Sektor Pariwisata yang Manja dan Penuh Kepalsuan

Oleh Wayan Windia

​Sektor pariwisata (sektor tersier) telah menguasai perekonomian Bali. Sekitar 70% PDRB Bali dikuasai oleh sektor tersier. Pantaslah para elit selalu berharap pada sektor ini. Semua arah ditujukan untuk sektor pariwisata. Tetapi ternyata sektor ini sangat manja. Sedikit-sedikit mengeluh. Terakhir, ketika harga tiket pesawat harus dinaikkan, sektor ini mengeluh keras. Bahkan para pemilik travel dan hotel akan mengadakan demo di sekitar istina. Pertanyaannya, apakah sektor pariwisata harus terus dimanjakan, dengan berbagai subsidi? Apakah demi sektor pariwisata, maka kita biarkan maskapai penerbangan kita babak belur? Lalu mengorbankan pelayanan kepada konsumen, dan mengorbankan keamanan pesawat, sehinjgga banyak sekali ada kecelakaan? Keselamatan penumpang menjadi terabaikan.

​Sektor pariwisata selalu mengeluh kalau ada perubahan sistem.  Ketika tarif listrik dinaikkan, sektor pariwisata mengeluh. Ketika pajak air tanah dinaikkan, sektor pariwisata mengeluh.  Ketika pemerintah melarang mengadakan rapat-rapat di hotel, sektor pariwisata mengeluh. Wah, sektor ini tidak saja manja, tetapi juga penuh dengan kepalsuan. Kemajuan sektor pariwisata, ternyata harus mengorbankan berbagai kebijakan sektor riil. Memang beginilah syahwat kaum kapitalis. Ia tidak ingin keuntungannya terganggu, karena ia merasa sudah mengadakan investasi. Tetapi untuk apa ada investasi, kalau sektor ini harus mengekang kebijakan sektor di sekitarnya?

Sebaiknya investasi di sektor pariwisata dikendalikan, agar kita tidak diatur oleh kaum kapitalis. Perkembangan semua sektor harus dengan tidak mengekang perkembangan sektor lainnya. Oleh karenanya, sektor riil lainnya harus dikembangkan sesuai sistem yang berlaku, dan sektor pariwisata dikembangkan berdasarkan keadaan riil. Sektor pariwisata jangan meminta berbagai macam kebijakan dan fasilitas, hanya atas nama investasi dan penyerapan tenaga kerja. Kalau ini yang terjadi, maka sektor pariwisata ternyata dikembangkan atas dasar jiwa yang manja dan penuh dengan kepalsuan.

​Lingkungan di Bali menjadi porak poranda dengan adanya perkembangan pariwisata yang melebihi kapasitas. Sempadan sungai dan pantai harus dilanggar demi pariwisata. Kemacetan terjadi dimana-mana. Sawah dan subak di Bali semakin terjepit. Dalam konteks Tri Hita Karana, maka dapat dikatakan bahwa palemahan kita sudah ambruk, pawongan kita sudah ambruk, dan yang tersisa hanya parhyangan saja. Wagub Bali Cok Ace sempat mengatakan dalam interaksi di RRI, sebuah kekhawatiran yang sama. Dikatakan bahwa pariwisata di Bali dikembangkan atas dasar sekala dan niskala. Secara sekala Pulau Bali sudah rusak. “Jangan-jangan perkembangan sektor pariwisata di Bali hanya disebabkan karena sektor niskala. Karana taksu Bali yang sangat kuat” katanya. Saya kira, kalau Bali tetap dikatakan sebagai daerah tujuan yang terbaik di dunia, hal itu hanya disebabkan karena daerah tujuan wisata yang lainnya sangat rusak parah. Mungkin Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, adalah yang terbaik dari daerah tujuan wisata lainnya yang jelek-jelek.

​Oleh karenanya, sejak lama saya berkaok-kaok agar perkembangan sektor pariwisata di Bali dikendalikan (alias : dihentikan). Lakukan moratorium. Kalau tidak, maka Bali akan semakin rusak. Sebab setiap pulau memiliki kapasitas tertentu untuk menampung perkembangan pembangunan. Pada tahun 1985 pihak Sceto (Perancis) mengemukakan bahwa Bali hanya memerlukan 24.000 kamar hotel internasional. Kini kapasitas hotel tersebut sudah berjumlah lima kali lipat. Lalu masih pantaskah di Bali dikembangkan hotel?  

Kita tidak usah menuruti semua nafsu kaum kapitalis. Kalau ingin dikembangkan, maka kembangkanlah pariwisata di pulau lainnya di Indonesia, agar terjadi pemerataan. Pembangunan (hotel) jangan hanya bertumpu di Bali. Bali harus mengembangkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang menguntungkan manusia Bali, alam Bali, dan budaya Bali. Oleh karenanya hentikan pariwisata massal ke Bali. Bali harus menolak target Menteri Pariwisata untuk mendesak-desakkan pariwisata masuk Bali.

Kita ingin kembali ke era pariwisata di Bali, di mana orang-orang datang ke Bali memang orang-orang yang tertarik dalam bidang kebudayaan. Ia bisa tinggal lama di Bali. Tetapi sekarang keadaannya sangat terbalik. Banyak wisatawan yang datang ke Bali hanya untuk berak dan kencing. Malahan bisnismen dari RRT membuat beberapa kepalsuan dan bisnis illegal di Bali, hanya demi untuk mengeruk keuntungan di Bali. Menpar hanya senang karena semakin banyak wisatawan datang ke Bali.  Tetapi ia tidak tahu bahwa kedatangan wisatawan massal itu sangat merusak Bali. Lalu, ketika Pemda Bali melakukan tindakan, maka Menpar mesem-mesem, karena takut targetnya tidak tercapai.

Belum lagi kita membebaskan visa untuk banyak sekali negara di dunia, hanya demi untuk pariwisata. Ini adalah soal harga diri bangsa. Bayangkan, kalau kita ke luar negeri, sangat susah sekali mencari visa. Lalu kita ditagih memperlihatkan jumlah tabungan, mencari asuransi kesehatan, dll. Seolah-olah kita ini orang sakit-sakitan, fakir miskin, dan dianggap akan menyusahkan di negeri orang. Padahal mereka ke Bali (Indonesia) sangat bebas. Karena itu banyak yang disalah gunakan. Mereka ke Bali tidak hanya mencari kerja, tetapi juga bekerja dan berbisnis. Memang berginilah nasib kita sebagai negara miskin? Tetapi kita bukanlah negara yang miskin-miskin amat. Hanya saja kita tidak sabar untuk segera maju. Inilah pengaruh era globalisasi atau  era kaliyuga. Kita cepat-cepat ingin kaya dan nyaman, tetapi dengan mengorbankan alam dan kondisi sosial kita. (*)