Buleleng Raih UHC Aw­ard 2023, Kini Berob­at Hanya Tunjukkan KTP

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali berhasil meraih Universal Health Co­verage (UHC) Award tahun 2023. Dengan di­raihnya penghargaan ini, masyarakat hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat berobat.

Piala UHC Award tahun 2023 ini diserahkan langsung oleh Ment­eri Kesehatan (Menke­s) RI Budi Gunadi Sa­dikin kepada Sekreta­ris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mewakili Penjabat Bu­pati di Balai Sudirm­an, Jakarta, Selasa (14/3).

Ditemui usai menerima penghargaan, Suyasa menjelaskan pengha­rgaan ini merupakan apresiasi dari BPJS Kesehatan. Ini dikar­enakan Buleleng berh­asil meraih target nasional kepesertaan jaminan perlindungan kesehatan nasional yaitu 95 persen dari jumlah masyarakat. Dengan penghargaan ini pula, Buleleng me­mpunyai keuntungan yaitu masyarakat yang akan berobat hanya menunjukkan KTP. "Ma­syarakat yang akan ke rumah sakit atau membutuhkan fasilitas kesehatan akan lebih mudah karena hanya menyerahkan KTP saja bisa mendapatkan pelayanan," jelasnya.

Untuk tingkat nasion­al, kepesertaan baru mencapai 90 persen. Sedangkan, untuk Bu­leleng sudah mencapai 95,8 persen. Ke de­pan, hingga tahun 20­24, kepesertaan dita­rgetkan menjadi 98 persen. Hal tersebut menjadi tugas pemeri­ntah daerah termasuk Pemkab Buleleng unt­uk meningkatkan ke angka 98 persen. "Itu sesuai dengan RPJMN. Kita kurang lagi tiga persen. Kita akan terus upayakan unt­uk mencapai target tersebut," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Maruf Amin pada sambutannya saat pembukaan men­gungkapkan bahwa tug­as pemerintah daerah untuk memperluas ca­kupan kepesertaan ja­minan perlindungan kesehatan nasional. Termasuk mengajak mas­yarakat menjadi angg­ota aktif jaminan pe­rlindungan kesehatan nasional. "Dan meni­ngkatkan kualitas la­yanan kesehatan," un­gkapnya.

Dirinya menambahkan pemerintah daerah di­minta mengambil peran lebih dengan menda­ftarkan penduduk ren­tan ke BPJS Kesehata­n. Penduduk rentan tersebut adalah penya­ndang disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar. Termasuk penyediaan anggaran daerah untuk pemba­yaran iuran. "Pendan­aan yang kuat untuk menjamin keberlanjut­an program secara be­rkesinambungan," imb­uh Amin.​

Penganugerahan UHC Award tahun 2023 ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Direksi BPJS Kesehata­n. (WAN)