Disel Astawa Apresiasi Dukungan Gubernur Koster Dukung Penuh MBG, Program Prioritas Presiden Prabowo

Denpasar (Atnews) - Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa yang juga Ketua Gerindra Badung memberikan apresiasi wacana Gubernur Bali Wayan Koster yang kini mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Oleh karena MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Apalagi dengan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang juga Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI, diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya Bali.

Upaya itu dalam mendukung menyiapkan SDM Bali yang berdasa saing nasional dan global.

Bali tidak memiliki sumbsr daya alam, maka program peningkatan daya saing SDM agar terus ditingkatkan. Dengan adanya dukungan MBG dari Gubernur Bali, diharapkan mampu menjangkau seluruh anak-anak di Pulau Dewata yang tersebat di kabulaten/kota dari kota hingga pedesaan.

Selain itu, Gubernur Bali agar semakin serius mendukung MBG, pasca Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengalokasikan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun untuk pemerintah daerah (Pemda) yang berprestasi dan sukses mendukung program MBG.

Sedangkan, Gubernur Bali Koster mengaku akan memebrikan dukungan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan aset pemerintah daerah hingga desa untuk menunjang kebutuhan pangan lokal dan operasional dapur masyarakat.

Gubernur Bali Koster menegaskan, Pemprov Bali mendukung pelaksanaan MBG, termasuk melalui penyediaan lahan pangan lokal. Aset berupa lahan milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa dapat diberdayakan untuk menunjang kebutuhan program tersebut.

“Terhadap saran dewan untuk meningkatkan anggaran program-program pertanian dalam arti luas, pada prinsipnya saya sangat setuju, termasuk untuk mendukung program makan bergizi gratis dan dapur masyarakat dengan penyediaan lahan pangan lokal,” kata Koster saat menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna ke-56 Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Bali, Jumat (30/10).

Rapat Paripurna ke- 56 DPRD Provinsi Bali dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dikenal Dewa Jack didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi.

Menurut Koster, pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah dan desa untuk mendukung program tersebut telah berjalan. Lahan yang tersedia akan diproses agar dapat diberdayakan sesuai kebutuhan.

“Terkait pelaksanaan MBG, saya dukung penuh dengan menyiapkan lahan di mana tersedia, baik lahan milik Pemprov maupun lahan milik kabupaten/kota dan desa, itu kita proses untuk bisa diberdayakan,” ujarnya.

Selain untuk MBG, Pemprov Bali juga menyiapkan dukungan lahan bagi Koperasi Desa Merah Putih. Koster menyebut kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan program nasional dengan potensi yang dimiliki daerah.

“Sejauh ini semuanya sudah berjalan, termasuk juga untuk koperasi desa merah putih, kita menyiapkan dukungan lahan di mana lahan itu yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta juga menyatakan Pemprov Bali menyambut baik pelaksanaan MBG sebagai bagian dari penyelarasan program nasional dengan kebijakan pembangunan di daerah.

Meski demikian, Giri Prasta mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan agar pelaksanaan program yang membutuhkan dukungan berbagai pihak tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dan bagaimana juga tata kelolanya, agar kita bisa awasi bersama-sama, agar betul-betul memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu,” kata Giri Prasta.

Ia menyebut pelaksanaan MBG di Bali sejauh ini telah berjalan. Untuk menjaga keberlangsungannya, pengawasan dan komunikasi lintas sektor perlu terus diperkuat dengan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, hingga unsur TNI dan Polri.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sasaran penerima manfaat MBG di Bali mencapai 606.073 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 508.316 siswa, 33.717 guru dan tenaga kependidikan, serta 64.040 kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Arah harapan kita bahwa pengawasan komunikasi bersinergi ini harus tetap berjalan. Tidak hanya dari sektor kompilitas saja, sektor swasta dan masyarakat, baik itu TNI, Polri pun terlibat dalam hal ini untuk pemanfaatan pengawasan saja gitu,” ujarnya.

Giri Prasta juga menyambut baik rencana pemberian insentif fiskal bagi daerah yang dinilai berhasil melaksanakan MBG. Menurutnya, insentif tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus pengawasan program.

“Ini adalah salah satu bentuk daripada wujud motivasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, bagaimana daerah itu dia bisa berkembang dalam tatanan urusan pembangunan maupun pengawasan,” ungkapnya.

Pemerintah pusat sebelumnya menyiapkan total anggaran Rp1 triliun untuk insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mendukung keberhasilan program MBG. Skema pemberian insentif tersebut dibagi dalam beberapa gelombang dan wilayah.

Besarnya alokasi insentif itu menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk semakin mengoptimalkan pelaksanaan program. Bagi Pemprov Bali, dukungan terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan, tetapi juga penguatan koordinasi dan pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan. (GAB/ART/002)