Gubernur Bertemu Prajuru Desa Adat Sidakarya, Masyarakat Serangan Harap Kawasan Mangrove Ngurah Rai Bebas dari Beton

Denpasar (Atnews) - Prajuru Desa Adat Serangan, Wayan Patut merespon pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Prajuru Desa Adat Sidakarya di Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/3) lalu.

Pertemuan itu, Gubernur Koster memastikan penanganan abrasi yang terjadi di Pantai Sidakarya, Kota Denpasar.

Bahkan Gubernur Koster menegaskan akan segera memanggil Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali guna mematangkan langkah penanganan abrasi di kawasan tersebut.

Untuk itu, Wayan Patut menegaskan bahwa kawasan hutan lindung mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai seharusnya terbebas dari pembangunan yang menggunakan material beton.

Menurutnya, keberadaan bangunan permanen di area mangrove berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, terutama terhadap ekosistem pesisir dan keseimbangan alam di wilayah tersebut.

Mangrove Tahura semakin disoroti Masyarakat Serangan karena Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memberikan balasan surat Desa Adat Serangan mengenai permohonan penjelasan dan salinan surat keputusan terkait rencana proyek FSRU/LNG di Kelurahan Serangan, Bali.

KLH/BPLH memberikan penjelasan terkait proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) Bali menyusul permohonan klarifikasi dari Desa Adat Serangan.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH sebagai tanggapan atas surat Desa Adat Serangan Nomor 33/DA.S/1/2026 tentang Permohonan Penjelasan & Salinan Surat Keputusan Terkait Rencana Proyek FSRU/LNG di Kelurahan Serangan, Bali pada tanggal 31 Januari 2026.

Dikhawatirkan pembangunan FSRU LNG merusak Mangrove Tahura Ngurah Rai. Ditmbah penggunaan beton di sekitar kawasan mangrove, khususnya di pinggiran sungai, dapat memicu gangguan yang meluas ke area lain.

Wayan Patut juga menjelaskan, pembangunan dengan struktur beton berisiko mengganggu sirkulasi arus air di sekitar kawasan mangrove.

 Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, dampaknya bisa memengaruhi kesehatan ekosistem mangrove yang memiliki peran penting bagi lingkungan pesisir.

"Kedua, akan terjadi penumpukan pasir atau lumpur di sekitar bangunan serta akan menutupi perakaran pohon mangrove yang berfungsi sebagai pernafasan dalam proses penyerapan karbon ( Co2) yang larut dalam air," tegasnya.

Wayan Patut menambahkan, akar mangrove memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk sebagai tempat sirkulasi oksigen bagi tanaman serta penyerap karbon dioksida dari lingkungan perairan. 

Jika akar tersebut tertutup oleh sedimen atau lumpur akibat pembangunan, maka fungsi alami mangrove dapat terganggu.

Oleh karena itu, Wayan Patut berharap semua pihak dapat lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sebelum melakukan pembangunan di kawasan pesisir, khususnya di wilayah hutan lindung mangrove yang memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem laut dan daratan. 

Sebelumnya, Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya menyebutkan, bahwa sebelumnya Gubernur Bali Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, juga sempat meninjau langsung kondisi Pantai Sidakarya, Selasa, 27 Mei 2025. 

            

"Kebetulan pak Gubernur kesana waktu ngantar Menteri LH memang kondisinya sedang pasang. Jadi, waktu itu sudah di Sanur sebenarnya, sehingga abrasi menjadi prioritas," terangnya.

Menurut Suadi Putra, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sebelumnya telah melakukan penataan kawasan Pantai Sidakarya. Namun, kondisi abrasi tetap menjadi perhatian serius karena pergerakan pasir yang terus terjadi. "Pasir sudah turun karena ketarik gitu," terangnya.

Suadi Putra menegaskan bahwa penanganan abrasi menjadi prioritas utama sebelum merancang langkah-langkah lanjutan untuk pengembangan kawasan pantai tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berharap adanya solusi jangka panjang untuk mengatasi abrasi di kawasan pesisir tersebut agar tidak terus berulang setiap tahun.

"Keinginan kita, mudah-mudahan di Anggaran Perubahan 2026 ini bisa dibuatkan kajian, sehingga bisa dieksekusi," kata Suadi Putra.

Dengan koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dan instansi teknis terkait, diharapkan penanganan abrasi Pantai Sidakarya dapat segera direalisasikan demi menjaga keberlanjutan kawasan pesisir di Kota Denpasar. (WIG/002).