Dr. Somvir Usulkan Pemerintah Pusat Sediakan Satu Pulau Untuk Penampungan Sampah Bali
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Pemerintah pusat diharapkan siapkan satu pulau untuk menampung sampah di Bali.
Gagasan tersebut muncul usai Presiden RI, Prabowo Subianto menegur Kepala Daerah Bali usai menerima aduan Pantai di Bali sangat kotor dipenuhi sampah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 2 Februari 2026.
Ide sediakan satu pulau tersebut digagas oleh Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem, Dr. Somvir ketika ditemui di Gedung DPRD Bali, Kamis 5 Februari 2026.
“Di Bali itu banyak konsulat banyak duta besar datang kesini, sangat peduli Bali. Kita minta teknologi bagaimana sampah kita itu menghasilkan uang. Kalau kita buat ini, program ini menghasilkan uang, pasti semua orang tertarik,” jelas, Somvir.
Ia pun mengakui ide menyediakan satu pulau untuk sampah ini pasti akan ada yang pro dan kontra. Somvir juga menekankan saat ini penduduk Bali sejumlah 4 juta orang, dan jumlah wisatawan hampir 20 juta orang.
Otomatis jumlah sampah pun yang akan dihasilkan cukup banyak. Terlebih pimpinan di Kabupaten/Kota di Bali tak ada yang bersedia memberikan tanah untuk penampungan sampah.
“Makanya kalau ada salah satu pulau yang terdekat, kalau itu bisa kita dapat. Itu bisa disewakan atau kerjasama dengan pusat, kemudian pengusaha-pengusaha itu bisa investasi di sana, menjadikan pupuk, menjadikan hal plastik diolah, semua itu kan menghasilkan uang, bukan gratis itu di sana. Sekarang permasalahan kalau kirim ke sana, katakan mahal biaya,” imbuhnya.
Kriteria pulau yang akan dijadikan penampungan pun harus yang kosong penduduk dan cukup luas. Ia juga mengatakan membawa sampah ke pulau tersebut bukan hal yang sulit.
Selama ini Bali telah banyak menerima kiriman kayu, batubara, pasir yang dapat dikirim melalui kapal laut. Somvir yakin saran ini efektif dan dapat berjalan bertahap.
Ini diakuinya memang tidak dapat langsung menghasilkan uang namun cukup bekerja dibandingkan membiarkan sampah menumpuk sehingga Bali menjadi bau sampah dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Kan kita harus lihat kesehatan manusia juga, kesehatan kita, udara tidak bersih, tamu komplain. Awal-awalnya agak sulit, tapi saya kira dulu waktu bukit itu, Universitas Udayana kan semua protes. Karena waktu itu di Sudirman sudah penuh.
Semua bilang terlalu jauh, sekarang lihat bukit itu. Universitas semua sudah secara mental kita sudah siap makanya mari kita sampai itu jadikan konsep bisnis,” terangnya.
Somvir yakin dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia pastinya akan ada yang memenuhi kriteria untuk dijadikan penampungan sampah Bali yang pastinya terdekat dari Bali agar tak menekan biaya operasional.
“Harus ada kajian itu. Tidak ada yang mustahil di bumi ini. Kenapa kita fokus di Bali saja? Kalau di Bali orang lain datang buka seperti kayu dari Jawa datang, pabriknya di sini buat, seluruh masalanya bawa ke Bali.
Tapi saat ada sampah, ada yang mau tanggung jawab. Karena tanggung jawab semua sampah itu bukan saja Pak Gubernur Bali,” kata dia.
Sementara jika mengandalkan sistem pengelolaan sampah saat ini pastinya agak berat. Karena sampahnya dan penduduknya terlalu banyak. Terlebih, Gubernur Bali juga mengatakan harus menghidupkan sawah dan kebun, tentunya akan berdampak ketika menanam padi, buah-buahan saat udara kotor tentunya menjadi tidak sehat.
“Sehingga satu-satu solusi itu harus diluar Bali. Sementara itu kita test case dulu. Karena sampah juga nanti. Kenapa Singapura kecil sekali, dia juga terus ada sampah kan? Kita harus berangkat ke sana cek dulu.
Eropa, semua negara-negara ada yang mirip-mirip dengan Bali juga. Kita harus Kerjasama dengan pusat. Karena presiden kan sangat peduli Bali,” pungkasnya. (Z/002)
Gagasan tersebut muncul usai Presiden RI, Prabowo Subianto menegur Kepala Daerah Bali usai menerima aduan Pantai di Bali sangat kotor dipenuhi sampah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 2 Februari 2026.
Ide sediakan satu pulau tersebut digagas oleh Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem, Dr. Somvir ketika ditemui di Gedung DPRD Bali, Kamis 5 Februari 2026.
“Di Bali itu banyak konsulat banyak duta besar datang kesini, sangat peduli Bali. Kita minta teknologi bagaimana sampah kita itu menghasilkan uang. Kalau kita buat ini, program ini menghasilkan uang, pasti semua orang tertarik,” jelas, Somvir.
Ia pun mengakui ide menyediakan satu pulau untuk sampah ini pasti akan ada yang pro dan kontra. Somvir juga menekankan saat ini penduduk Bali sejumlah 4 juta orang, dan jumlah wisatawan hampir 20 juta orang.
Otomatis jumlah sampah pun yang akan dihasilkan cukup banyak. Terlebih pimpinan di Kabupaten/Kota di Bali tak ada yang bersedia memberikan tanah untuk penampungan sampah.
“Makanya kalau ada salah satu pulau yang terdekat, kalau itu bisa kita dapat. Itu bisa disewakan atau kerjasama dengan pusat, kemudian pengusaha-pengusaha itu bisa investasi di sana, menjadikan pupuk, menjadikan hal plastik diolah, semua itu kan menghasilkan uang, bukan gratis itu di sana. Sekarang permasalahan kalau kirim ke sana, katakan mahal biaya,” imbuhnya.
Kriteria pulau yang akan dijadikan penampungan pun harus yang kosong penduduk dan cukup luas. Ia juga mengatakan membawa sampah ke pulau tersebut bukan hal yang sulit.
Selama ini Bali telah banyak menerima kiriman kayu, batubara, pasir yang dapat dikirim melalui kapal laut. Somvir yakin saran ini efektif dan dapat berjalan bertahap.
Ini diakuinya memang tidak dapat langsung menghasilkan uang namun cukup bekerja dibandingkan membiarkan sampah menumpuk sehingga Bali menjadi bau sampah dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Kan kita harus lihat kesehatan manusia juga, kesehatan kita, udara tidak bersih, tamu komplain. Awal-awalnya agak sulit, tapi saya kira dulu waktu bukit itu, Universitas Udayana kan semua protes. Karena waktu itu di Sudirman sudah penuh.
Semua bilang terlalu jauh, sekarang lihat bukit itu. Universitas semua sudah secara mental kita sudah siap makanya mari kita sampai itu jadikan konsep bisnis,” terangnya.
Somvir yakin dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia pastinya akan ada yang memenuhi kriteria untuk dijadikan penampungan sampah Bali yang pastinya terdekat dari Bali agar tak menekan biaya operasional.
“Harus ada kajian itu. Tidak ada yang mustahil di bumi ini. Kenapa kita fokus di Bali saja? Kalau di Bali orang lain datang buka seperti kayu dari Jawa datang, pabriknya di sini buat, seluruh masalanya bawa ke Bali.
Tapi saat ada sampah, ada yang mau tanggung jawab. Karena tanggung jawab semua sampah itu bukan saja Pak Gubernur Bali,” kata dia.
Sementara jika mengandalkan sistem pengelolaan sampah saat ini pastinya agak berat. Karena sampahnya dan penduduknya terlalu banyak. Terlebih, Gubernur Bali juga mengatakan harus menghidupkan sawah dan kebun, tentunya akan berdampak ketika menanam padi, buah-buahan saat udara kotor tentunya menjadi tidak sehat.
“Sehingga satu-satu solusi itu harus diluar Bali. Sementara itu kita test case dulu. Karena sampah juga nanti. Kenapa Singapura kecil sekali, dia juga terus ada sampah kan? Kita harus berangkat ke sana cek dulu.
Eropa, semua negara-negara ada yang mirip-mirip dengan Bali juga. Kita harus Kerjasama dengan pusat. Karena presiden kan sangat peduli Bali,” pungkasnya. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gempa 8,9 SR Mentawai Mengancam Sumbar
