Ngurah Aryawan Dorong Terapkan BLUD di Puskesmas, Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Anggota DPRD Kota Denpasar I Ketut Ngurah Aryawan, SH., menegaskan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas tidak boleh berhenti pada persoalan pengelolaan keuangan dan pemenuhan administrasi pemerintahan.
BLUD harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan politisi muda Partai Gerindra asal Banjar Tegallinggah, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, tersebut di Denpasar, Jumat (11/9/2026).
Menurut Ngurah Aryawan, BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada Puskesmas dalam mengelola sumber daya dan anggarannya. Fleksibilitas itu semestinya dimanfaatkan untuk membuat Puskesmas lebih cepat dan responsif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“BLUD itu bukan sekadar soal bagaimana Puskesmas mengelola uang. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran dan seluruh sumber daya yang ada bisa diterjemahkan menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat,” ujar Ngurah Aryawan.
Ia mengatakan, masyarakat harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat dari penerapan BLUD. Jangan sampai BLUD hanya terlihat dari sisi administrasi dan laporan keuangan, sementara kualitas pelayanan yang diterima masyarakat tidak mengalami perubahan berarti.
Menurutnya, salah satu indikator yang paling mudah dilihat adalah kecepatan pelayanan. Masyarakat yang datang ke Puskesmas harus mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan tidak berbelit-belit.
“Kalau sudah BLUD, masyarakat tentu berharap pelayanan semakin cepat. Jangan justru masyarakat datang berobat tetapi masih menghadapi proses yang panjang dan lambat. Fleksibilitas itu harus digunakan untuk memperbaiki pelayanan,” tegasnya.
Selain kecepatan pelayanan, ketersediaan obat dan alat kesehatan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Ngurah Aryawan menilai Puskesmas harus mampu memastikan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan tersedia dengan baik sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan obat maupun peralatan medis.
Begitu pula dengan fasilitas pelayanan. Penerapan BLUD semestinya membuka peluang bagi Puskesmas untuk meningkatkan sarana dan prasarana sehingga masyarakat memperoleh tempat pelayanan kesehatan yang lebih layak, nyaman dan berkualitas.
“Obat harus lebih tersedia, alat kesehatan juga harus mendukung. Fasilitas harus semakin baik. Tenaga kesehatan juga harus dioptimalkan. Semua itu pada akhirnya untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah dan berkualitas kepada masyarakat,” katanya.
Ngurah Aryawan menekankan, keberhasilan BLUD tidak cukup hanya diukur berdasarkan kemampuan Puskesmas menyusun laporan keuangan atau tertib dalam administrasi. Laporan keuangan memang penting sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah perubahan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan hanya melihat apakah laporan keuangannya sudah bagus. Kita juga harus melihat apakah masyarakat merasakan perubahan. Apakah pelayanan lebih cepat, obat lebih tersedia, fasilitas lebih baik dan tenaga kesehatan bekerja lebih optimal. Itu yang harus menjadi ukuran,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD Kota Denpasar, Ngurah Aryawan mendorong agar penerapan BLUD Puskesmas tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi manfaat konkret, terlebih kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ia mengingatkan, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan pola pengelolaan harus memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan.
“BLUD harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya memenuhi administrasi pemerintah. Kalau masyarakat tidak merasakan perubahan pelayanan, maka tujuan besarnya belum tercapai,” ungkap Ngurah Aryawan.
Di sisi lain, Ngurah Aryawan menilai fleksibilitas yang diberikan melalui pola BLUD harus tetap diikuti tata kelola yang bertanggung jawab. Fleksibilitas bukan berarti pengelolaan anggaran dilakukan tanpa kontrol, melainkan memberikan ruang kepada Puskesmas untuk bergerak lebih cepat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, BLUD diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.
Bagi Ngurah Aryawan, keberhasilan Puskesmas bukan semata-mata terlihat dari besarnya anggaran yang dikelola atau tertibnya administrasi. Keberhasilan paling nyata adalah ketika masyarakat datang membutuhkan pelayanan kesehatan dan mendapatkan layanan yang cepat, mudah, nyaman, ramah dan berkualitas.
“Intinya sederhana. Uang dan sumber daya yang dikelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Masyarakat harus menjadi pihak yang merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkasnya.
Karena itu, penerapan BLUD Puskesmas di Kota Denpasar diharapkan tidak berhenti sebagai perubahan pola pengelolaan keuangan. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari fleksibilitas pengelolaan sumber daya tersebut. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Hari Amal Bhakti Ke-73, STAH Dorong Kualitas ASN dan Mahasiswa
Terpopuler
