Gubernur Koster Paparkan Program Prioritas dan Target NZE 2045 di HUT ke-68 Bali, DPRD Tegaskan Pengawasan Kritis
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Puncak peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali ditandai dengan pelaksanaan Rapat Paripurna ke-47 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Jumat (14/8/2026).
Mengusung tema “Suci Lascarya, Nusa Wijaya” (Tulus Ikhlas untuk Kejayaan Bali), forum legislatif tersebut menjadi panggung pemaparan capaian strategis Pemprov Bali sekaligus penegasan komitmen pengawasan kritis dari pihak dewan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, Sekda Dewa Made Indra, jajaran anggota dewan, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali.
Dalam pidatonya, Gubernur Koster memaparkan implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125) serta deretan program super prioritas untuk mengatasi persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga penataan pariwisata.
Mengawali penyampaiannya, Koster mengajak masyarakat mengenang rekam jejak tujuh Gubernur Bali terdahulu sejak penetapan UU Nomor 64 Tahun 1958, yaitu Anak Agung Bagus Suteja (1959-1965), I Gusti Putu Martha (1965-1967), Soekarmen (1967-1978), Ida Bagus Mantra (1978-1988), Ida Bagus Oka (1988-1998), Dewa Made Berata (1998-2008), dan Made Mangku Pastika (2008-2018).
Mengutip semboyan JAS MERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah), Koster menegaskan komitmennya bersama Wagub I Nyoman Giri Prasta untuk mengabdi secara total (ngayah lahir dan batin) melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Pembangunan daerah saat ini diperkuat oleh UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberikan pengakuan khas terhadap karakteristik Bali, keberadaan Desa Adat serta Subak, hingga ruang konsolidasi perencanaan pembangunan daerah.
Di sektor keuangan dan pariwisata, Koster melaporkan realisasi Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) tahun 2025 yang mencapai Rp369 miliar, meski baru mencakup 35,4 persen dari total kunjungan wisman.
Untuk memperkuat pendanaan daerah, Pemprov Bali menginisiasi skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar 10 persen dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar untuk disalurkan ke Pemprov dan enam kabupaten lainnya periode 2026–2030.
Pemprov Bali juga menindak tegas keberadaan vila dan akomodasi ilegal yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) dengan dukungan penuh Kementerian Pariwisata dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Terkait Isu lingkungan, Koster mengungkapkan keberhasilan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Pemprov Bali juga mempercepat fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Danantara, serta menyoroti ancaman abrasi pantai dan fenomena hilangnya fisik lahan sawah bersertifikat di wilayah selatan Bali akibat alih fungsi dan air.
"Gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber ini sudah berjalan dengan sangat masif. Memilah sampah dari rumah tangga sekarang ini tingkatnya sudah mencapai di atas 70 persen di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung," ujar Koster.
Atas langkah pelestarian lingkungan tersebut, Bali mendapat apresiasi dari Bloomberg Philanthropies dan Koster diundang sebagai pembicara pada London Climate Action Week 2026 di Inggris. Bali kini resmi mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2045, atau 15 tahun lebih cepat dari target nasional.
Untuk memperkuat konektivitas periode 2026–2029, sejumlah proyek strategis terus dipacu, meliputi percepatan Tol Mengwi-Gilimanuk, Shortcut Singaraja-Mengwi, Underpass Jimbaran dan Tohpati, Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung (groundbreaking November 2026), serta penyelesaian Turyapada Tower pada Desember 2026.
Sementara di bidang SDM dan budaya, diluncurkan program 1 Keluarga 1 Sarjana bagi warga kurang mampu serta insentif khusus bagi warga yang memberi nama anaknya Nyoman dan Ketut agar kearifan lokal tersebut tidak punah.
"Pembangunan Bali periode 2025-2030 merupakan momentum pertama. Keberhasilan momentum pertama lima tahun ke depan akan menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan peradaban Bali sampai 100 tahun ke depan.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses," tegas Koster mengakhiri pidatonya.
Menanggapi paparan eksekutif, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menegaskan bahwa momentum ulang tahun ke-68 daerah tidak boleh berhenti sebatas perayaan seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi mendasar serta penegasan fungsi pengawasan legislatif terhadap tata ruang, perlindungan adat, dan penanganan lingkungan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mendorong terwujudnya hubungan kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemprov Bali dengan tetap memelihara siklus kontrol yang objektif.
"Lianan punika, parikramane puniki taler pinaka galah evaluasi miwah mulat sarira mangda Jagat Provinsi Bali duene prasida tetep rajeg, kukuh tur nglimbak kawentenannyane," ujar pria yang akrab disapa Dewa Jack tersebut dalam bahasa Bali.
"Pakeling wanti warsa Provinsi Bali puniki sayuakti anggen pinaka jalaran nyikiang pikayunan, mangda prasida setara sutrepti, gilik saguluk, paras paro, rumaket guyub, sajeroning ngamargiang swadarma.
Ngiring sareng-sareng pidabdabin, kukuhin tur sutindihin antuk uleng pikayun sujati, lascarya antuk nyantenang kawibawan taksu Gumi Bali mangda sayan kasub, kaloktah ring jagate," tambahnya.
Melalui sinergi yang solid dan pengawasan yang transparan serta akuntabel, DPRD Bali berkomitmen memperkuat kolaborasi guna mewujudkan pembangunan Bali yang mandiri, inklusif, tangguh, dan berdaya guna bagi generasi mendatang tanpa mengorbankan identitas budaya daerah. (SUK/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kominfo Dukung Kolaborasi PGRI-Siberkreasi Perkuat Bahan Ajar Informatika
