Ketidakpastian Global Potensi Krisis Ekonomi, Pemerintah Semestinya Tak Mengingkari Ancaman

Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi dan Kecenderungan Masa Depan menilai optimisme yang berlebihan, bisa menjebak ke kondisi miskonsepsi, keliru menafsirkan realitas. 

Oleh karena, harga minyak sekarang sudah 110 dolar AS per barel, naik 57% dari asumsi harga APBN 2026, sebesar 70 dolar AS per barel. 

Dikarenakan pasokan minyak dari Teluk Hormuz tidak bisa diperoleh, diperkirakan impor minyak mentah akan dialihkan ke Amerika Serikat (AS). Menurut pakar perminyakan, akan menaikkan harga minyak 20 persen untuk transportasi, tambahan premi asuransi, dan biaya penyesuaian kilang di dalam negeri. 

Total kenaikan harga minyak mentah diperkirakan menjadi 77%. APBN tidak sanggup menanggulangi subsidi ini, sehingga harga BBM mesti naik.

Kenaikan BBM akan mendorong inflasi, inflasi kembar, karena kenaikan biaya produksi, dan inflasi psikologi, masyarakat mendorong barang yang membuat inflasi lebih tinggi.

"Pemerintah mesti mengakui resiko ekonomi ini, bukan mengabaikannya, karena pengabaian berisiko salah dalam pengambilan keputusan," kata Jro Gde Sudibya di Denpasar, Minggu (15/3).

Lebih baik pemerintah menyusun program mitigasi ekonomi merespons datangnya krisis ekonomi, sehingga tidak gagap dalam mengelola  krisis. 

Presiden Prabowo mesti dapat masukan yang akurat terhadap potensi krisis ekonomi day to day, bukan "dijebak" dengan laporan "ABS" yang sangat membahayakan perekonomian. 

Menteri Keuangan sebagai bendahara negara mesti punya data keuangan negara yang akurat, lebih irit bicara untuk menenangkan pasar, siap dengan keputusan antisipatif yang "work in" di lapangan.

Pengalaman krisis ekonomi tahun 1966 dan krisis keuangan tahun 1998, inflasi naik tinggi, 650% tahun 1966, 80% tahun 1998, kekuasaan pemerintahan jatuh.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan ekonomi nasional pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026. Dalam laporannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian dan dinamika global yang bergejolak.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia yang tetap kuat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Menurut Menkeu, fondasi perekonomian nasional berada dalam kondisi sehat dan menunjukkan tren percepatan.

“Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari purchasing managers index, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam berapa tahun terakhir. Jadi, betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufaktur,” lapor Menkeu.

Dari sisi stabilitas harga, Menkeu menegaskan bahwa tekanan inflasi masih terkendali. Angka inflasi yang terlihat tinggi secara nominal dipengaruhi oleh faktor teknis terkait subsidi listrik pada periode sebelumnya.

“Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari, Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59 persen, Pak. Jadi, kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi,” jelasnya.

Optimisme terhadap perekonomian juga tercermin dari meningkatnya berbagai indikator aktivitas ekonomi. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian nasional berada pada jalur akselerasi.

“Keadaan umum lagi ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi memang daya beli masyarakat membaik dan yang sebelah kanan saya ulang lagi purchasing managers index itu sekarang 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Jadi supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai dengan Februari. Saya yakin kedepannya akan membaik terus,” katanya.

Dalam konteks global, Menkeu mengakui bahwa dinamika ekonomi dunia memang menimbulkan volatilitas di berbagai negara. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat serta dukungan kebijakan yang terkoordinasi, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan nasional.

Sedangkan, Presiden Prabowo  mengingatkan jajaran pemerintah agar tetap waspada menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Kepala Negara menegaskan bahwa meskipun Indonesia berada dalam kondisi relatif aman, pemerintah tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk yang dapat berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi nasional.

“Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan. Kita Alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa sudah banyak negara yang melakukan langkah-langkah dalam menghadapi kondisi global saat ini. Kepala Negara meminta jajarannya untuk melakukan kajian lebih lanjut perihal efisiensi ini.

“Seolah-olah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah,” imbuh Kepala Negara.

“Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2 sampai 3 tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga berharap pemerintah di bawah kepemimpinannya akan selalu menjaga agar defisit keuangan tidak bertambah di tengah situasi saat ini. 

“Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita harus balance budget itu paling ideal dan itu saya kira kita bisa lakukan,” imbuh Kepala Negara.

Terkait cadangan BBM, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki sejumlah rencana terkait akselerasi ketersediaan BBM. Presiden Prabowo mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan langkah-langkah yang proaktif dalam mengantisipasi situasi saat ini seperti melakukan penghematan konsumsi BBM.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, kita bersyukur kita aman. Tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” ujar Presiden Prabowo.

Menutup arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat dengan mengedepankan persatuan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. 

Kepala Negara menegaskan bahwa kesetiaan kepada bangsa harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah pastikan cadangan energi nasional tetap aman, utamanya menjelang hari raya Idulfitri. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporannya pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

“Jadi kami laporkan Bapak, untuk menyangkut dengan BBM, baik crude, LPG, maupun minyak jadi, untuk menjelang hari raya dan ke depan, insyaallah, bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik,” tegas Bahlil.

Terkait bahan bakar minyak (BBM), Bahlil menjelaskan bahwa ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan nasional saat ini masih berada di atas batas minimal cadangan nasional. Hal tersebut mencakup berbagai jenis BBM seperti RON 90, RON 92, RON 98, hingga solar dan avtur yang dinilai masih aman dalam beberapa waktu ke depan.

Meskipun demikian, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kedaulatan energi nasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pencampuran biodiesel serta pengembangan kilang minyak dalam negeri.

“Jadi RDMP kita selesaikan, ini cukup membantu kita, Pak. Mengurangi impor bensin kita 5,5 juta ton, sama BBM solar 3,5 juta,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan refinery dan kilang dalam negeri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. “Yang pada akhirnya kemudian nanti kalau lifting kita nggak mencapai 1,6 juta, selisih antara kebutuhan crude, dan kemampuan kita lifting, itulah yang kita impor,” ujarnya.

Sementara itu, terkait persediaan LPG, Bahlil menuturkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan pemenuhan kebutuhan nasional, termasuk melalui diversifikasi negara pemasok LPG.

“Jadi total LPG kita dari 100%, dari 7,6 juta impor, itu 70% kita ambil dari Amerika. 20% dari middle east, sisanya dari negara lain seperti Australia. Dengan kondisi sekarang, yang di middle east kita pecah lagi, untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain,” jelasnya.(Z/002)