Presiden, PKB dan Rivalitas Politik
Admin 2 - atnews
Oleh I Nyoman Winata SE MIKom
Pesta Kesenian Bali (PKB) 2026 dibuka oleh Gubernur Koster. Presiden Prabowo yang diharapkan hadir, memilih "mengabaikan" undangan. Memang tidak ada keharusan presiden hadir. PKB adalah even tahunan. Hadir tidak hadir, presiden dalam konteks PKB, tidaklah penting.
Kreativitas berkesenian melalui PKB akan terus digelar hingga akhir zaman. Tak peduli siapapun bupati, gubernur, menteri atau presidennya. Karena manusia Bali berkesenian untuk para dewa-dewa, bukan untuk para penguasa yang berdarah berdaging.
Tetapi fenomena keengganan presiden hadir di PKB ini menarik jika didekati dalam perspektif politik. Terutama soal rivalitas antar partai politik dan kepentingan pemilu 2029.
Pasalnya, seminggu sebelum PKB dibuka, Presiden Prabowo "nyelonong" ke Bali. Hadir di Tabanan meninjau sekolah rakyat merah Putih (SRMP) 17, tanpa didampingi satupun pejabat daerah. Kunjungan ini sepertinya ditujukan untuk menyindir Pemerintah Daerah Bali yang ogah-ogahan menjalankan program-program presiden Prabowo.
Salah satunya, Sekolah Rakyat Merah Putih. Hal ini dapat disimak dari keluarnya perintah Prabowo kepada Seskab Mayor Tedy untuk menambah SRMP di Bali tidak usah menunggu Pemda, ketika mendengar laporan bahwa peminat SRMP di Bali tinggi.
Prabowo dengan Gerindra berkepentingan untuk meruntuhkan dominasi PDI P. Di pemilu 2024 lalu, di Bali PDI P masih kokoh. Kandang Banteng lainnya sudah tumbang, yakni Jateng dan Sulut. Di Pemilu 2029, dominasi PDI P di Bali jadi sasaran untuk dihancurkan.
Kehadiran Prabowo sebagai presiden membuka PKB akan menjadi promo gratis bagi kekuatan PDIP yang kini menguasai tanah Bali. Yang akan menuai elektabilitas dari kehadiran Prabowo adalah pemimpin Bali dari PDIP. Jadi, secara politik, bagi Presiden Prabowo akan lebih menguntungkan jika tidak hadir di PKB dan even lainnya yang digagas oleh pemimpin Bali saat ini.
Oleh karena itu, ada baiknya dipertimbangkan untuk tidak lagi mengundang pejabat pusat untuk hadir di PKB. Cukuplah, PKB menjadi even kesenian dari oleh dan untuk rakyat Bali. Rakyat Bali yang bersenang-senang dan bergembira melestarikan seni tradisi yang kaya dan unik dan satu-satunya di dunia. Urusan pejabat yang sibuk dengan pikiran-pikiran politisnya, abaikan saja. Tidak usah diundang lagi.
*) Jurnalis, I Nyoman Winata SE MIKom
Pesta Kesenian Bali (PKB) 2026 dibuka oleh Gubernur Koster. Presiden Prabowo yang diharapkan hadir, memilih "mengabaikan" undangan. Memang tidak ada keharusan presiden hadir. PKB adalah even tahunan. Hadir tidak hadir, presiden dalam konteks PKB, tidaklah penting.
Kreativitas berkesenian melalui PKB akan terus digelar hingga akhir zaman. Tak peduli siapapun bupati, gubernur, menteri atau presidennya. Karena manusia Bali berkesenian untuk para dewa-dewa, bukan untuk para penguasa yang berdarah berdaging.
Tetapi fenomena keengganan presiden hadir di PKB ini menarik jika didekati dalam perspektif politik. Terutama soal rivalitas antar partai politik dan kepentingan pemilu 2029.
Pasalnya, seminggu sebelum PKB dibuka, Presiden Prabowo "nyelonong" ke Bali. Hadir di Tabanan meninjau sekolah rakyat merah Putih (SRMP) 17, tanpa didampingi satupun pejabat daerah. Kunjungan ini sepertinya ditujukan untuk menyindir Pemerintah Daerah Bali yang ogah-ogahan menjalankan program-program presiden Prabowo.
Salah satunya, Sekolah Rakyat Merah Putih. Hal ini dapat disimak dari keluarnya perintah Prabowo kepada Seskab Mayor Tedy untuk menambah SRMP di Bali tidak usah menunggu Pemda, ketika mendengar laporan bahwa peminat SRMP di Bali tinggi.
Prabowo dengan Gerindra berkepentingan untuk meruntuhkan dominasi PDI P. Di pemilu 2024 lalu, di Bali PDI P masih kokoh. Kandang Banteng lainnya sudah tumbang, yakni Jateng dan Sulut. Di Pemilu 2029, dominasi PDI P di Bali jadi sasaran untuk dihancurkan.
Kehadiran Prabowo sebagai presiden membuka PKB akan menjadi promo gratis bagi kekuatan PDIP yang kini menguasai tanah Bali. Yang akan menuai elektabilitas dari kehadiran Prabowo adalah pemimpin Bali dari PDIP. Jadi, secara politik, bagi Presiden Prabowo akan lebih menguntungkan jika tidak hadir di PKB dan even lainnya yang digagas oleh pemimpin Bali saat ini.
Oleh karena itu, ada baiknya dipertimbangkan untuk tidak lagi mengundang pejabat pusat untuk hadir di PKB. Cukuplah, PKB menjadi even kesenian dari oleh dan untuk rakyat Bali. Rakyat Bali yang bersenang-senang dan bergembira melestarikan seni tradisi yang kaya dan unik dan satu-satunya di dunia. Urusan pejabat yang sibuk dengan pikiran-pikiran politisnya, abaikan saja. Tidak usah diundang lagi.
*) Jurnalis, I Nyoman Winata SE MIKom
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bulan Bahasa Bali Diawali Festival Nyurat Lontar dengan Seribu Peserta
