Perang Meletus, Tantangan Ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo

Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi Politik dan Kecenderungan Masa Depan mengatakan, Kompas, 6 Maret 2026 menurunkan laporan ulasan tentang multi sektor yang dihadapi Indonesia tahun 2026.

Sektor yang sektor fiscal yang berupa: turunnya kredit rating Indonesia dari beberapa lembaga pemeringkat internasional. Pelemahan kurs rupiah Rp.16,911 (4/3/2026). IHSG turun 13,39 persen (4/3/2026).

Sektor energi, kenaikan harga BBM dari 72,87 dolar AS menjadi 82 dolar per barel (3/3/2026). Sektor Pupuk, harga pupuk naik dari Timur Tengah naik 7,95 persen. 

Sektor penerbangan dan pariwisata, sedikitnya 21,300 penerbangan dibatalkan  dari bandara Dubai, Doha, Abu Dhabi, Jeddah dan Tel Aviv. Dari Bandara Ngurah Rai Bali (4/3/2026) 20 keberangkatan dan 15 kedatangan dibatalkan.

Maka dari itu, tantangan memitigasi ekonomi dalam fenomena ekonomi perang dari Pemerintahan Presiden Prabowo.

 

Dengendalian laju inflasi, yang didorong oleh kenaikan harga minyak, inflasi ekonomi, yang bisa mendorong inflasi secara umum pada banyak komoditas, inflasi psikologi. Risiko terjadinya  inflasi tidak terkendali (run away inflation).

Anggaran subsidi BBM bisa naik tinggi, penyusunan ulang untuk program APBN 2026 menjadi semakin  penting, menghindarkan APBN 2026 "jebol" dengan defisit bisa melampaui 3 persen dari PDB.

Dalam fenomena ekonomi perang, perhitungan secara akurat tentang jumlah hari ketersediaan pangan, energi menjadi sangat penting, untuk menghindarkan terjadinya kelangkaan pangan dan energi yang bisa melahirkan kerusuhan sosial.

Perancenaan kontingensi oleh pemerintah menjadi sangat penting, gambaran dari "sense of crisis" dan "sense of urgency" dalam program kerja ketat dan terukur, tidak sekadar omon-omon pencitraan, karena risiko sosial tinggi, kelangkaan pangan dan energi yang bisa memicu kerusuhan sosial.

Belajar dari sejarah krisis ekonomi tahun 1966 dan 1998, inflasi tinggi plus  pertumbuhan negatif ekonomi, membuat pemerintahan tumbang. Tantangan keras Pemerintahan Presiden Prabowo dengan kabinet gemuk Merah Putih.

Sementara itu, Salah satu akademisi Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan RI Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, M.A., Ph.D. memberikan pandangan terhadap kondisi tersebut.

Menurutnya, konflik itu kemungkinan dampaknya pada ketersedian dan harga energi fosil.

"Sangat tinggi sekali kemungkinan dampaknya pada ketersedian dan harga energi fosil.  Stok nasional akan menipis karwna pasokan mulai terbatas dan harga diperkirakan akan naik," kata Prof Banyu di Jakarta, Selasa (10/3).

Hal itu tentunya akan semakin membebani APBN dan mengganggu keamanan ekonomi nasional, khususnya untuk rakyat kebanyakan.

Selain itu, pariwisata akan sangat berdampak karena penerbangan internasional akan berkurang akibat dari ekonomi dunia yang semakin melemah. Sektor itu akan mempengaruhi Bali, dimana sebagai daerah pintu gerbang pariwisata tanah air.

Maka dari itu, efisiensin anggaran, mencari sumber minyak baru termasuk oil refinery dan mencari produsen baru minyak, serta peningkatan diplomasi.

Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang makin kompleks. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian 218 jembatan yang dilakukan secara hybrid melalui konferensi video di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 9 Maret 2026.

“Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, nonblok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia,” ucap Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan. Menurutnya, eskalasi ketegangan di kawasan menjadi contoh nyata bahwa situasi global saat ini berada dalam kondisi yang penuh tantangan.

“Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil,” katanya.

Sikap Indonesia yang tidak memihak blok manapun, menurut Presiden merupakan cerminan dari nilai kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi kehidupan nasional juga tercermin dalam cara Indonesia membangun hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

“Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun,” ujarnya. (Z/002)