Penutupan TPA Suwung, Masyarakat Merasa Tidak Diberlakukan Adil

Denpasar, 5/12 (Atnews) - Tokoh Masyarakat asal Pemogan AA Gede Agung Aryawan ST yang akrab disapa Gung De menyayangkan kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang ditutup pecalang karena kondisi masyarakat terdampak tidak menerima kue pembangunan secara adil.

TPA sebagai tempat penampungan akhir limbah padat (sampah), IPLT sebagai Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dari Jasa Kuras WC & IPAL sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah. 

Disamping banyak ada ketidak konsistenan aturan yang di buat oleh pemangku kebijakan di kawasan Teluk Benoa. 

"Semua dibuat dengan tekanan publik & kepentingan sesaat," kata Gung De di Denpasar, Kamis (5/12).

Ia mencoba memaparkan lokasi TPA Suwung & IPAL Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) yang semuanya ada di kawasan Teluk Benoa.

Dimana waktu pembangunannya sudah ada tempat suci di sana. 

Apakah tidak dikaji itu sebagai dasar dalam menetapkan Teluk Benoa  kawasan suci. 

"Mengapa TPA, IPLT & IPAL sulit membangun di lingkungan masyarakat," tanyanya. 

Dengan mengenal limbah padat dan limbah cair sebagai sisa dari kegiatan masyarakat sehari-hari, dari kegiatan memasak sudah menghasilkan sampah yang berlanjut mandi, cuci & kakus juga menghasilkan limbah kotoran WC. 

Limbah padat dan cair identik dengan bau yang menjadi sumber penyakit.  

Bagaimana mungkin masyarakat sekitar nya tidak mendapatkan efek negatif dari TPA, IPLT & IPAL. 

Lebih menyedihkan lagi, pemerintah yang bertanggung jawab pada penanganan limbah padat & cair, seolah-olah buta & tuli dalam penyediaan sarana prasarana sebagai fasilitas umum untuk masyarakat sekitarnya. 

Coba lihat kawasan sekitar TPA, IPAL & IPLT yang sekolah negeri saja tidak ada, belum lagi sungainya yang sangat kotor & mampet. 

Apalagi Pemkab Badung yang terkenal dengan julukan Bupati Bares memberikan dana hibah sangat besar, tetapi tidak ada perhatian di daerah kawasan pengolahan limbah. 

Hal itu yang membuat masyarakat sangat kecewa akan reward pemerintah Kota Denpasar & Kabupaten Badung yang seolah-olah tutup mata akan keberadaan masyarakat terdampak. 

Untuk itu,  pihaknya meminta  membuka mata melihat bagaimana kondisi masyarakat sekitar kawasan itu.

"Apa yang sudah diperhatikan oleh pemerintah atas pengorbanannya yang merelakan wilayah nya demi kepentingan pariwisata Bali," ujarnya. 

Jika memang pemerintah merasakan perasaan masyarakat yang telah berkorban, tentunya fasilitas umum akan diberikan sebagai reward. 

Perlu menjadi catatan bahwa tidak mungkin kawasan TPA, IPAL & IPLT ada investor yang mau membangun hotel & restoran penghasil dolar, ada CSR & bisa menampung lapangan kerja. 

TPA itu paling akan menghasilkan pemulung, sedangkan IPAL & IPLT hanya menghasilkan air buangan yang dalam beberapa kasus bisa saja gagal pengelolaan karena faktor SDM & kerusakan mesin. 

Disinilah pemerintah harus lebih bijaksana dalam membuat kebijakan untuk kepentingan pariwisata Bali yang lebih luas, jangan hanya karena faktor politik semata.

Lihat kawasan Pemogan tempat IPLT & IPAL, bagaimana fasilitas umum nya seperti SMP & SMA Negeri tidak ada, trotoar juga belum, sungai tidak disender, bantuan penataan kawasan juga belum ada. 

Jadi jangan salahkan masyarakat lewat kelihan adat & pecalang marah karena pemerintah menganak tirikan kawasan pengolahan limbah. 

"Kekesalan itu harus bisa disikapi bijaksana oleh para pemangku kepentingan," tutup Gung De yang juga Kelian Banjar Adat Sakah. (ART/02)