Antisipasi Sengketa Pemilu 2029, Bawaslu Bali Minta Parpol di Buleleng Tertib Administrasi
Admin 2 - atnews
Buleleng (Atnews) - Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Proses yang dirangkaikan dengan Konsolidasi Demokrasi guna membangun komunikasi, koordinasi berkelanjutan, serta antisipasi dini menghadapi tahapan pendaftaran peserta Pemilu Tahun 2027, pada Senin (29/06/2026).
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng serta perwakilan pengurus partai politik (parpol) peserta pemilu se-Kabupaten Buleleng.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, memberikan arahan yang kuat mengenai pentingnya kesiapan administratif parpol.
"Pengalaman sengketa proses yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng pada Pemilu sebelumnya harus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh partai politik agar lebih siap memenuhi persyaratan administrasi dan pencalonan," tegas Sutrawan.
Sutrawan juga mengingatkan parpol untuk memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek krusial yang sering memicu persoalan hukum di lapangan.
"Saya menekankan agar partai politik memastikan pemenuhan ketentuan keterwakilan perempuan, serta validitas data kepengurusan dan keanggotaan agar terhindar dari potensi pelanggaran administrasi yang dapat memicu sengketa proses," ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan strategi yang akan diambil Bawaslu apabila sengketa proses pemilu tetap terjadi di kemudian hari. "Bawaslu berkomitmen mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian yang cepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Sutrawan di hadapan perwakilan parpol.
Tidak hanya fokus pada sengketa proses, Sutrawan juga menggarisbawahi komitmen Bawaslu Bali dalam menegakkan keadilan pemilu secara menyeluruh melalui fungsi pencegahan.
"Kami terus memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran berat, seperti politik uang, serta pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri," tambahnya.
Menyambung penyampaian dari Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, I Kadek Carna Wirata, menyambut baik arahan tersebut dan memberikan apresiasi tinggi atas komitmen seluruh parpol yang hadir.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran seluruh peserta. Pada masa non-tahapan pemilu ini, Bawaslu tetap konsisten melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara optimal," ucap Carna.
Ia kemudian memaparkan fokus kerja jajaran Bawaslu Buleleng yang saat ini sedang berjalan demi menyongsong kontestasi politik yang akan datang.
"Salah satu fokus kami saat ini adalah melalui pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan sebagai bentuk kesiapan nyata menuju tahapan Pemilu 2029," terangnya.
Melalui momentum konsolidasi ini, Bawaslu Provinsi Bali berharap parpol dapat mempersiapkan diri sejak dini dengan meningkatkan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga Pemilu Tahun 2029 dapat berjalan kondusif serta minim sengketa (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : SMA 2 Denpasar Dulu dan Kini
