FGD PHRI-BBC-NCPI Bali di Badung, Soroti Rumit Urus Perizinan, Minta Kepastian Hukum, KADIN: Sediakan Klinik Guidance bagi Pengusaha
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Focus Group Discussion (FGD) Strategis Penguatan Pariwisata melalui Sinergi Perizinan, Aspirasi Pengusaha, dan Investasi di Badung, Kamis (11/6).
Kegiatan itu diselenggarakan dari inisiasi dari Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, S.E., MBA, Ketua Bali Business Club (BBC) Dr. Drs. Panudiana Kuhn, MM. dan Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha.
Acara FGD itu menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung A.A. Putri Mas Agung, S.T., Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung Made Surya Dharma, S.Sos., M.Si., dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Larasati Adnyana, S.T. Acara dipandu oleh Prof, Raka Suardana, Guru Besar FEB Undiknas.
Hadir pula Ketua Umum KADIN Bali Made Ariandi, Tokoh Pariwisata Bali I Gde Wirata, Praktisi Pariwisata Al Purwa, Ketum NCPI dan Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa, Ketua Umum Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) Kadek Adnyana, Guru Besar Unud Prof. Ir. Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D., CEO Jimbaran Hijau Dr Putu Agung Prianta.
FGD itu terungkap beragam permasalahan yang dihadapi dalam mengurus usaha sektor pariwisata yang bikin geleng-geleng kepala.
Dengan kehadiran Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung A.A. Putri Mas Agung, S.T., Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung Made Surya Dharma, S.Sos., M.Si., dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Larasati Adnyana dinilai belum mampu berani akan mengambil keputusan langsung.
Oleh karena diperlukan seorang Bupati Badung. Selanjutnya diharapkan agar langsung menghadirkan Bupati Badung. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara.
Puspa Negara penuh semangat akan mengawal hasil FGD itu dalam menciptakan pariwisata Badung yang berkelanjutan.
Mengingat keluhan pelaku pariwisata, dirinya merasakan hal yang sama. Keruwetan mengurus usaha dengan biaya tinggi akan menjadi beban pengusaha, khususnya dari masyarakat lokal dalam menghadapi persaingan semakin kompleks.
FGD itu rangka memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan pariwisata guna menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Badung.
Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Badung merupakan pusat pertumbuhan pariwisata Bali yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah maupun
nasional.
Oleh karena itu, keberlangsungan dan kualitas pembangunan pariwisata harus terus dijaga melalui kebijakan yang tepat, pelayanan perizinan yang efektif, serta iklim investasi yang sehat dan kondusif.
Di tengah perkembangan industri pariwisata yang semakin dinapersajnga pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhalan dan solusi bersama.
Mulai dari aspek perizinan, tata ruang, pembangunan infrastruktur pendukung, kepastian hukum dalam
berusaha, hingga kebutuhan investasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas destinasi dan pelayanan kepada wisatawan.
Melalui forum diskusi tersebut, pihaknya berharap tercipta ruang dialog yang terbuka dan konstrukif antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.
"Kami percaya bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang sama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi serta melahirkan solusi yang realistis dan dapat diimplementasikan," ujarnya.
Ia memandang bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan dala. menciptakan industri yang berkualitas, berkelanjutan,
berdaya saing, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal.
Untuk itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi pariwisata, dan investor menjadi sangat penting.
Dengan kolaborasi yang kuat, pihaknya
dapat menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan.
"Kami berharap melalui Focus Group Discussion ini akan lahir berbagai masukan, gagasan, dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan
peritimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Badung dan Bali secara keseluruhan," ujarnya.
Rai juga akan menyampaikan hasil FGD tersebut kepada Bupati Badung agar ditindaklanjuti. Pengusaha agar dimudahkan dan dipercepat pengurusan izinnya.
Upaya itu agar menarik minat anak muda berusaha, jika urimus sudah ruwet dan berbiaya tinggi tentu menyulitkan para pengusaha.
Begitu juga aturan dan regulasi tidak berubah setiap saat atau tiga tahun/lima tahun. Apalagi perubahan aturan justru menyulitkan para pengusaha.
"Izin berat bagaimana berusaha. Villa illegal banyak juga orang lokal hampir 60 persen. Mohon diberikan kebijaksaan. Kalau tidak yang rugi masyatakat maupun pemerintah tidak dapat pajak dan restribusi," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha menambahkan, pariwisata Bali, khususnya Badung, adalah nadi ekonomi Pulau Dewata.
Namun, pihaknya sadar bahwa untuk terus tumbuh, diperlukan tiga pilar yang saling menguatkan yakni kepastian dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata, aspirasi pengusaha yang didengar dan diakomodir, serta iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
"Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal: seberapa penting menjaga iklim investasi untuk pertumbuhan ekonomi Bali?," tanyanya.
Jawabannya sederhana. Investasi adalah darah segar bagi dunia usaha. Ketika iklim investasi kondusif perizinan cepat, kepastian hukum, keamanan terjaga, dan insentif yang jelas.
Maka investor akan datang, pengusaha lokal berkembang, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan daerah meningkat.
Sebaliknya, jika iklim investasi buruk, modal akan lari, usaha tertekan, dan ekonomi Bali akan tersendat.
"Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi," tegasnya.
Oleh karena itu, FGD ini bukan sekadar forum diskusi biasa. Ini adalah ruang untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan pemodal. Kami di NCPI, PHRI dan BBC berkomitmen untuk menjadi jembatan aspirasi yang konstruktif.
Mendorong perizinan yang lebih transparan dan terdigitalisasi. Serta mengawal setiap rekomendasi agar benar-benar berdampak di lapangan.
"Kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya kehadiran tiga kepala dinas Kabupaten Badung. Ini bukti nyata bahwa pemerintah mendengar dan siap bersinergi," ungkapnya.
Ia berharap pemaparan perizinan pembangunan sejalan dengan RTRW maupun RDTR termasuk sisi pengawasan dalam implementasi di lapangan.
Bahkan NCPI Bali meminta Pemda Badung agar melibatkan para pelaku pengusaha untuk melakukan perubaban RDTR.
Upaya itu dalam mencegah perubanan RTRW/RDTR sepihak. Keluhan itu sudah pihaknya terima dari anggota. Kondisi itu menimbulkan ketidakpastiaan hukum dan merusak citra investasi dan pariwisata Bali
Sedangkan Ketua Bali Business Club (BBC) Dr. Drs. Panudiana Kuhn mengungkap adanya 1600 hotel bodong telah mendapatkan ultimatum dari Gubernur Bali agar manajemen Online Travel Agent (OTA) atau perusahaan platform digital pemesanan akomodasi atau produk pariwisata lainnya, AirBnB, mencoret daftar akomodasi ilegal dari aplikasi mereka.
Ia mengusulkan hotel-hotel bodong diputihkan saja, namun bisa dilegalkan agar bisa diambil pajaknya. Apalagi keberadaan usaha itu banyak tersebar di daerah Badung.
Mengingat pendapatan Bali masih kecil, masih memerlukan pendapatan. Dibandingkan bangunan-bangunan itu dibongkar. Jika dibongkar mau dibawa kemana hasil material bongkarannya?
Panudiana Kuhn mengaku sebagai pelaku usaha sejak orde baru merasa heran dengan aturan perizinan yang memiliki batas waktu. Batas waktu itu justru ladang pengeluaran bagi pelaku usaha dan membebani. Dulu mengurus perizinan berlaku sepanjang hidup, berbeda dengan aturan sekarang.
Disamping itu, Ketum KADIN Bali meminta Pemda Badung agar membuat semacam klinik untuk melakukan pendampingan atau guidance bagi para pelaku pengusaha agar kerumitan berusaha segera diatasi.
Jangan sampai minat usaha berkurang, dihadapkan dengan ruwetnya birokrasi dalam mengurus perizinan.
Dengan adanya perubahan IMB (sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung / PBG) dan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) wajib dikenakan biaya.
Biaya itu umumnya terdiri dari retribusi resmi pemerintah daerah dan jasa konsultan/pengkaji teknis.
Ia pun merasa heran hotel Ramayana sudah berdiri tahun 1979-1980-an kini mengurus PBG/SLF dengan biaya seperti hotel baru.
Bahkan menyoroti kinerja PUPR Badung soal lambannya penyediaan infrastruktur dalam mengatasi macet di Canggu. Ariandi meminta agar dipercepat sodetannya agar macet segera terurai dengan uang Badung yang besar.
"Sodetan dipercepat tidak sampai Rp200 Miliar ditambah rekayasa lalu lintas," pungkasnya. (GAB/ART/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pangdam Udayana Ingin Tingkatkan Kerjasama dengan Bea Cukai
