Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Minta Bali Diberi Kekhususan Dalam Pengangkatan Pegawai
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara minta hubungan ke pusat agar ditingkatkan dengan melobi ke pusat supaya Badung diberikan kekhususan dalam pengangkatan pegawai.
Karena menurutnya, Badung adalah barometernya atau urat nasinya perekonomian Bali. Disamping itu Badung adalah wajahnya nasional di tingkat Internaaional. Dan Bali wajahnya Indonesia di tingkat Internasional khususnya di bidang kepariwisataan
"Tentu itu harus kita jaga dengan baik kita menjaganya dengan baik itu tentu juga dengan SDM yang memadai dan cukup, " ucap Lanang Umbara.
Hal ini disampakan Lanang Umbara kepada awak media usai menggelar rapet kerja dengan OPD yang menjadi mitra kerjanya yang dilaksanakan di ruang Gozana II DPRD Basung Mangupura, Kamis(9/4
Rapat kerja dipimpin oleh Lanang Umbara diikuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ka. Riset dan Inovasi Daerah, Ka Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol), Ka. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Ka. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ka. Badan Pertanahan, Kadis Sat.Pol.PP, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil serta Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Raker yang dilaksanakan ini terkait dengan LKPJ Bupati Badung tahun 2025 yang telah disampaikan baru ini.
Dari hasil pemaparan oleh masing-maaing OPD
menurut Lanang Umbara, rata rata serapan anggaran di Badung selama tahun 2025 sudah bagus yang besarannya mencapai 75 sampai 90 prosen lebih.
Karena pihaknya juga sudah mengevaluasi terkait dengan program program yang telah dilaksanakan. Namun ada juga program yang belum tercapai karena mengalami kendala.
Jadi tidak ada serapan anggaran yang tidak tercapai itu untuk kepentingan masyarakat. Artinya serapan anggaran semuanya sudah tercapai untuk kepentingan masyarakat Badung.
Dan adapun hal hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 prosen itu karena ada antara lain kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan efisiensi dan juga ada tunjangan pegawai yang sudah pensiun begitu juga pegawai kontrak yang sudah beralih status menjadi P3K.
"Jadi tidak ada serapan anggaran yang tidak tercapai itu untuk kepentingan masyarakat. Semua aerapan anggaran sudah tercapai untuk kepentingan masyarakat, " tegas Lanang Umbara.
Dalam raker ini pihaknya memberikan masukan agar segenap pimpinan OPD selalu meningkatkan kinerjanya. Kendatipun pun saat ini sudah bagus agar tetap dan selalu bagaimana setiap pegawai di masing masing OPD dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal bagi masyarakat Badung.
Begitu juga ketika ada kendala kami di Dewan khususnya Komisi III memfasilitasi dan kami fasilitasi kepada pimpinan pimpinannya baik dalam bidang anggaran maupun kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.
Sehingga dari raker ini Komisi III bisa menelorkan beberapa rekomendasi yang nantinya bisa diteruskan kepada pimpinan.
Diantara rekomendasi itu yakni peningkatan dibidang pelayan agar terus ditingkatkan..Kedua peningkatan dibidang sarana dan prasarana.
Adapun sarana dan prasarana yang perlu ditambah atau dilengkapi itu berupa fasilitas kantor, fasilitas kendaraan operasional termasuk truk- truk untuk kegiatan operasional sampah, operasional Satpol PP dll.
Termasuk prasarana lain yang perlu ditingkatkan agar Badung betul betul mampu menjaga keamanan dan kenyamanan kepariwisataan di seluruh masyarakat maupun wilayah Badung. (Mur/002)
Karena menurutnya, Badung adalah barometernya atau urat nasinya perekonomian Bali. Disamping itu Badung adalah wajahnya nasional di tingkat Internaaional. Dan Bali wajahnya Indonesia di tingkat Internasional khususnya di bidang kepariwisataan
"Tentu itu harus kita jaga dengan baik kita menjaganya dengan baik itu tentu juga dengan SDM yang memadai dan cukup, " ucap Lanang Umbara.
Hal ini disampakan Lanang Umbara kepada awak media usai menggelar rapet kerja dengan OPD yang menjadi mitra kerjanya yang dilaksanakan di ruang Gozana II DPRD Basung Mangupura, Kamis(9/4
Rapat kerja dipimpin oleh Lanang Umbara diikuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ka. Riset dan Inovasi Daerah, Ka Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol), Ka. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Ka. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ka. Badan Pertanahan, Kadis Sat.Pol.PP, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil serta Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Raker yang dilaksanakan ini terkait dengan LKPJ Bupati Badung tahun 2025 yang telah disampaikan baru ini.
Dari hasil pemaparan oleh masing-maaing OPD
menurut Lanang Umbara, rata rata serapan anggaran di Badung selama tahun 2025 sudah bagus yang besarannya mencapai 75 sampai 90 prosen lebih.
Karena pihaknya juga sudah mengevaluasi terkait dengan program program yang telah dilaksanakan. Namun ada juga program yang belum tercapai karena mengalami kendala.
Jadi tidak ada serapan anggaran yang tidak tercapai itu untuk kepentingan masyarakat. Artinya serapan anggaran semuanya sudah tercapai untuk kepentingan masyarakat Badung.
Dan adapun hal hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 prosen itu karena ada antara lain kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan efisiensi dan juga ada tunjangan pegawai yang sudah pensiun begitu juga pegawai kontrak yang sudah beralih status menjadi P3K.
"Jadi tidak ada serapan anggaran yang tidak tercapai itu untuk kepentingan masyarakat. Semua aerapan anggaran sudah tercapai untuk kepentingan masyarakat, " tegas Lanang Umbara.
Dalam raker ini pihaknya memberikan masukan agar segenap pimpinan OPD selalu meningkatkan kinerjanya. Kendatipun pun saat ini sudah bagus agar tetap dan selalu bagaimana setiap pegawai di masing masing OPD dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal bagi masyarakat Badung.
Begitu juga ketika ada kendala kami di Dewan khususnya Komisi III memfasilitasi dan kami fasilitasi kepada pimpinan pimpinannya baik dalam bidang anggaran maupun kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.
Sehingga dari raker ini Komisi III bisa menelorkan beberapa rekomendasi yang nantinya bisa diteruskan kepada pimpinan.
Diantara rekomendasi itu yakni peningkatan dibidang pelayan agar terus ditingkatkan..Kedua peningkatan dibidang sarana dan prasarana.
Adapun sarana dan prasarana yang perlu ditambah atau dilengkapi itu berupa fasilitas kantor, fasilitas kendaraan operasional termasuk truk- truk untuk kegiatan operasional sampah, operasional Satpol PP dll.
Termasuk prasarana lain yang perlu ditingkatkan agar Badung betul betul mampu menjaga keamanan dan kenyamanan kepariwisataan di seluruh masyarakat maupun wilayah Badung. (Mur/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Cok Ace: Bali Perlu Generasi Muda Kreatif
