Oleh I Gde Sudibya
Memasuki 79 tahun "usia" Pancasila, rasanya pantas bangsa ini melakukan perenungan terhadap perjalanan sejarah bangsanya, terlebih-kebih pasca "pergolakan" politik dalam satu tahun terakhir.
Perenungan tentang: Cita-Cita, Realita dan Risiko Jebakan menjadi Utopia.
Cita-Cita, menjadi dasar bernegara, dalam rumusan lima sila, cara hidup -way of life- dalam berbangsa dan bernegara, dengan tujuan: "mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan: kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", Re, Pembukaan UUD 1945.
Realitanya kini, menyebut beberapa, pertama, dari sisi hasil (out put), realitas kehidupan berbangsa, tamsilnya "jauh panggang dengan api", dengan cita-cita keadilan sosial.
Kesenjangan pendapatan antar warga yang dalam, kesenjangan dalam penguasaan harta kekakayaan yang telah menghina rasa keadilan, akses untuk memiliki sumber daya negara yang amat sangat timpang.
Menurut sementara pengamat, ketidakadilan sosial yang telah melewati ambang batas kesabaran sosial masyarakat.
Kedua, dari sisi proses politik, etika moral berpolitik yang implisit tertuang dalam UUD 1945 (termasuk Pembukaan), keteladan berpolitik dari Bapak-Ibu Pendiri Bangsa, nyaris ditinggalkan, keutamaan perpolitik berubah bentuk menjadi politik sebatas alat bagi "industri kekuasaan", lengkap dengan prilaku menghalalkan semua cara -Machivelian politic-.
Ketiga, dari sisi proses ekonomi politik, basis dasar kebijakan ekonomi politik, telah jauh meninggalkan prinsip dasar sosialisme ekonomi kerakyatan, yang merupakan pacaran dari paham kebangsaan dan kecintaan pada negeri (patriotisme). Tergantikan oleh sistem ekonomi kapitalis lengkap dengan demokrasi liberalnya.
Akibat (tragisnya), Pancasila bisa menjadi sebatas slogan, pemanis bibir politik -political lips services- yang terus diulang, "diproduksi" ulang, di masa kampanye, termasuk di Bulan Bung Karno, setiap bulan Juni. Namun faktanya, realitas ekonomi politik bergerak semakin menjauh dari cita-cita idealnya.
"Harga" mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini, akibat diabaikannya pembangunan bangsa dan karakternya -natinon and character building- (meminjam istilah Soekarno).
Sistem pendidikan yang dalam realitanya "tunduk takluk" oleh kapitalisme pendidikan dan juga formalisme agama. Sistem pendidikan yang mengandung muatan konflik dalam dirinya sendiri.
*) I Gde Sudibya, intelektual, pemikir kebangsaan.