Tantangan Menkeu Baru Suahasil di Tengah APBN Cekak dan Kepercayaan Pelaku Pasar yang Merosot

Denpasar (Atnews) - Menteri Keuangan Republik Indonesia Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik pada 14 September 2026.

Axmxara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Prosesi tersebut berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (15/9) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.

Secara simbolis, Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan laporan kinerja selama masa jabatannya secara digital kepada Suahasil Nazara sekaligus menandai berakhirnya masa pengabdian Purbaya yang memimpin Kementerian Keuangan selama satu tahun terakhir. 

Ia dikenal Ekonom, Akademisi, dan Teknokrat yang menempuh pendidikan S1: Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994), S2: Master of Science (M.Sc.) di Cornell University, Amerika Serikat (1997) dan S3: Doctor/Ph.D. di bidang Ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (2003).

Suahasil ekonom dari FEUI, kampus dari beberapa Menkeu sebelumnya, menyebut beberapa nama Sri Mulyani Indrawati, Mar'ie Muhammad, JB Sumarlin, Ali Wardhana. 

"Ekonom ini punya kemiripan sebagai Menkeu, irit bicara, penyampaian kebijakan berbasis data ekonomi yang bisa ditelusuri  oleh para pengamat ekonomi, tidak mudah diintervensi kekuasaan yang melanggar kaidah rasionalitas ekonomi, menjadi "palang pintu" bagi kebijakan fiscal yang hati-hati (prudent fiscal policies)," kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi di Denpasar, Rabu (16/9).

Berangkat dari perspektif berpikir tersebut, tantangan bagi Menkeu baru dalam APBN yang cekak dan pelaku pasar dalam dan luar negeri yang terus merosot terhadap kebijakan fiscal dan postur ekonomi pada umumnya.

Meyakinkan Presiden untuk melakukan rasionalisasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang berjumlah Rp.280 T yang menjadi "biang kerok" dari kebijakan fiscal yang ngawur, mengorbankan anggaran pendidikan yang diatur dalam Konstitusi, memangkas dana transfer daerah 24 persen setara dengan Rp.200 T yang membuat sekitar 458 kabupaten dan kota megap-megap keuanganya. 

Merevisi anggaran MBG berbasis data Susenas, hanya sekitar 17 persen dari kelompok sasaran yang berjumlah 82,5 juta, sehingga anggaran MBG bisa dipangkas Rp.230 T, karena dana yang diperlukan untuk kelompok sasaran berdasarkan Susenas hanya sekitar Rp.50 T.

Rasionalisasi anggaran MBG, sehingga dana Rp.230 T bisa dikembalikan ke sektor pendidikan, transfer dana dipulihkan, dan kegiatan ekonomi produktif dalam penciptaan kesempatan kerja baru dananya tersedia, yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menkeu sebagai Ketua Komite Kerja Stablitas Keuangan (KKSK) yang terdiri dari: Menkeu, Gubernur BI, Ketua Otoritas Jasa Meuangan (OJK), Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), menghadapi tantangan:

a) Melakukan sinergi terutama dengan Gubernur BI untuk lahirnya kombinasi antara kebijakan fiscal dan moneter dengan target terukur: ekonomi bertumbuh berbarengan dengan stabilitas mata uang terjamin dengan laju inflasi terkendali

b) Mendorong OJK untuk menyelesaikan PR nya membenahi secara lebih serius pengelolaan Bursa Efek Jakarta, yang sedang mengalami krisis kepercayaan dari para pelaku pasar, yang membuat IHSG (Indeks Harga Sahsm Gabungan) tetap tertekan pada posisi yang rendah

c) Meyakinkan Presiden, Danantara sebagai pelaku pasar dan pelaku usaha tidak perlu "cawe-cawe" terhadap KKSK, yang membuat Lembaga yang semestinya kredibel di hadapan para pelaku pasar menjadi tercela.

Persoalan akut dalam kebijakan pemungutan pajak harus dibenahi secara progresif dan serius, karena tax ratio yang rendah 9 persen dari GDP, melalui design kebijakan pemungutan pajak yang berkeadilan. 

Jangan memanjakan Wajib Pajak besar, menekan Wajib Pajak kecil yang merupakan jutaan para pelaku usaha UMKM. Menkeu jangan maunya mudah dan gampang dengan mengutak-atik pajak tak langsung -inderect taxes- berupa PPN dan sejenisnya yang pada dasarnya pemungutan pajak yang tidak adil.

Singkat kata, tantangan terbesar Menkeu Suahasil Nazara, mengembalikan kepercayaan publik bahwa keuangan negara dilakukan secara prudent, hati-hati, tidak ugal-ugalan yang memberatkan: APBN, menekan pertumbuhan ekonomi, memicu inflasi dan mempersempit upaya penciptaan kesempatan kerja.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi serta pengabdian Purbaya Yudhi Sadewa kepada negara. Ia menyebut Purbaya telah berhasil memperkuat semangat kolaborasi dan memperkenalkan cara kerja Kemenkeu secara transparan kepada masyarakat.

"Tentu memimpin Kementerian Keuangan itu suatu tanggung jawab besar yang Pak Purbaya selesaikan dengan baik selama satu tahun terakhir. Dan atas nama keluarga besar Kementerian Keuangan, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapak Purbaya dan juga Ibu dan keluarga yang telah bersedia membaktikan diri kepada Republik Indonesia," ungkap Menkeu Suahasil.

Menteri Keuangan Suahasil juga memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga tinggi negara, anggota KSSK, hingga media massa untuk bersama-sama melanjutkan agenda kerja Kementerian Keuangan dalam mengawal sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Acara Serah Terima Jabatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga, di antaranya Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Komite IV DPD RI, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua DK LPS Anggito Abimanyu, Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono, serta sejumlah Wakil Menteri dari berbagai kementerian/lembaga. (GAB/002)