Persilangan Antara Krisis Ekonomi dan Politik, Berisiko Melahirkan Krisis Sosial
Admin 2 - atnews
Oleh Jro Gde Sudibya
Investor luar negeri yang membeli obligasi pemerintah semenjak Januari 2026 telah menjual obligasi, menarik uangnya sekitar Rp.50 T.
Pelaku pasar uang dan modal tidak percaya terhadap Bursa Efek Jakarta, IHSG dalam 3 bulan terus menurun, sedangkan IHSG di pasar asing terus rebound (naik).
Danantara yang mengelola kekayaan BUMN sekitar Rp.1,600 T tidak dipercaya pelaku pasar, indeks harga saham bank Himbara sempat turun 28 persen pasca pendirian Danantara.
Gelising cerita, pelaku pasar uang, modal, investor di sektor riil dalam dan luar negeri tidak percaya pada kebijakan pemerintah.
Krisis ekonomi jika bersinggungan dengan krisis politik, "cross fire", bisa saja terjadi "people power". Dengan perkiraan risiko politik lebih tinggi dari krisis politik 1966, 1998. Hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan negeri ini.
Peringatan JK yang memperkirakan terjadi kerusuhan sosial di bulan Agustus 2026 bisa dijelaskan dalam teori studi pembangunan disebut dengan Teori Terowongan (Tunnel Theory). Masyarakat dialogikan dengan rangkaian kendaraan yang mau masuk terowongan.
Kendaraan yang ditumpangi kelas atas bisa masuk trowongan, maka masyarakat kelas menengah ke bawah yang ada di samping terowongan berasumsi sebentar lagi mereka bisa masuk terowongan.
Ternyata tetap tidak bisa masuk terowongan (baca kesejahteraannya tidak membaik, bahkan standar hidupnya turun), mobil mereka menabrak mobil yang terus melaju yang membawa kelas atas.
Terjadi tabrakan di terowongan, dalam studi pembangunan bisa berbentuk: kerusuhan, "people power" dan bahkan revolusi sosial.
*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik.
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kemendagri Gelar KMF Cegah Ancaman Pemilu 2019
