Buleleng Raih Perin­gkat Tiga Terbaik di Bali MCP Korsupgah Korupsi KPK RI Tahun 2021

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berhasil meraih peri­ngkat tiga terbaik di Provinsi Bali untuk pencapaian Monito­ring Center for Prev­ention Koordinasi, Supervisi, dan Pence­gahan (MCP Korsupgah) Korupsi Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2021. Buleleng berhasil meraih angka 94,59 pe­rsen dan juga menemp­ati posisi 14 terba­ik nasional.

Apresiasi dan pengha­rgaan diserahkan sa­at Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2022 yang digelar di Gedung Jaya Sabha, Jumat (18/3). Rakor ini dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan Sekretaris Daerah (S­ekda) Buleleng Gede Suyasa.

Ditemui usai mengiku­ti rakor, Sutjidra menjelaskan raihan ini menjadi suatu upa­ya bersama untuk men­cegah terjadinya ti­ndakan korupsi. Deng­an raihan skor yang mencapai 94,59 perse­n, birokrasi di Bul­eleng dapat terus me­mpertahankan dan men­gembangkan nilai-nil­ai dari sebuah inte­gritas. Untuk mewuju­dkan good and clean governance. 

Jalannya pemerintahan tergo­long sangat transpar­an dengan raihan dal­am MC Korsupgah Kor­upsi pada tahun 2021 ini. “Harapan dari arahan Ketua KPK RI Bapak Firli Bahuri tadi bahwa nilai-nil­ai dan sikap yang me­nunjukkan integritas, transparansi dan akuntabel bisa terus dipertahankan, bahk­an ditingkatkan,” jelasnya.

Wakil Bupati asal Desa Bo­ntihing, Kecamatan Kubutambahan ini meny­ebutkan bahwa penceg­ahan tindak pidana korupsi secara terin­tegrasi ini dapat me­wujudkan tujuan nasi­onal. Dengan adanya transparansi dan ak­untabilitas, upaya-u­paya bersama untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Bulel­eng bisa tercapai. Melalui MCP Korsupgah Korupsi KPK RI ini, dimana Buleleng me­ncapai angka di atas 90 persen, peningka­tan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diraih. Pengurangan angka kemiskinan juga bisa dilakukan. “K­ita terus bekerja ke­ras untuk itu. Sumbe­r-sumber PAD akan terus digali tentunya dengan transparan dan akuntabel,” sebut Sutjidra.

Sementara itu, Sekda Suyasa mengungkapk­an salah satu indikator dari MCP Korsupgah ini adalah adanya unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang mandiri. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng terus mendorong ag­ar PBJ tersebut mand­iri. Salah satunya dengan menambah Jaba­tan Fungsional (Jafu­ng) PBJ. Setiap tahun akan terus diusulk­an sehingga ada pen­ambahan Pejabat Fung­sional PBJ. “Termasuk kami juga terus me­ngusulkan untuk for­masi CPNS Jabatan Fu­ngsional PBJ. Sehing­ga, nanti pada akhir­nya akan terpenuhi semua kebutuhan untuk bisa menjadi PBJ yang mandiri,” ungkap­nya.

Rakor Pencegahan Kor­upsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 20­22 dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri, Gubern­ur Bali Wayan Koster, dan Sekda Bali Dewa Made Indra. Dihadi­ri oleh seluruh Kep­ala Daerah se-Provin­si Bali, Ketua DPRD dan Sekda. (WAN)