Mometum Rekomendasi DPRD Bali, FOR HATI Minta Gubernur Perbaiki Tata Kelola Pembangunan

Denpasar (Atnews) - Ketua Forum Hati (FOR HATI) Bali I Ketut Sae Tanju menegaskan kisruh Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali terkait pembacaan rekomendasi DPRD Bali tidak boleh mengaburkan persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, substansi perjuangan saat ini adalah memastikan kepentingan rakyat Bali, tata ruang Bali, serta kedaulatan masyarakat dalam pembangunan di Pulau Dewata tetap menjadi prioritas.

Sebelumnya, FOR HATI BALI telah memimpin aksi dukungan terhadap kerja DPRD Provinsi Bali karena menilai rekomendasi yang dihasilkan dari proses pengawasan legislatif merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan Bali berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Sae Tanju juga menyampaikan bahwa publik tidak seharusnya hanya terfokus pada polemik politik yang terjadi dalam ruang sidang.

Sae Tanju menilai hal yang lebih penting adalah tindak lanjut nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali atas  rekomendasi DPRD.

"Kami mengingatkan bahwa rekomendasi DPRD Bali bukan sekadar dokumen politik. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja pengawasan lembaga legislatif yang harus dihormati dan dijalankan secara serius. Jangan sampai energi publik habis untuk memperdebatkan prosedur, sementara substansi persoalan yang menjadi perhatian rakyat Bali justru diabaikan,"kata Ketua FOR HATI BALI, I Ketut Sae Tanju di Denpasar, Minggu, 21 Juni 2026.

Sae Tanju juga mendesak Gubernur Bali untuk mengambil langkah tegas dengan menjalankan rekomendasi DPRD Bali yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan dan proyek yang menjadi perhatian DPRD Bali, sekaligus membuka informasi kepada publik terkait langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.

FOR HATI BALI menilai pembangunan Bali harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, serta budaya Bali agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Tak hanya itu, Sae Tanju berpandangan bahwa rekomendasi DPRD Bali harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola pembangunan. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah korektif apabila terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat atau mengancam keberlanjutan Bali.

"Kami mendukung setiap langkah yang berpihak kepada Bali. Namun, kami juga akan menjadi pihak yang paling keras mengingatkan apabila rekomendasi yang telah diperjuangkan justru diabaikan. Rakyat Bali berhak mendapatkan kepastian bahwa hasil kerja pengawasan DPRD tidak berhenti sebagai arsip, tetapi diwujudkan menjadi tindakan nyata," lanjutnya.

FOR HATI BALI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan rekomendasi DPRD Provinsi Bali secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab demi pembangunan Bali yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Rekomendasi DPRD Bali harus dijalankan, bukan sekadar dibacakan. Bali membutuhkan keberanian untuk bertindak, bukan hanya keberanian untuk berdebat," tutupnya.(Z/002)