OJK Respon Penerapan Payroll, Momentum BPD Perluas Layanan Luar ASN

Denpasar (Atnews) - Rencana penerapan payroll alias pemindahan penyaluran gaji kalangan aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengemuka dalam acara Ngorte (Ngobrol Bersama Update Berita with Media) di Kantor OJK Bali di Denpasar, Selasa (15/9/2026).

Saat ditanya wartawan mengenai rencana penerapan payroll untuk di Bali, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Parjiman, menjelaskan mesti dilihat secara menyeluruh dari sisi positif maupun negatif. 

Seandainya nanti payroll benar-benar dijalankan, menurut Parjiman, hendaknya jangan sampai berimbas pada kondisi BPD setempat. Lebih dari itu penerapan payroll sejatinya menjadi momentum bagi BPD untuk berinovasi memperbaiki layanan serta memperluas jumlah nasabah di luar ASN.

Parjiman menambahkan BPD mesti siap menghadapi kondisi yang terjadi nanti sehingga mampu kian berkembang dengan berbagai inovasi. Pasaran BPD di masing-masing wilayah cukup potensial seperti menggarap masyarakat umum, kalangan swasta dan perusaaan (korporasi).

‘’BPD hendaknya jangan tergantung pada ASN saja, namun perlu menggarap korporasi dan swasta.  Termasuk mesti siap bersaing dengan bank-bank anggota Himbara dan Perbanas," ungkap pria kelahiran Yogyakarta, tahun 1970 ini.

Parjiman mengapresiasi kinerja BPD Bali selama ini cukup baik. Di samping punya aset yang besar, Bank ‘’plat merah ini’’ pun memberi sumbangsih bagi pemerintah kabupaten (pemkab), pemkot dan Pemrov Bali. Bank yang dinakhodai Dirut I Nyoman Sudharma, S.H.,M H., tersebut dinilai punya kinerja kredit sangat baik dibandingkan dengan bank-bank daerah lain di seluruh Indonesia. Penyaluran kredit produktifnya mencapai 52%, sedangkan bank daerah lain tak ada yang sebesar kredit produktif BPD Bali.

Sedangkan sebelumnya anggota DPD RI Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra menyebut bahwa payroll bakal mengguncang fiskal daerah, di samping BPD bakal terdampak secara langsung. Rai Mantra menjelaskan ada banyak alasan yang membuat kekuatan fiskal daerah melemah. Karenanya, dia menyatakan tidak setuju atas isu payroll tersebut jika ke depan benar-benar dijalankan.

Menurut dia, jika payroll diterapkan maka, pertama: dari sisi dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang berkurang tentu menurunkan jumlah pendapatan daerah. Hal tersebut cukup memberi pengaruh terhadap fiskal daerah. Kedua: penyesuaian data tunggal sosial dan ekonomi (DTSEN) belakangan ini mengalami banyak perubahan, yang ada tingkat kenaikan desil (metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang dibagi menjadi 10 kelompok) masyarakat, sehingga bakal menjadi beban atau tanggungan daerah.

"Jika daerah yang fiskalnya kuat (penyesuaian DTSEN), ini tidak masalah. Namun bagi yang fiskalnya lemah makan akan menyulitkan pembangunan daerah," tegas putra mantan Gubernur Bali Prof.Ida Bagus Mantra ini.

Rai Mantra menambahkan bahwa bisnis model BPD Bali selama ini berjalan dengan baik dan lancar.

Para ASN di Pulau Dewata menjadi market (pasar) terpenting sehingga perubahan bisnis model ini  tidak serta-merta membuat bank daerah stabil. Menurut Rai Mantra, likuiditas BPD dengan payroll ini cukup menguntungkan dengan adanya giro dan tabungan yang menjadi dana murah untuk dikelola. (DOP/002)