Urusan Sampah “Kenken Kaden”, Tapi Sok Ngurus IKN

Di tengah masalah sampah yang tidak kunjung ketemu solusinya, masalah alih fungsi lahan, penggunaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA), banjir, wisatawan kualitas rendah dan masalah-masalah lain yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat, Gubernur justru membuat surat aneh: Rekomendasi Organisasi tertentu sebagai lembaga Hindu yang kompeten dan bertanggungjawab mendampingi Kepala Otorita IKN dalam proses pembangunan Pura di IKN.

Pertama, IKN adalah urusan nasional. Ada presiden, menteri, dan dirjen yang berkompeten memberikan perintah, pendapat dan rekomendasi. 

Kedua, Pura di IKN adalah urusan Umat Hindu. Ada PHDI sebagai majelis Hindu dan Ormas-Ormas Hindu Nasional yang lebih tepat memberikan pendapat.

Ketiga, PHDI sudah sejak awal menjadi mitra pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN) dalam merumuskan kebijakan terkait Pura di IKN. PHDI bahkan secara langsung ikut rapat untuk menentukan posisi Pura di IKN. Ketika posisi Pura berubah, PHDI bersurat resmi kepada Otorita IKN, melakukan rapat dimana Ketua Sabha Walaka menjelaskan pentingnya posisi Pura sesuai kitab-kitab suci Hindu, agar Pura dikembalikan ke posisi semula. 

Keempat, tahun 2023 PHDI sudah berkunjung dan melakukan ritual Nuasen Karya di lokasi Pura IKN, dipuput oleh Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba, Dharma Adhyaksa PHDI Pusat, difasilitasi oleh PHDI Provinsi Kalimantan Timur dan PHDI Kabupaten Paser Penajam Utara, dan dihadiri oleh Dirjen Bimas Hindu serta para Ketua Umum Organisasi Keagamaan Hindu Tingkat Nasioinal.

Kelima, PHDI yang sudah berdiri sejak tahun 1959, adalah satu-satunya Majelis Hindu yang sudah ada di 35 Provinsi dan 300-an kabupaten se-Indonesia, berkantor di Ibu Kota Negara, dan selama 67 tahun telah menjadi mitra pemerintah dalam berbagai urusan kebangsaan dan keumatan.

Dengan semua fakta-fakta itu, tiba-tiba seorang Gubernur, pejabat tingkat Provinsi, merekomendasikan organisasi yang baru berdiri kurang dari 5 tahun di wilayahnya dan baru memiliki pengurus di beberapa Provinsi untuk menjadi lembaga Hindu yang bertanggungjawab menjadi mitra Otorita IKN dalam proses pembangunan Pura di IKN.

Sikap ini jelas mencederai rasa keadilan, persatuan umat Hindu, dan legacy tokoh-cendekiawan-negarawan Hindu yang telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi berdirinya PHDI sebagai Majelis Hindu. 

Gubernur mungkin saja tidak menyukai figur pengurus PHDI saat ini dan memiliki idola lain, tetapi menelikung PHDI dengan selembar surat rekomendasi jelas menafikan sejarah dan berpotensi menimbulkan perpecahan.

Belum kering bibir masyarakat karena Gubernur ikut mewacanakan perubahan tegak Nyepi yang membelah masyarakat Hindu dengan sangat dalam, belum hilang dari ingatan bagaimana Gubernur menyikapi Nyepi yang jatuh bersamaan dengan malam takbiran, kini lagi-lagi Gubernur seolah “mongbong” (mengadu) Majelis keumatan dengan menandatangani surat rekomendasi ke satu organisasi dan mengabaikan keberadaan Majelis.

Bau sampah masih menyengat, solusinya belum kongkrit, politik anggarannya masih jauh dari solutif, tapi Gubernur memilih langkah ini. Saya tidak ingin mengingatkan kepemimpinan Asta Bratha, tak ingin bercerita tentang Raja Hastinapura yang buta yang memicu bepecahan Bangsa Bharata, karena rasanya hal-hal itu sudah diketahui, dihafal dan dimengerti. 

Tidak ada gunanya memberi nasehat saat ini. Melalui tulisan ini, saya hanya menghimbau umat Hindu agar sabar, eling, dan terus berdoa dengan penuh bhakti, memohon semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran dan kedamaian. Selebihnya, biarkan semesta yang bekerja, dengan caranya. (*)