Ketidakadilan Sosial dan Risiko Revolusi Sosial

Oleh Jro Gde Sudibya

Angka ketimpangan pendapatan yang menggambarkan ketidakadilan sosial ekonomi begitu sangat tinggi di negeri ini. 

Di masa lalu dilansir data, kekayaan 100 orang terkaya melampaui kekayaan 100 penduduk dari kalangan kelas menengah dan bawah. 

Laporan Bank Dunia tahun 2024 memasukkan Indonesia dengan kategori berpendapatan menengah  ke atas  dengan rentang pendapatan rata-rata per kapita 3,500 dolar AS -14 ribu dolar AS, dengan menetapkan garis kemiskinan (poverty line) 6 dolar AS  PPP (Purchasing Parity Power) yang menurut Tajuk Rencana Kompas senilai sekitar Rp.42 ribu rupiah untuk pengeluaran per orang per hari. 

Dengan garis kemiskinan Rp.42 ribu, Bank Dunia menemukan angka kemiskinan 68,3 persen dari 280 juta penduduk, dengan rasio 2 dari 3 penduduk Indonesia dalam kategori miskin. Angka Kemiskinan tinggi, berbarengan dengan angka ketimpangan pendapatan yang juga tinggi.

Dalam data mutakhir, dimuat dalam artikel  bertajuk: Krisis, Histerisis, dan Stabilitas Ekonomi oleh Chaikal Nuryakin, Ketua LPEM dan dosen FEBUI, Kompas, 14/4/2026, diungkapkan: 70 persen dana pihak ketiga dalam sistem perbankan dimiliki oleh 1 persen nasabah premium.

Dana simpanan di atas Rp.2 M yang tidak dijamin oleh LPS , menguasai sekitar 60 persen dana dalam sistem perbankan. Intinya sistem perbankan kita hanya fokus memberikan pelayanan pada masyarakat nasabah yang super kaya. Di sisi lain, menurut Jurnalisme Data Kompas, 99 persen penabung dalam sistem perbankan hanya mempunyai saldo rata-rata  per penabung hanya Rp.1,7 juta rupiah. Data perbankan ini memberikan  penggambaran tingginya ketimpangan pendapatan dan ketidak-adilan sosial ekonomi.

Kontras pada sisinya yang lain, Data dalam sistem  perbankan, jutaan UMKM mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran utang plus bunga, dengan rasio kredit bermasalah sekitar 5 persen  dan bahkan diperkirakan lebih dari itu. Kelompok kelas menengah turun tajam, PHK banyak terjadi terutama di sektor industri manufaktur, pendapatan petani turun tajam karena krisis iklim, ketimpangan semakin nyata,  60 persen angkatan kerja berada di sektor informal dengan  produktivitas rendah, gaji kecil, tanpa perlindungan sosial. 

Terjadi kenaikan harga secara umum, menekan daya beli masyarakat, menurunkan standar hidup. Inflasi yang tidak seluruhnya terekam dalam indeks harga konsumen yang disusun pemerintah.

Kelimpah-ruahan kekayaan di lapisan tipis elite, berhadapan dengan  massa rakyat yang miskin, menderita, tertekan  tanpa harapan masa depan, soal waktu saja akan terjadi titik "silang api" cross fire yang melahirkan ledakan sosial dan bahkan revolusi sosial.

Persepsi akan ketimpangan dan ketidakadilan begitu nyata,  massa rakyat yang morat-marit mempertahankan hidupnya, rombongan Presiden menginap di hotel bintang 5 Four Seasons, President Suite dengan tarif Rp.223 juta per malam. Fenomena kekuasaan yang menginjak-injak rasa keadilan rakyat. Kita menjadi terngiang ucapan dan nasehat dari Bapak Pendiri Bangsa diplomat ulang di masa revolusi KH Agus Salim, "menjadi pemimpin harus siap menderita". 

Kontras, antara bumi dan langit dengan pejabat publik sekarang. Miris.

*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.