Akankah Krisis Membuat Indonesia Kritis?
Admin 2 - atnews
Oleh Gede Pasek Suardika
Salam Kebangkitan Nusantara..!
Kondisi global saat ini memang sedang dilanda ketidakpastian ekonomi dan tentu berdampak bagi Indonesia. Hanya saja posisi Indonesia banyak makin rentan menghadapi krisis menuju kritis. Jika tidak tertangani secara fokus maka dari kondisi ekonomi bisa merembet ke krisis politik.
Catatan ini dibuat sebagai bentuk pengingat kepada pemerintah untuk tidak memproduksi terlalu banyak blunder narasi dan kebijakan yang cukup overload belakangan ini. Bukan narasi yang mampu membawa Indonesia terang tetapi aksi nyata yang akan memastikan itu semua.
Perbedaan sudut pandang bukan berarti nanti Saya harus disuruh pergi dari Indonesia ke Yaman atau Yordania, hanya karena sebenarnya pemerintah tidak siap menerima perbedaan. Bukankah perbedaan di negara demokrasi itu terihat adanya wajah keragaman pendapat sebagai anugerah. Dan setiap pemaksaan keseragaman pendapat adalah wujud otoriterianisme kekuasaan.
Potret Indonesia hari ini, 1 USD sudah diatas Rp 17.300-17.400 bahkan terhadap Ringgit Malaysia juga terkapar di Rp 4300-Rp 4.400. IHSG kita rontok berkali-kali. Kondisi ini memberikan efek domino ke kenaikan harga arah-barang akibat banyaknya produksi yang komponen nya juga impor. Di sisi lain daya beli masyarakat menurun akibat beban biaya kebutuhan pokok melonjak.
Ketika BBM naik, walau subsidi masih bertahan, muncul kebijakan tiba akal tiba aturan dari Mendagri untuk memungut pajak kendaraan EV yang masih dalam proses alih energi mengurangi konsumsi BBM yang menggerus Devisa. Padahal stimulus itu bertujuan mempercepat peralihan energi dan memancing investasi sekelas BYD dan Vinfast yang sudah mulai siap berproduksi sekaligus bisa mengurangi ketergantungan pada energi fossil. Tidak ada perencanaan matang lalu kini dikoreksi lagi kebijakan tersebut.
Residu mahal dari keputusan Mendagri ini sangat fatal, yaitu tidak adanya kepastian jaminan investasi pada aturan yang berlaku di Indonesia. Investor lain akan berpikir ulang investasi dengan cuaca aturan seperti ini. Tiba akal tiba aturan. Seakan republik ini dikelola tanpa visi yang jelas.
Anomali itu makin bertumpuk dengan pemaksaan berjalannya progam MBG dan Koperasi Merah Putih dengan menyedot segenap sumber daya anggaran negara. Niat program ini sangat baik. Tapi tata kelolanya banyak menyakitkan rakyat yang sedang berjibaku hadapi krisis.
Anggaran trilyunan untuk membeli motor dan mobil impor sangat merusak keseimbangan neraca keuangan. Ironinya bertambah, Koperasi nya belum jalan, mobilnya dipaksa untuk diterima. Ini anomali dengan pidato akan memperkuat industri otomotif dalam negeri yang disampaikan begitu heroik dan penuh semangat nasionalisme.
Belum lagi pengadaan IT yang mark up nya setengah gila hingga kaos kaki yang harus ditanggung serta uang Rp 6 juta per hari utk SPPG sangat jauh dengan inti program .
Terungkapnya bangunan Koperasi Merah Putih Rp 1,6 miliar tetapi di lapangan hanya senilai Rp 800 an juta membuat kita semua ambil kalkulator ketika mendengar pidato Presiden yang dengan bangga menyatakan di negara mana didunia yang mampu membangun 25 ribu sampai 30 ribu bangunan Koperasi Merah Putih dalam setahun.
Karena yang dihitung tentu selisih Rp 1,6 miliar dikurangi Rp 800 juta dikalikan 25 ribu atau 30 ribu. Bukan keberhasilan pembangunan tetapi banyaknya uang rakyat hangus dalam setahun hanya karena selisih.
Pertanyaan selanjutnya siapakah yang menilepnya? Apakah ada penegak hukum yang berani menyelidikinya jika faktanya militer sebagai penjuru pembangunannya. Begitu juga SPPG yang banyak dikuasai Yayasan Polisi, TNI dan Kejaksaan.
Jangan dulu bicara efektivitas program, cukup jawab bagaimana uang rakyat digunakan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi rakyat bukan di sekelompok elit karena uang itu bersumber dari dana desa yang dipotong.
Dalam kondisi krisis, sebaiknya meniru pembangunan IKN di masa covid 19, walau jadi unggulan tetapi urusan didahulukan sehingga IKN jadi tertunda. Sekarang memang bukan covid tetapi kondisi krisis juga. Saatnya buat skema penyesuaian bukan pemaksaan.
Dengungan untuk efisiensi memang sangat bagus, tetapi apa yang dicontohkan dengan menampilkan kabinet gemuk, struktur pemerintahan yang gemuk, dan tontonan perayaan ulang tahun di hotel mewah di luar negeri hanya untuk seorang Seskab membuat wajah anomali dari dengungan efisiensi tanpa contoh nyata. Pengaturan anggaran rakyat yang tidak mampu membuat putaran ekonomi di akar rumput berjalan maksimal sehingga harus ditata ulang.
Para menteri yang tidak mampu menampilkan diri sebagai motivator, stabilizer, dan pencipta suasana positif baik secara sosial dan ekonomi perlu dievaluasi. Selain juga yang terpenting perlu perampingan kabinet gemoy saat ini agar wajah efisiensi dimulai dari wajah kabinet. Banyak sekali jika dikutip para menteri statemennya bermasalah dan buat gaduh di masyarakat.
Kita harus mendukung upaya presiden Prabowo dimana diklaim dan disebutkan Indonesia paling aman didunia, Rakyat Indonesia paling bahagia didunia, rakyat gembira ada MBG dengan 19 ribu ekor sapi sekali disajikan dan lele utuh sebagai menu favoritnya. Tentu dukungan nyata itu dengan sikap kritis konstruktif dan bukan sekadar memuji yang jauh dari kenyataan.
Jujur melihat tren belakangan ini, sebaiknya Presiden dan Menteri mengurangi mengeluarkan narasi narasi kontroversial yang terkesan kurang menghormati perbedaan pendapat dan sikap kritis para intelektual, aktivis dan LSM maupun masyarakat umum. Yang bagus diterima, yang berbeda dijawab dengan argumentasi yang berkualitas. Biarkan jadi diskursus publik yang sehat.
Duduk berkuasa karena mekanisme demokrasi dan jalur kepemimpinan sipil maka sudah menjadi kewajiban menghargai keberagaman termasuk perbedaan pendapat sebagai wajahnya demokrasi itu sendiri dan menjadi ciri khas kehidupan politik sipil.
Krisis yang ada tidak akan selesai dengan sibuk narasi tanpa aksi, takutnya Indonesia makin kritis di masa yang akan datang. Krisis ekonomi bisa bermuara jadi kritis politik.
*) Gede Pasek Suardika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara
Salam Kebangkitan Nusantara..!
Kondisi global saat ini memang sedang dilanda ketidakpastian ekonomi dan tentu berdampak bagi Indonesia. Hanya saja posisi Indonesia banyak makin rentan menghadapi krisis menuju kritis. Jika tidak tertangani secara fokus maka dari kondisi ekonomi bisa merembet ke krisis politik.
Catatan ini dibuat sebagai bentuk pengingat kepada pemerintah untuk tidak memproduksi terlalu banyak blunder narasi dan kebijakan yang cukup overload belakangan ini. Bukan narasi yang mampu membawa Indonesia terang tetapi aksi nyata yang akan memastikan itu semua.
Perbedaan sudut pandang bukan berarti nanti Saya harus disuruh pergi dari Indonesia ke Yaman atau Yordania, hanya karena sebenarnya pemerintah tidak siap menerima perbedaan. Bukankah perbedaan di negara demokrasi itu terihat adanya wajah keragaman pendapat sebagai anugerah. Dan setiap pemaksaan keseragaman pendapat adalah wujud otoriterianisme kekuasaan.
Potret Indonesia hari ini, 1 USD sudah diatas Rp 17.300-17.400 bahkan terhadap Ringgit Malaysia juga terkapar di Rp 4300-Rp 4.400. IHSG kita rontok berkali-kali. Kondisi ini memberikan efek domino ke kenaikan harga arah-barang akibat banyaknya produksi yang komponen nya juga impor. Di sisi lain daya beli masyarakat menurun akibat beban biaya kebutuhan pokok melonjak.
Ketika BBM naik, walau subsidi masih bertahan, muncul kebijakan tiba akal tiba aturan dari Mendagri untuk memungut pajak kendaraan EV yang masih dalam proses alih energi mengurangi konsumsi BBM yang menggerus Devisa. Padahal stimulus itu bertujuan mempercepat peralihan energi dan memancing investasi sekelas BYD dan Vinfast yang sudah mulai siap berproduksi sekaligus bisa mengurangi ketergantungan pada energi fossil. Tidak ada perencanaan matang lalu kini dikoreksi lagi kebijakan tersebut.
Residu mahal dari keputusan Mendagri ini sangat fatal, yaitu tidak adanya kepastian jaminan investasi pada aturan yang berlaku di Indonesia. Investor lain akan berpikir ulang investasi dengan cuaca aturan seperti ini. Tiba akal tiba aturan. Seakan republik ini dikelola tanpa visi yang jelas.
Anomali itu makin bertumpuk dengan pemaksaan berjalannya progam MBG dan Koperasi Merah Putih dengan menyedot segenap sumber daya anggaran negara. Niat program ini sangat baik. Tapi tata kelolanya banyak menyakitkan rakyat yang sedang berjibaku hadapi krisis.
Anggaran trilyunan untuk membeli motor dan mobil impor sangat merusak keseimbangan neraca keuangan. Ironinya bertambah, Koperasi nya belum jalan, mobilnya dipaksa untuk diterima. Ini anomali dengan pidato akan memperkuat industri otomotif dalam negeri yang disampaikan begitu heroik dan penuh semangat nasionalisme.
Belum lagi pengadaan IT yang mark up nya setengah gila hingga kaos kaki yang harus ditanggung serta uang Rp 6 juta per hari utk SPPG sangat jauh dengan inti program .
Terungkapnya bangunan Koperasi Merah Putih Rp 1,6 miliar tetapi di lapangan hanya senilai Rp 800 an juta membuat kita semua ambil kalkulator ketika mendengar pidato Presiden yang dengan bangga menyatakan di negara mana didunia yang mampu membangun 25 ribu sampai 30 ribu bangunan Koperasi Merah Putih dalam setahun.
Karena yang dihitung tentu selisih Rp 1,6 miliar dikurangi Rp 800 juta dikalikan 25 ribu atau 30 ribu. Bukan keberhasilan pembangunan tetapi banyaknya uang rakyat hangus dalam setahun hanya karena selisih.
Pertanyaan selanjutnya siapakah yang menilepnya? Apakah ada penegak hukum yang berani menyelidikinya jika faktanya militer sebagai penjuru pembangunannya. Begitu juga SPPG yang banyak dikuasai Yayasan Polisi, TNI dan Kejaksaan.
Jangan dulu bicara efektivitas program, cukup jawab bagaimana uang rakyat digunakan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi rakyat bukan di sekelompok elit karena uang itu bersumber dari dana desa yang dipotong.
Dalam kondisi krisis, sebaiknya meniru pembangunan IKN di masa covid 19, walau jadi unggulan tetapi urusan didahulukan sehingga IKN jadi tertunda. Sekarang memang bukan covid tetapi kondisi krisis juga. Saatnya buat skema penyesuaian bukan pemaksaan.
Dengungan untuk efisiensi memang sangat bagus, tetapi apa yang dicontohkan dengan menampilkan kabinet gemuk, struktur pemerintahan yang gemuk, dan tontonan perayaan ulang tahun di hotel mewah di luar negeri hanya untuk seorang Seskab membuat wajah anomali dari dengungan efisiensi tanpa contoh nyata. Pengaturan anggaran rakyat yang tidak mampu membuat putaran ekonomi di akar rumput berjalan maksimal sehingga harus ditata ulang.
Para menteri yang tidak mampu menampilkan diri sebagai motivator, stabilizer, dan pencipta suasana positif baik secara sosial dan ekonomi perlu dievaluasi. Selain juga yang terpenting perlu perampingan kabinet gemoy saat ini agar wajah efisiensi dimulai dari wajah kabinet. Banyak sekali jika dikutip para menteri statemennya bermasalah dan buat gaduh di masyarakat.
Kita harus mendukung upaya presiden Prabowo dimana diklaim dan disebutkan Indonesia paling aman didunia, Rakyat Indonesia paling bahagia didunia, rakyat gembira ada MBG dengan 19 ribu ekor sapi sekali disajikan dan lele utuh sebagai menu favoritnya. Tentu dukungan nyata itu dengan sikap kritis konstruktif dan bukan sekadar memuji yang jauh dari kenyataan.
Jujur melihat tren belakangan ini, sebaiknya Presiden dan Menteri mengurangi mengeluarkan narasi narasi kontroversial yang terkesan kurang menghormati perbedaan pendapat dan sikap kritis para intelektual, aktivis dan LSM maupun masyarakat umum. Yang bagus diterima, yang berbeda dijawab dengan argumentasi yang berkualitas. Biarkan jadi diskursus publik yang sehat.
Duduk berkuasa karena mekanisme demokrasi dan jalur kepemimpinan sipil maka sudah menjadi kewajiban menghargai keberagaman termasuk perbedaan pendapat sebagai wajahnya demokrasi itu sendiri dan menjadi ciri khas kehidupan politik sipil.
Krisis yang ada tidak akan selesai dengan sibuk narasi tanpa aksi, takutnya Indonesia makin kritis di masa yang akan datang. Krisis ekonomi bisa bermuara jadi kritis politik.
*) Gede Pasek Suardika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Otomatis Jadi Komandan Satgas Darurat Bencana
