Paparan Perkembangan Ekonomi dan Kinerja APBN dalam acara hybrid Media Briefing APBN Periode Februari 2025, Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Bali s.d. 28 Februari 2025 di Denpasar, Kamis (20/3).
Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Bali Darmawan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Bali Nusra Sudarsono, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Bali, NTT, NTB R Fajar Doni.
Tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 1,21% (yoy) pada Februari 2025, masih berada dalam kisaran wajar dan mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil.
Pendapatan Negara di Provinsi Bali sampai dengan 28 Februari 2025, telah terealisasi sebesar Rp2,79 triliun atau 11,97% dari target tahun 2025. Penerimaan Negara dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2,17 triliun (11,18% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah terealisasi sebesar Rp619,3 miliar atau 15,98% dari target 2025.
Pagu Belanja Negara di Provinsi Bali menunjukkan penurunan pada belanja barang dan belanja modal yang diakibatkan kebijakan efisiensi.
Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2025 telah direalisasikan sebesar Rp3,38 triliun (15,48% dari pagu). Apabila dilihat belanja per fungsi, peningkatan realisasi belanja terjadi di hampir semua fungsi belanja, didorong oleh belanja pegawai yang lebih besar dibanding tahun lalu. Kenaikan sangat signifikan terdapat pada fungsi Kesehatan sebesar 780,94% (yoy) akibat perubahan mekanisme pengesahan belanja oleh Satker BLU yang semula dilakukan tiap bulan menjadi tiap minggu.
Sementara itu, penurunan belanja pada fungsi pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum disebabkan oleh aktivitas pemilihan umum 2024 dan selesainya pembangunan Bendungan Sidan pada tahun 2024.
Pertumbuhan sangat signifikan pada fungsiTerdapat penurunan pagu belanja barang dan belanja modal terkait kebijakan Kesehatan sebesar 780,94% yoy akibat perubahan mekanisme pengesahan oleh Satker BLU yang semula pengesahan tiap bulan, menjadi tiap minggu.
Sesuai Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. KMK No 29 Tahun 2025, ttg Penyesuaian rincian alokasi TKD Prov/Kab/Kota: DAU SG Bali menjadi 1.265 M (berkurang 126,21M/9,16%), DAK Fisik menjadi 252,13 M (berkurang 119,68 M/ 32,19%), Jenis TKD yg lain tetap.
"Dana cadangan akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah," ujarnya.
Pemda-pemda segera melaksanakan pembatasan - pembatasan sesuai ketentuan dan segera menyesuaikan APBD untuk belanja seremonial dan kegiatan pendukung, pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50%, pembatasan honorarium, pengurangan belanja non prioritas, optimalisasi teknologi digital, dan melaksanakan monev secara ketat.
Pemda diharapkan dapat mencapai efisiensi anggaran dan penggunaan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sisi lain akan ada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp4,36 triliun atau 13,20% dari target pendapatan.
Pendapatan Daerah dikontribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,69 triliun, menyumbang porsi 61,77% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 38,07% atau Rp1,66 triliun berasal dari dana transfer.
Selain itu, terdapat sumber pendapatan baru dari Pungutan Wisatawan Asing, yang telah terealisasi sebesar Rp42,27 miliar, mencerminkan potensi tambahan bagi keuangan daerah dari sektor pariwisata.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,99 triliun (5,68% dari pagu). Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, mencapai Rp1,71 triliun atau 7,06% dari pagu.
Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada belanja modal yang baru terealisasi sebesar Rp5,76 miliar atau 0,09% dari pagu, realisasi belanja modal yang masih kecil diakibatkan oleh adanya kebijakan efisiensi.
Hingga 28 Februari 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Bali mencapai Rp2,47 triliun atau
20,23% dari pagu, tumbuh 0,56% (yoy).
Kota Tabanan mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 22,93% dari pagu dengan nilai Rp310,01 miliar, sementara Kabupaten Badung memiliki persentase penyaluran terendah, yakni sebesar 14,97% dengan nilai Rp134,70 miliar. Dari total TKD yang disalurkan, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1,59 triliun, Dana Desa sebesar Rp256,31 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66,95 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp558,69 miliar.
Sementara itu, hingga akhir Februari 2025, pada DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah belum terdapat realisasi penyaluran.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Di Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang bertujuan memperkuat permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
Untuk mendukung keberlanjutan usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga pada KUR guna meringankan beban finansial debitur.
Pada tahun 2025, plafon penyaluran KUR di Provinsi Bali ditetapkan sebesar Rp10,84 triliun, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Nomor ND-114/PB.4/2025 tanggal 30 Januari 2025. Hingga 28 Februari 2025, total penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp1,54 triliun, yang disalurkan kepada 20,64 ribu debitur.
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima manfaat terbesar dengan porsi 40,96% dari total penyaluran. Berdasarkan distribusi wilayah, Kota Denpasar mencatat penyaluran kredit tertinggi secara nominal, mencapai Rp270,54 miliar, sementara Kabupaten Buleleng memiliki jumlah debitur terbanyak, yaitu 3.081 debitur.
Dari sisi skema kredit, penyaluran terbesar terjadi pada skema Mikro, dengan total realisasi Rp867,22 miliar kepada 17,95 ribu debitur. Namun, hingga 28 Februari 2025, belum terdapat realisasi subsidi bunga untuk tahun berjalan.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali.
Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Penumpang di Bandara Ngurah Rai naik 14.75 persen Januari 2019
Terpopuler
