Ironi Pariwisata Bali: PHRI Karangasem Keluhkan Jalan Rusak Akibat Galian C, Geopottik, BVRMA Soroti Karut-Marut Data Usaha di Badung

Denpasar (Atnews) – Sektor pariwisata dan akomodasi di Bali saat ini dinilai masih menghadapi tantangan berat yang kompleks. 

Mulai dari masalah klasik berupa banyaknya beredar dugaan villa atau hotel masih bodong, ketimpangan infrastruktur di wilayah timur, hingga sengkarut akurasi data usaha akomodasi di wilayah selatan yang dinilai memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan promosi akomodasi pariwisata di media sosial tinggi, namun PAD daerah tersebut masih kecil. Hal itu telah menjadi sorotan banyak pihak.

Belum lagi Karangasem, karut marut tambang galian C belum mampu sejahterahkan masyarakat lokal, termasuk ganggu sektor pariwisata.

​Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karangasem, I Wayan Kariasa, mengungkapkan bahwa potensi PAD dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebenarnya sangat masif jika tingkat hunian (okupansi) stabil tinggi. 

Namun realitanya, okupansi di Karangasem saat ini masih terpuruk di bawah 50 persen.

​Kariasa menyebutkan, hancurnya akses jalan akibat beban transportasi yang berlebih menjadi salah satu faktor utama yang menjauhkan wisatawan dari Bali Timur.

​"Betul kalau hitung dengan hunian 70 persen saja akan bagus banget PAD-nya, namun tingkat hunian Karangasem masih rendah di bawah 50 persen karena banyak hal, yang paling utama adalah infrastrukturnya. Jalan banyak benyah (rusak), walaupun sudah beberapa diperbaiki seperti di Selat, yang mana kebanyakan menjadi jalur truk galian," ujar Kariasa, Jumat (19/6).

​Ia menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap truk galian C yang kerap mengangkut muatan berlebih hingga menggunung tanpa penutup. 

Hal ini membuat aspal baru cepat rusak karena beban yang tidak sesuai kapasitas jalan.

​Selain mengeluhkan jalur Sidemen yang rusak parah dan berharap segera mendapat atensi dari Pemprov Bali, Kariasa juga membeberkan penurunan drastis wisatawan di kawasan Candidasa.

​

"Candidasa hunian merosot karena proyek konservasi pantai sehingga banyak tamu dan travel agent memindahkan tamunya ke tempat lain. 

Ditambah situasi global geopolitik memanas, terjadi penurunan hampir 45 persen wisman Eropa yang menjadi andalan kunjungan Bali Timur. Makanya pada puyeng," keluhnya, sembari menambahkan potensi PHR yang hilang sangat besar mengingat jika harga kamar Rp1 juta saja, pajak PHR-nya sudah mencapai Rp100 ribu per hari dari puluhan ribu kamar yang ada.

​Sementara Karangasem bergelut dengan infrastruktur, sedangkan Kabupaten Badung yang menjadi hilir industri pariwisata justru disorot tajam terkait lemahnya akurasi data pelaku usaha pariwisata. 

Minimnya basis data ini dinilai menyulitkan pemerintah dalam memetakan kepemilikan usaha hingga menindak akomodasi ilegal alias "bodong".

​

Kritik keras tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), Kadek Adnyana, dalam Forum Group Discussion (FGD) Strategis Penguatan Pariwisata melalui Sinergi Perizinan, Aspirasi Pengusaha, dan Investasi di Badung, Kamis (11/6) lalu.

Kegiatan itu diselenggarakan dari inisiasi dari Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, S.E., MBA, Ketua Bali Business Club (BBC) Dr. Drs. Panudiana Kuhn, MM. dan Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha.

Acara FGD menghadirkan narasumber dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung A.A. Putri Mas Agung, S.T., Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung Made Surya Dharma, S.Sos., M.Si., dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Larasati Adnyana, S.T. Acara dipandu oleh Prof, Raka Suardana, Guru Besar FEB Undiknas.

Hadir pula Ketua Umum KADIN Bali Made Ariandi, Tokoh Pariwisata Bali I Gde Wirata, Praktisi Pariwisata Al Purwa, Ketum NCPI dan Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa, Ketua Umum Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) Kadek Adnyana, Guru Besar Unud Prof. Ir. Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D., CEO Jimbaran Hijau Dr Putu Agung Prianta. 

​Adnyana menilai, kebijakan penertiban yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Badung sering kali tidak tepat sasaran karena tidak berpijak pada data lapangan yang valid.

​"Kita ini di Badung saya rasa kekurangan data. Dari kemarin saya melihat bahwa kita tidak punya data berapa sih jumlah villa yang ada di Kabupaten Badung, berapa sih jumlah usaha yang ada. Meskipun ada, ini tidak akurat. Data ini merupakan satu hal penting untuk bisa kita pakai untuk mengambil kebijakan yang benar dan tepat. Bagaimana sekarang data-data ini kita dapatkan, misalkan tadi ada villa bodong, dari mana kita tahu itu villa bodong atau tidak?" cetus Kadek Adnyana.

​Ia menambahkan, tidak hanya villa, usaha turunannya seperti penyewaan sepeda motor dan mobil di berbagai daerah di Badung juga banyak yang beroperasi tanpa izin resmi. Untuk mengatasinya, Adyana mendesak adanya sinergi yang tegas dari kepala daerah hingga ke struktur pemerintahan yang paling bawah, yakni Kepala Lingkungan (Kaling).

​"Kalau kita bisa libatkan kepala lingkungan, kita daftar semua di satu wilayah itu, masa sih enggak tahu kepala lingkungannya berapa ada jumlah villa di sana? Yang legal berapa, yang dimiliki WNA berapa, yang dimiliki oleh warga lokal berapa. Usaha-usaha lain juga yang tahu itu adalah kepala lingkungan karena setiap usaha pasti melapor ke sana," tegasnya.

​

BVRMA menggarisbawahi bahwa pemilahan data kepemilikan (lokal vs asing) sangat krusial dalam menentukan memperlakukan pelaku usaha.

Menurutnya, sekitar 60 persen pemilik usaha akomodasi merupakan warga lokal yang saat ini dalam kondisi megap-megap akibat beratnya biaya pemenuhan komitmen perizinan, seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

​"Harus ada ketegasan dari kepala daerah kepada unsur di bawahnya, dari camat, kepala desa, kemudian kepala lingkungan untuk melakukan upaya pendataan ini. Saya rasa kebijakan nanti akan berpengaruh kepada segmen-segmen ini, baik segmen masyarakat lokal maupun WNA," pungkas Adnyana. (SUK/002)