Mangku Pastika Kasihan Dua Tahun Belum Dibayar, PT Bali CMPP Khawatir Senasib PT NOEI TPA Suwung
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Anggota DPD RI Dapil Bali Made Mangku Pastika merasa kasihan terhadap pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Padangsambaian Kaja dan Kertalangu sudah dua tahun berjalan belum mendapatkan pembayaran dari pemerintah.
Oleh karena, kedua TPST Padangsambaian Kaja dan Kertalangu yang dikelola PT Bali Citra Metro Plasma Power (PT Bali CMPP) belum mencapai target 60 persen sebagaimana sesuai kesepakatan, termasuk masih dalam proses uji kelayakan, uji kehandalan mesin hingga uji emisi.
Belum lagi adanya keluhan dan pengaduan masyarakat di sekitar TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja terkait bau yang dihasilkan dari proses pengelolaan sampah semakin banyak.
Untuk itu, Pemkot Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Denpasar masih menangguhkan pembayaran tipping fee sebesar Rp 100.000 per ton kepada Bali CMPP.
Mangku Pastika pun merasa khawatir masa depan TPST Padangsambaian Kaja dan Kertalangu senasib dengan PT NOEI TPA Suwung yang mangkrak.
Oleh karena selama dua tahun sudah berjalan, PT Bali CMPP belum dapatkan tipping fee, hanya mendapatkan pemasukan dari penjualan RDF. Itupun mereka harus jual ke luar daerah yang memerlukan biaya pengiriman yang cukup tinggi.
Padahal mereka harus membayar 360 pegawai untuk TPST Padangsambaian (60 orang) dan Kertalangu (300 orang) setiap bulan selama dua tahun. Belum lagi bayar listrik hingga pemeliharaan mesin.
"Saya khawatir lama-lama bisa senasib dengan PT NOEI TPA Suwung. Apalagi dalam operasional mereka (PT Bali CMPP - red) masih pinjam di bank," kata Mangku Pastika di Denpasar, Jumat (26/7).
Kegiatan itu dilaksanakan ketika reses yang mengusung tema "TPST Padangsambaian Kaja: Upaya Penanganan Sampah Berkekanjutan".
Mangku Pastika didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Nyoman Wiratmaja dan Ketut Ngastawa diterima oleh Kabid Penataan Lingkungan DLHK Kota Denpasar Agus Sudarma, Public and Goverment Relation PT Bali CMPP Andrean Radhita.
Maka dari itu, pengelolaan sampah di Denpasar bisa dilakukan dengan keterbukaan. Masyarakat juga agar tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Sejatinya pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah sampah tersebut. Namun memang Pemerintah Kota Denpasar juga perlu lebih gesit membantu masalah pelik tersebut.
Mengingat jumlah sampah Denpasar sampai 980 ton per harinya, sedangkan kedua TPST ditarget mengolah sekitar 200 ton per hari. Denpasar juga memiliki 6 TPS dan 24 TPS3R.
Maka sisa yang belum dikelola dibuang ke TPA Suwung. Dengan kondisi itu, pengelolaan sampah belum mampu dikelola secara mandiri.
"Saya datang kesini (TPST Padangsambaian Kaja-red) untuk membantu agar masalah sampah di Denpasar bisa ditangani dengan baik. Kalau ini gagal seperti PT NOEI yang dirugikan kita semua, pemerintah pusat sudah bangun infrastrukturnya, Pemkot Denpasar berikan lahan, pengelola sudah investasi mesin dan operasional hingga dua tahun," ungkap Mangku Pastika yang juga Gubernur Bali dua periode 2008-2018.
Mangku Pastika juga mengajak masyarakat agar membantu memilah sampah dari rumah dalam memudahkan pengelolaan sampah oleh pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga agar mengurangi produksi sampah dengan membuat biopori, teba moderen hingga komposting.
Ia pun mengungkap kendala TPST di Denpasar masih alami kendala teknologi, sampah belum dipilah.
Kabid Penataan Lingkungan DLHK Kota Denpasar Agus Sudarma juga meminta PT Bali CMPP membuka permasalahan pengelolaan sampah secara terbuka agar bisa dicarikan solusi.
Sementara itu, Public and Goverment Relation PT Bali CMPP Andrean Radhita memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam praktek pengelolaan mulai sulitnya mencari SDM, rusaknya mesin hingga sampah belum dipilah.
Target pengolahan sampah 60 persen terus dikebut sesuai perjanjian agar TPST Padangsambaian Kaja 72 ton per hari dan TPST Kertalangu 128 ton per hari.
TPST Padangsambaian Kaja terletak dengan pemukiman dan sekolah, maka hanya difungsikan sebagai pemilah dan pencacah. Setalah itu dibawa me TPST Kertalangu diolah menjadi RDF.
Untuk penjualan RDF saat ini sudah dikirim ke Jawa baik Solo dan Pabrik Semen. Dengan jauhnya jarak pengangkutan besar mempengruhi keuntungan yanvmg diperoleh.
Diharapkan ke depan, Bali memiliki industri yang bisa membeli RDF sehingga biaya angkutnya rendah, misalnya pembangkit listrik di Celukan Bawang, Buleleng.
Mesin TPST Padangsambaian Kaja beroperasi sealama 16 jam atau dua sip, rata-rata yang bisa diolah 40-50 ton.
Andrean Radhita pun mengakui selama dua tahunan beroperasi belum mendapatkan pembayaran tipping fee. Pembayaran tipping fee pun akan diperoleh dimulai ketika persayaratan dan kententuan sudah dipenuhi. "Kami sudah target bisa rampung bulan ini (Juli-red)," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLP) Provinsi Bali Dr. Ir. Ni Made Armadi, SP menjelaskan pemberian sanksi kepada pengelola TPST ( TPST Kertalangu, TPST Padang Sambian dan TPST Tahura) Kota Denpasar dengan pemberian Surat Peringatan (SP) I pada tanggal 6 Nov 2023 – 6 Pebruari 2024 ( 3 bulan). Apabila sampai tanggal 6 Pebruari belum ada COD akan dilayangkan SP II. Telah diberikan sanksi (denda).
SP II pada tanghal 6 Pebruari 2024 – 6 April 2024 (2 bulan). Apabila sampai tanggal 6 April 2024 belum ada COD akan dilayangkan SP III. SP III pada tanggal 6 April 2024 – 6 Mei 2024 (1 bulan). Apabila sampai 6 Mei 2024 belum ada COD Bali CMPP dianggap wanprestasi (pemutusan hubungan kerja).
PT. Bali CMPP menyatakan telah melakukan uji kehandalan mesin di TPST Kesiman Kertalangu tanggal 1-6 Pebruari 2024.
Hasil uji kehandalan menunjukan rata-rata sampah masuk per hari yakni 81,05 ton/hari dengan komposisi 8 % sampah residu, 17% partikel kecil, 2,63% sampah daur ulang, 72,38% bahan baku RDF yang terdiri dari 22% organik dan 78 anorganik).
Berdasarkan hasil uji kehandalan mesin-mesin pengolah sampah di TPST Kesiman Kertalangu adalah 61,4%. Angka ini masuk dalam kategori Kurang Handal.
Oleh karena, kedua TPST Padangsambaian Kaja dan Kertalangu yang dikelola PT Bali Citra Metro Plasma Power (PT Bali CMPP) belum mencapai target 60 persen sebagaimana sesuai kesepakatan, termasuk masih dalam proses uji kelayakan, uji kehandalan mesin hingga uji emisi.
Belum lagi adanya keluhan dan pengaduan masyarakat di sekitar TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja terkait bau yang dihasilkan dari proses pengelolaan sampah semakin banyak.
Untuk itu, Pemkot Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Denpasar masih menangguhkan pembayaran tipping fee sebesar Rp 100.000 per ton kepada Bali CMPP.
Mangku Pastika pun merasa khawatir masa depan TPST Padangsambaian Kaja dan Kertalangu senasib dengan PT NOEI TPA Suwung yang mangkrak.
Oleh karena selama dua tahun sudah berjalan, PT Bali CMPP belum dapatkan tipping fee, hanya mendapatkan pemasukan dari penjualan RDF. Itupun mereka harus jual ke luar daerah yang memerlukan biaya pengiriman yang cukup tinggi.
Padahal mereka harus membayar 360 pegawai untuk TPST Padangsambaian (60 orang) dan Kertalangu (300 orang) setiap bulan selama dua tahun. Belum lagi bayar listrik hingga pemeliharaan mesin.
"Saya khawatir lama-lama bisa senasib dengan PT NOEI TPA Suwung. Apalagi dalam operasional mereka (PT Bali CMPP - red) masih pinjam di bank," kata Mangku Pastika di Denpasar, Jumat (26/7).
Kegiatan itu dilaksanakan ketika reses yang mengusung tema "TPST Padangsambaian Kaja: Upaya Penanganan Sampah Berkekanjutan".
Mangku Pastika didampingi Tim Ahli Nyoman Baskara, Nyoman Wiratmaja dan Ketut Ngastawa diterima oleh Kabid Penataan Lingkungan DLHK Kota Denpasar Agus Sudarma, Public and Goverment Relation PT Bali CMPP Andrean Radhita.
Maka dari itu, pengelolaan sampah di Denpasar bisa dilakukan dengan keterbukaan. Masyarakat juga agar tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Sejatinya pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah sampah tersebut. Namun memang Pemerintah Kota Denpasar juga perlu lebih gesit membantu masalah pelik tersebut.
Mengingat jumlah sampah Denpasar sampai 980 ton per harinya, sedangkan kedua TPST ditarget mengolah sekitar 200 ton per hari. Denpasar juga memiliki 6 TPS dan 24 TPS3R.
Maka sisa yang belum dikelola dibuang ke TPA Suwung. Dengan kondisi itu, pengelolaan sampah belum mampu dikelola secara mandiri.
"Saya datang kesini (TPST Padangsambaian Kaja-red) untuk membantu agar masalah sampah di Denpasar bisa ditangani dengan baik. Kalau ini gagal seperti PT NOEI yang dirugikan kita semua, pemerintah pusat sudah bangun infrastrukturnya, Pemkot Denpasar berikan lahan, pengelola sudah investasi mesin dan operasional hingga dua tahun," ungkap Mangku Pastika yang juga Gubernur Bali dua periode 2008-2018.
Mangku Pastika juga mengajak masyarakat agar membantu memilah sampah dari rumah dalam memudahkan pengelolaan sampah oleh pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga agar mengurangi produksi sampah dengan membuat biopori, teba moderen hingga komposting.
Ia pun mengungkap kendala TPST di Denpasar masih alami kendala teknologi, sampah belum dipilah.
Kabid Penataan Lingkungan DLHK Kota Denpasar Agus Sudarma juga meminta PT Bali CMPP membuka permasalahan pengelolaan sampah secara terbuka agar bisa dicarikan solusi.
Sementara itu, Public and Goverment Relation PT Bali CMPP Andrean Radhita memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam praktek pengelolaan mulai sulitnya mencari SDM, rusaknya mesin hingga sampah belum dipilah.
Target pengolahan sampah 60 persen terus dikebut sesuai perjanjian agar TPST Padangsambaian Kaja 72 ton per hari dan TPST Kertalangu 128 ton per hari.
TPST Padangsambaian Kaja terletak dengan pemukiman dan sekolah, maka hanya difungsikan sebagai pemilah dan pencacah. Setalah itu dibawa me TPST Kertalangu diolah menjadi RDF.
Untuk penjualan RDF saat ini sudah dikirim ke Jawa baik Solo dan Pabrik Semen. Dengan jauhnya jarak pengangkutan besar mempengruhi keuntungan yanvmg diperoleh.
Diharapkan ke depan, Bali memiliki industri yang bisa membeli RDF sehingga biaya angkutnya rendah, misalnya pembangkit listrik di Celukan Bawang, Buleleng.
Mesin TPST Padangsambaian Kaja beroperasi sealama 16 jam atau dua sip, rata-rata yang bisa diolah 40-50 ton.
Andrean Radhita pun mengakui selama dua tahunan beroperasi belum mendapatkan pembayaran tipping fee. Pembayaran tipping fee pun akan diperoleh dimulai ketika persayaratan dan kententuan sudah dipenuhi. "Kami sudah target bisa rampung bulan ini (Juli-red)," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLP) Provinsi Bali Dr. Ir. Ni Made Armadi, SP menjelaskan pemberian sanksi kepada pengelola TPST ( TPST Kertalangu, TPST Padang Sambian dan TPST Tahura) Kota Denpasar dengan pemberian Surat Peringatan (SP) I pada tanggal 6 Nov 2023 – 6 Pebruari 2024 ( 3 bulan). Apabila sampai tanggal 6 Pebruari belum ada COD akan dilayangkan SP II. Telah diberikan sanksi (denda).
SP II pada tanghal 6 Pebruari 2024 – 6 April 2024 (2 bulan). Apabila sampai tanggal 6 April 2024 belum ada COD akan dilayangkan SP III. SP III pada tanggal 6 April 2024 – 6 Mei 2024 (1 bulan). Apabila sampai 6 Mei 2024 belum ada COD Bali CMPP dianggap wanprestasi (pemutusan hubungan kerja).
PT. Bali CMPP menyatakan telah melakukan uji kehandalan mesin di TPST Kesiman Kertalangu tanggal 1-6 Pebruari 2024.
Hasil uji kehandalan menunjukan rata-rata sampah masuk per hari yakni 81,05 ton/hari dengan komposisi 8 % sampah residu, 17% partikel kecil, 2,63% sampah daur ulang, 72,38% bahan baku RDF yang terdiri dari 22% organik dan 78 anorganik).
Berdasarkan hasil uji kehandalan mesin-mesin pengolah sampah di TPST Kesiman Kertalangu adalah 61,4%. Angka ini masuk dalam kategori Kurang Handal.
Baca Artikel Menarik Lainnya : Berada di Daerah Bencana, Kita Mesti Peduli dan Memitigasi
