Menuju Pemilu 2029: Unwar Bersama AIPI dan KPU Bali Bedah Raport Merah Sistem Elektoral

Denpasar (Atnews) - Desain sistem elektoral Indonesia menjelang Pemilu 2029 dinilai masih menyisakan ruang perdebatan dan evaluasi yang krusial. Keberhasilan teknis logistik pada pemilu sebelumnya dianggap belum mampu menyentuh akar persoalan struktural, mulai dari karut-marut data pemilih hingga kegagalan kolektif dalam memenuhi keterwakilan perempuan di ruang publik.

​Sengkarut tata kelola pemilu tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Nasional bertajuk “Menata Pemilu dan Pilkada ke Depan: Menjaring Demokrasi dan Partisipasi Warga” yang digelar di Denpasar, Kamis (11/6/2026). Forum ini diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Warmadewa (Unwar) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bali dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali.

​Dalam diskusi yang dipandu oleh dosen Ilmu Pemerintahan Unwar, Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si. tersebut, KPU Provinsi Bali yang diwakili oleh I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya melontarkan evaluasi tajam tanpa eufemisme. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh terjebak dalam narasi sukses semata.

​"Keberhasilan teknis dan kelancaran logistik pada Pemilu 2024 tidak boleh dijadikan alibi untuk menunda agenda perbaikan sistemik," ujar Agus Darmasanjaya di hadapan sekitar 70 peserta lintas sektor yang memadati ruangan.

​Menurut Agus, sejumlah persoalan klasik terus berulang di setiap siklus pemilu. Ia menyoroti lemahnya perlindungan dan standarisasi kapasitas tim ad hoc di lapangan, akurasi data pemilih yang terus menjadi titik lemah, hingga rumitnya proses verifikasi administrasi partai politik. Tidak hanya itu, wacana penerapan e-voting dinilai masih prematur karena belum ditopang oleh kesiapan teknis, keamanan siber, dan regulasi yang matang.

​"Kita juga harus jujur mengevaluasi bahwa konsep green election atau pemilu ramah lingkungan belum mendapat tempat serius dalam desain penyelenggaraan kita saat ini. Pemilu 2029 harus dipersiapkan dengan evaluasi yang jujur," tambahnya.

​Selain problem logistik dan teknis, sorotan tajam juga diarahkan pada rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik praktis. Akademisi Ilmu Pemerintahan Unwar, Anastascia Patricia Novlina Nurak, S.IP., M.I.P., membaca raport Pemilu 2024 di Bali sebagai sebuah kemunduran yang mengkhawatirkan.

​Data menunjukkan, dari 55 kursi di DPRD Provinsi Bali hasil Pileg 2024, hanya 10 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan—jauh dari ambang kritis 30 persen. Kondisi di level eksekutif bahkan lebih memprihatinkan, di mana tidak ada satu pun keterwakilan perempuan yang memenangi Pilkada Bali 2024.

​Anastascia menegaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh hambatan sistemik yang berlapis, mulai dari gurita dinasti politik, budaya patriarki, hingga tingginya ongkos politik yang harus ditanggung kandidat. Kondisi ini diperparah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus sanksi bagi partai politik yang gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

​"Rapor Pileg dan Pilkada Bali 2024 adalah kegagalan kolektif kita dalam mendorong keterwakilan perempuan. Ini bukan sekadar soal pemenuhan kuota, melainkan tentang keadilan struktural," tegas Anastascia.

​Ia menambahkan bahwa jaringan klan dan dinasti politik kerap menutup akses bagi kandidat perempuan yang potensial namun tidak memiliki afiliasi dengan elite kekuasaan. "Perempuan menanggung beban ganda, menghadapi ekspektasi domestik sekaligus harus membuktikan diri di ruang publik yang masih didominasi laki-laki. Regulasi kita saat ini baru sebatas mengizinkan, belum mendorong secara aktif," ujarnya.

​

Dialog yang berlangsung dinamis ini juga diperkaya oleh pandangan Ketua Umum AIPI Pusat, Dr. H. Alfitra Salamm, APU. Guna membedah gagasan para pembicara, forum menghadirkan tiga penanggap kritis, yakni Ketua AIPI Bali Dr. Drs. I Gede Wardana, M.Si., Ketua KADIN Bali periode 1998–2002 Jaya Susila, serta I Putu Hadi Pradnyana, S.IP., M.Si.

​Kolaborasi lintas institusi antara akademisi, ilmuwan politik, dan penyelenggara pemilu ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk membangun kesadaran partisipasi warga dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depan. (SUK/002)