Putu Sastra - WBT Kompak Cegah Potensi Konflik Berkepanjangan, PHDI Bali Gelar Rapat Perlindungan Pura di Kawasan BTID Serangan

Denpasar (Atnews) - Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Sabha Walaka PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.IP., M.Sc. mengharapkan penyelesaian polemik soal akses menuju pura-pura yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID) Serangan segera dituntaskan.

Upaya itu dalam mencegah potensi konflik yang berkepanjangan merugikan masyarakat Bali sendiri. 

"Masalah ini bisa clear (tuntas-red) segera diwujudkan dengan menghasilkan keputusan. Pertemuan ini agar tidak omon-omon," kata Putu Sastra Wingarta mantan Komandan Paspampres (2000) dan purnawirawan militer yang aktif sebagai Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ideologi di Lemhannas RI.

Hal itu ditegaskan dalam acara Rapat Perlindungan Pura di Kawasan BTID Serangan di Denpasar, Kamis (25/6/2026).

Hadir pula Ketua Umum (Ketum) Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak bersama Sekretaris PHDI Bali, Ir. Putu Wirata Dwikora, Perwakilan BTID, Baga Palemahan Desa Adat Serangan I Made Karsa, Ketua Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra, Koordinator FOR HATI Bali Anak Agung Made Sudarsa, Ahli Filologi Sugi Lanus, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha.

Putu Sastra meminta pada pertemuan berikutnya agar hadir pihak-pihak yang memutuskan bukan perwakilan. Polemik bisa segera selesai agar tidak terus - terusan konfik. Umat Hindu sudah kecil, tidak lagi menambah Bali benyah (rusak).

Pertemuan itu telah dihadiri banyak tokoh, khususnya Ahli Filologi Sugi Lanus yang terus diajak komunikasi.

Ia juga memuji PHDI Provinsi Bali telah berani menggelar pertemuan khusus untuk membahas berbagai aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat Hindu terkait akses menuju pura-pura yang berada di kawasan PT BTID Serangan.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Gedung PHDI Provinsi Bali tersebut menghadirkan Ratu Sulinggih, tokoh agama, pengempon pura, unsur masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan pura dan pelaba pura di kawasan Serangan.

Ketua Umum (Ketum) PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Menurut Wisnu Bawa Tenaya, forum tersebut menjadi ruang bersama untuk menghimpun berbagai aspirasi, masukan, dan pandangan terkait sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat Bali. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah akses umat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan ke pura-pura yang berada di kawasan BTID Serangan.

"Hari ini kita berkumpul bersama seluruh elemen. Semua diberikan kesempatan menyampaikan masukan agar berbagai persoalan yang timbul di Bali dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan kebersamaan," ujarnya.

WBT juga mengingatkan pentingnya kembali meneladani ajaran dan nilai-nilai luhur warisan leluhur Bali yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul hendaknya diselesaikan dengan semangat menyama braya, menjaga persatuan, serta mengedepankan kepentingan bersama.

Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali mengingat akar budaya, sejarah, serta warisan spiritual yang menjadi identitas masyarakat Bali. Semangat menjaga pura, pelaba pura, lingkungan, dan keharmonisan sosial harus tetap menjadi landasan dalam setiap proses pembangunan.

"Kita ingin Bali tetap hidup, tetap lestari, dan tetap harmonis. Karena itu mari kita renungkan kembali ajaran-ajaran leluhur yang selama ini menjaga Bali tetap kokoh. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar terbaik," tegasnya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Pansus TRAP merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, perlindungan kawasan suci, serta kepentingan masyarakat Bali secara luas.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Pansus TRAP untuk menjaga Bali. Kehadiran pansus ini menjadi bagian dari upaya bersama memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat, budaya, adat, dan lingkungan Bali," katanya.

Lebih lanjut, Wisnu Bawa Tenaya mengungkapkan bahwa berbagai masukan yang telah disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bersama pemerintah daerah dan DPRD Bali.

Ia berharap ke depan dapat dibentuk kelompok kecil yang terdiri dari tokoh-tokoh terkait guna merumuskan solusi yang lebih konkret dan komprehensif.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar berbagai persoalan yang berkembang tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara bijaksana melalui dialog yang konstruktif.

"Nanti bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali akan ditindaklanjuti. Masukan-masukan yang sudah disampaikan hari ini sangat berharga. Bisa saja dibentuk tim kecil atau kelompok kerja yang melibatkan para tokoh untuk mencari solusi terbaik sehingga persoalan yang ada tidak berkembang semakin panjang," ujarnya.

Forum yang digelar PHDI Bali tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya kesepahaman bersama dalam menyelesaikan berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait akses umat menuju pura di kawasan BTID Serangan.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kesucian kawasan pura, melestarikan budaya Bali, serta mengawal pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi Hindu Bali.

Menutup pernyataannya, Wisnu Bawa Tenaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mengedepankan dialog dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul demi masa depan Bali yang harmonis dan berkelanjutan.

"Yang terpenting adalah kebersamaan. Bantu Ayah Lindungi Ibu (BALI). Mari kita duduk bersama, bermusyawarah, dan mencari solusi terbaik demi Bali yang kita cintai bersama," ujarnya.

Sedangkan, Ketua PHDI Provinsi Bali, I Nyoman Kenak, didampingi Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora menyampaikan bahwa forum ini digelar sebagai respons atas berbagai masukan dan aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut PHDI Bali, persoalan akses umat untuk melaksanakan persembahyangan ke sejumlah pura yang berada di dalam kawasan BTID menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. 

Selain itu, keberadaan pelaba pura serta berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kesucian, fungsi, dan aksesibilitas kawasan suci juga menjadi bagian dari agenda pembahasan.

Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif guna menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari para sulinggih, tokoh adat, akademisi, serta masyarakat Hindu.

Hasil pertemuan nantinya diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyelesaian persoalan secara bijaksana, berkeadilan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai agama Hindu, adat, budaya, serta ketentuan hukum yang berlaku.

PHDI Bali menegaskan bahwa keberadaan pura sebagai tempat suci umat Hindu harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan, termasuk memastikan akses yang memadai bagi umat dalam menjalankan kewajiban keagamaan.

Karena itu, masukan dari berbagai pihak dinilai penting untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat mengakomodasi kepentingan umat sekaligus menjaga harmonisasi dengan pengelolaan kawasan yang ada.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga Selesai tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait dalam menjaga kesucian pura serta hak umat Hindu untuk beribadah dengan nyaman dan aman di kawasan Serangan.

Dengan semakin berkembangnya dinamika pembangunan di Bali, PHDI berharap setiap persoalan yang menyangkut tempat suci dan kepentingan umat dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan semangat menyama braya demi menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, serta nilai-nilai spiritual masyarakat Bali. (GAB/VAN/002)