Ketua Komisi II DPRD Badung Minta Pemerintah Pusat Menggelontorkan Dana Bantu Atasi Darurat Sampah  di Badung

Badung (Atnews) -.Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung memohon kepada pemerintah pusat maupun Provinsi bisa menggelontorkan dana guna membantu mengatasi darurat sampah yang terjadi di Kabupaten Badung. 

Hal ini disampaikan oleh ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada kepada awak media saat usai gelar rapat kerja dengan beberapa OPD yang menjadi mitra kerjanya di ruang Gozana I Kantor DPRD Badung di Mangupura, Kamis (9/4). 

"Mohon kepada pemerintah pusat untuk membantu dalam mengatasi darurat sampah yang terjadi di Kabupaten  Badung. Mengingat sampah yang terjadi di Bali dan Kabupaten Badung khususnya juga banyak datang kiriman dari luar Bali, " ujar Sada. 

Ia juga mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah pusat suatu jalan untuk Pemda Badung agar bisa melakukan penanganan sampah dengan secepatnya. 

Terutamanya izin emisi dalam pengelolaan sampah agar mesin mesin yang dimiliki itu cepat bisa beroperasi. Mengingat Pemkab Badung sudah  mempunyai mesin pengolahan sampah, hanya terkendala dengan izin. 

"Sampai saat ini belum ada ada izin emosi karena izin emisi seperti apa yang kita harapkan, ucapnya. Sembari menambahkan, Ini harapan kIta kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan kebijakan  bahwa mesin yang kita punyai  agar bisa di operasionalkan. 

Bahkan kita juga inginkan perlu ada pendanaan dari pemerintah pusat maupun Provinsi untuk mau menggelontorkan dana di dalam pengoperasian mesin itu yang biaya operasionalnya  bisa mencapai Rp.5 juta/hari.

"Ini perlu juga peran dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi," tegas Sada.

Kalau sampah sudah bisa ditangani momok bersih, Badung bersih dan Bali bersih akan terwujud. 

Rapat kerja yang dilaksanakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kadis Pariwisata d serta Kadis Perhubungan ini terkait dengan Keterangan LPJ Bupati Badung tahun 2025 yang telah disampaikan baru ini. 

Dari pemaparan yang dilakukan oleh pimpinan OPD tersebut jelas Wayan Sada, ada. beberapa OPD yang tidak mencapai target dalam pwnyerapan dananya. Semua itu yang berkaitan dengan adanya kebijakan efisiensi. 

Ke depan, pihaknya juga sudah wanti wanti terhadapa OPD yang saat ini sangat krusial dan sensitif yang sering muncul di setiap pemberitaan media yaitu masalah kemacetan, banjir dan persampahan. 

Dari pemaparan yang dilakukan masing-masing OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menjelaskan telah banyak upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi banjir. Mulai dari memperbaiki saluran air sungai, perbaikan gorong-gorong dll. Dan di tahun 2026 tentu akan lebih dimaksimalkan lagi agar Badung bebas dari banjir. 

Begitu pula dengan pengelolaan sampah. Mengingat sampah  juga menjadi momok pariwisata. Pihaknya tidak mau ada suatu negara sampai mengeluarkan travel warning karena penanganan sampah yang kurang bagus. 

Pihaknya meminta Dinas terkait yaitu Pariwisata dan DLHK bekerjasama dalam penanganan sampah ini. 

Ia pun mengakui telah merasakan banyak program yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan sampah. Pemkab Badung sudah berupaya apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah ini.

Pemda Badung memiliki Perda yang mengatur tentang pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini sangat penting. untuk diolah menjadi pupuk organik menjadi lebih mudah.  

Namun menurutnya ada beberapa hal yang perlu dibijaksanai mulai dari sekarang mulai terbangannya Pengolahan Sampah Energi Listrik yang baru bisa beroperasi sekitar satu setengah tahun lagi. 

"Oleh karena itu kami harapkan juga kebijakan dari pemerintah pusat suatu jalan bagi Pemda untuk bisa melakukan penanganan sampah dengan secepatnya, " demikian Sada. (Mur/002).