Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, DPRD Dukung Bupati Terbitkan Surat Berharga Obligasi

Badung (Atnews) - Guna mempercepat pembiayaan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mendukung langkah Bupati menerbitkan surat berharga obligasi. 

Ini dikatakan oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti usai mengikuti rapat paripurna di gedung Gosana Utama Sekretariat DPRD  Basung Mangupura, Kamis (6/8). 

Dikemukakan Anom Gumanti, pihaknya memberi dukungan atas langkah yang dilakukan Bupati. Mengingat ketersediaan lahan dan harga tanah juga yang terus makin melambung. 

"Langkah ini diambil sebagai suatu langkah yang memanfaatkan momentum ketersediaan lahan dan kapasitas anggaran daerah saat ini, " ucap Anom Gumanti. 

Menurutnya, pembebasan lahan melalui mekanisme ganti untung harus disegerakan sebelum harga tanah melambung tinggi akibat pesatnya pembangunan.

Oleh sebab itu diperlukan dana yang cukup besar. Salah satunya cara dan memang dimungkinkan oleh Peraturan maupun Perundangan yang ada penerbitan obligasi langkah yang cukup setrategis. 

"Kalau tidak mulai sekarang Badung memprioritaskan bidang infrastruktur, kapan lagi? Masalah macet ini harus diatasi karena kalau pariwisata sudah macet dan stag wisatawan bisa kabur. 

Langkah ini merupakan sebuah jawaban yang akan membawa vibrasi positif bagi pariwisata Badung," tegas Anom Gumanti. 

Sebelumnya, Ponda Wirawan mengungkapkan, dibandingkan dengan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun nonbank, penerbitan obligasi daerah sangat menguntungkan karena tidak membebani APBD. 

“Penerbitan obligasi daerah sangat menguntungkan karena tidak membebani APBD sehingga percepatan pembangunan infrastruktur pun bisa dilakukan,” tegas Ponda Wirawan. 

Menurutnya, instrumen pembiayaan kreatif yang mulai mendapatkan momentum adalah Obligasi Daerah, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik. 

“Penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, di tengah penurunan atau pemangkasan Dana Transfer Daerah (TKD),” ucapnya  lagi.

Dia mencontohkan, Pemerintah DKI Jakarta telah mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun. Terobosan ini sangat bisa diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Diterangkannya, Obligasi Daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat/investor pasar modal, dengan kewajiban membayar bunga (kupon) secara berkala dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. 

Sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang, Obligasi Daerah pada umumnya memiliki tenor menengah hingga panjang yang sesuai dengan siklus pembangunan infrastruktur. Menurutnya, penerbitan Obligasi Daerah lebih menguntungkan dibandingan dengan pinjaman daerah.

Ditambahkannya, Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan pembangunan yang sah secara hukum dan strategis untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, dengan landasan regulasi yang telah relatif komprehensif melalui Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan turunannya PP 1/2024, PMK 87/2024, POJK 10/2024.(Mur/002).