Masalah Sampah, Jarak Antara Visi dan Keaslian Bali

Oleh I Gede Sutarya

 

Hari ini (16 April 2026), truk-truk sampah memblokade Kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar. Mereka memprotes kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan sampah-sampah tidak bisa diangkut.

Aksi ini melengkapi aksi sebelumnya pada 23 Desember 2025, di mana Kantor Gubernur diserbu ratusan truk sampah (Bali Post, 23/12/2025). Rentetan protes ini ternyata tidak menemukan solusi bagi masalah sampah di Bali sampai saat ini sehingga protes terjadi lagi.

Pada tulisan-tulisan dari Peraturan Daerah (Perda) sampai Awig-awig Desa Adat, selalu tertulis konsep Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah konsep kehidupan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu berbasis masyarakat lokal, ekonomi lokal dan konservasi lingkungan.

Konsep ini berakar dari nilai utama kehidupan dalam Veda yang disebut Amerta (air keabadian), yang hanya bisa diperoleh bila menyandarkan diri pada sifat-sifat Satwam (kebaikan).

Tulisan-tulisan ini tentu hanya tulisan jika melihat masalah sampah sekarang ini, padahal tulisan ini telah menjadi branding Bali yang harmonis. Fakta-fakta ini hanya dapat dijelaskan melalui karya Atropolog Clifford Geertz tentang Negara Theater. 

Geertz menjelaskan Bali hanya pertunjukkan kekuasaan. Ritual-ritual hanya merupakan simbol-simbol kemegahan kekuasaan. Pertunjukkan dan simbol-simbolnya itu tidak menunjukkan realitas sosial kekuasaan tersebut (Geertz, 2017).

Negara Theater adalah penjelasan dari filsafat yang disebut Simulacra, yaitu citra yang kehilangan hubungan dengan aslinya (Rizal & Ilhami, 2024). Filsafat ini mirip dengan Filsafat Maya dalam Hindu, yaitu bahwa yang terlihat bukan yang asli.

Simulacra ini dapat menjelaskan bahwa Tri Hita Karana sama sekali tidak berhubungan dengan keaslian Bali yang sesungguhnya. Tri Hita Karana hanya tulisan yang enak dibaca, tetapi aslinya Bali penuh dengan masalah sosial dan masalah lingkungan.

Simulacra ini, bahkan terus dihiasi dengan berbagai ilusi tentang kejayaan masa lalu, yang secara historis masih penuh perdebatan. Bahkan itu dilembagakan dalam bentuk Majelis Desa Adat (MDA) dan Dinas Pemajuan Adat yang seolah-olah akan mewujudkan impian tersebut dengan berbagai bentuk hibahnya, tetapi dalam realitasnya kedua lembaga tersebut membawa masalah dalam desa adat. Contohnya adalah Kasus Desa Adat Bugbug, Karangasem yang belum bisa diselesaikan kedua lembaga ini (Radar Bali, 26/9/2025).

Tri Hita Karana, MDA dan Dinas Pemajuan Adat adalah simbol-simbol yang dibangun kekuasaan. Simbol-simbol itu dijabarkan dalam Program Sad Kerti yang juga hanya tulisan yang sangat berjarak dengan gambaran asli persoalan lingkungan dan sosial Bali.

Hal ini ditambah lagi dengan Visi 100 Tahun ke Depan yang sangat berjarak dengan realitas Bali kekinian, yang lagi-lagi hanya tulisan. Karena itu, benar kata para kritisi Bali yang menyatakan orang-orang Bali hanya pintar menulis, tetapi malas mewujudkan apa yang ditulisnya itu.

Masalah sampah yang terjadi saat ini, adalah pertunjukan dari keaslian Bali itu yang merupakan belakang panggung yang selalu ditutupi. Belakang panggung ini kini terumbar secara nyata dalam pentas publik, karena perkembangan media sosial yang begitu meluas sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan realitas yang sebenarnya. 

Masalah-masalah lainnya seperti kerusakan hutan, pencemaran alam dan masalah sosial, sebentar lagi juga akan terungkap sehingga wajah asli Bali semakin jelas.

Hal ini tak pantas untuk ditangisi, sebab keaslian ini adalah gambaran dari realitas Bali yang harus dibenahi. Teks-teks kuno seperti Shivasasana menyatakan bahwa pengendalian diri (yama dan nyama) adalah jalan untuk melintasi gerbang maya. 

Hal ini memberikan pelajaran kepada pemegang kebijakan dan masyarakat Bali untuk melakukan pengendalian sosial, dengan membuang segala kerakusan (lobha) sehingga nafsu dan kemalasan menjadi terkendali.

Pengendalian ini bisa dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan pariwisata melalui pembatasan izin-izin usaha tertentu. Pertumbuhan pariwisata Bali telah menuju kepada stagnasi berdasarkan Tourists Area Life Cycle (TALC) (Butler & Dodds, 2022) yang bercirikan pada lonjakan kunjungan dengan berbagai masalah-masalahnya yang mengemuka seperti masalah lingkungan dan kriminalitas. Hal ini telah menyebabkan Bali mendapatkan Travel Warning dari Korea Selatan (Bali Sun, 10/3/2026).

Travel warning ini menandakan pergerakan pariwisata Bali menuju decline (penurunan), sebab jika masalah-masalah lingkungan dan sosial itu tidak bisa dikendalikan maka travel warning tersebut akan meluas dari negara-negara lainnya. Apalagi Bali telah memiliki banyak saingan dalam pengembangan pariwisata, seperti Vietnam dan menyusul Kamboja. Saingan-saingan ini merupakan alternatif bagi wisatawan.

Hal ini yang menyebabkan Bali harus serius menangani masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Pariwisata Bali kini dituntut untuk menampilkan wajah Bali seperti dalam tulisan-tulisan itu, yaitu lingkungan yang terjaga, dan budaya yang harmoni. Wajah ini adalah jaminan dari kepuasan wisatawan dalam berkunjung ke Bali.

Semakin dekat Bali dengan tulisan-tulisan tersebut maka kepuasan wisatawan akan meningkat, tetapi semakin jauh Bali dari tulisan-tulisan itu maka kepuasan wisatawan akan menurun sampai tak mau berkunjung lagi.

 

*) (Prof.Dr. I Gede Sutarya, SST.Par.,M.Ag adalah Guru Besar Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Spiritual dan Religious, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar)