Kebhinnekaan, Salah Satu dari Empat Pilar Kebangsaan

Denpasar (Atnews) - Jadikan Kebhinekaan Untuk Perkuat Persatuan Adanya kebhinnekaan dalam semboyan bhinneka tunggal ika, satu dari 4 pilar kebangsaan RI, penting untuk dijadikan perekat memperkuat persatuan, bukan untuk perpecahan.

Walaupun, sejak merdeka tahun 1945, cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang dalam lima sila Pancasila, belum juga terujud. Justru, masih banyak kesenjangan antara pusat dan daerah, kesenjangan antara yang kaya raya dengan rakyat yang mayoritas miskin, serta ketimpangan antara elit-elit berkuasa dengan rakyat yang kedaulatannya tidak diperjuangkan sungguh-sungguh oleh elit tertentu.

Buktinya, memang masih merajalela korupsi dan mafia hukum, penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan, memperkaya diri, memperkaya dinasti, ataupun kelompok kecil yang berkuasa. 

Hal itu dilontarkan Anggota MPR RI Dr. Wayan Sudirta, dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan Minggu (8/2/2026) di Denpasar, di hadapan mahasiswa dan tokoh agama maupun aktivis yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga masih terjadi, termasuk penegak hukum yakni petinggi Pengadilan Negeri Depok, saat transaksi berlangsung di Emeralda Golf, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).

Barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan wakilnya Bambang Setyawan (BBG) mencapai Rp850 juta.

Mengulang penjelasan di forum sosialisasi 4 pilar sebelumnya di Klungkung, Sudirta menegaskan lagi pentingnya sama-sama introspeksi diri, sambil memikirkan strategi untuk menghadapi kendala dan berbagai kondisi bangsa.

’’Walaupun nyatanya Pancasila belum terujud nyata, seperti nampak dari kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, cermin dari tidak adanya keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila, selama negara ini masih berdiri, rakyat yang berdaulat serta pemimpin non formal masyarakat mesti ikut serta memikirkan dan mengatasi kondisi ini.

Dulu, di era perjuangan, para pendiri bangsa dan pahlawan bangsa itu, dijajah negara luar, berjuang dengan caranya masing-masing, sampai republik diproklamasikan. Sekarang, kita menyampaikan aspirasi dengan fasilitas dan peralatan demokrasi yang lebih baik dibanding para pendiri bangsa, masa kita tidak mau berjuang?’’ imbuh Sudirta.

Memang, setiap jaman punya tantangan tersendiri. Bung Karno pernah mengucapkan dalam pidatonya, bahwa perjuangan anak-anak bangsa Indonesia nantinya lebih sulit, karena berhadapan dengan saudara sendiri.

Karena yang korupsi, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, tentu saja anak-anak bangsa sendiri.

’’Karenanya, berkaca pada nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila ini, yang fondasinya dibangun oleh para pahlawan, apa yang mesti kita kerjakan sekarang ini adalah mewujudkan 4 pilar kebangsaan ini menjadi kenyataan.

Yaitu, bangsa yang bermoral karena berketuhanan, menghargai kemanusiaan, menjaga solidaritas dengan bergotong royong, berdemokrasi dengan musyawarah untuk mufakat, dan mewujudkan keadilan sosial.

Tentu, legislatif mewujudkan nilai-nilai itu dalam UU yang diperjuangkan, pemerintah mewujudkannya dengan program yang berpijak pada konstitusi dan undang-undang, dan rakyat mesti memiliki kesadaran aktif untuk mengontrol kinerja DPR dan pemerintah,’’ imbuh Sudirta. (Z/002)