Jangan Lupa Program Prioritas pada Ranwal RKPD Semesta Berencana 2027

Denpasar (Atnews) - Tahun 2027 adalah tahun ketiga pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta.

Dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut terdapat tujuh program prioritas yang harus dituangkan dalam rancangan awal (Ranwal) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali harus menyiapkan Ranwal berisi rumusan prioritas pembangunan sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Rabu (4/2/2026). 

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si saat memberikan pengarahan dalam acara pembukaan kegiatan Bilateral Meeting Bappeda Provinsi Bali dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Ranwal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 bertempat di Ruang Rapat Cempaka, Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Selasa, 4 Februari 2026.

Ketujuh program prioritas itu adalah: (1) Pembangunan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal; (2) Pembangunan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; (3) Pembangunan ekonomi kerthi Bali (pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan.

UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata); (4) infrastruktur darat, laut dan udara, serta transportasi; (5) lingkungan, kehutanan dan energy; (6) Bali pulau digital dan keamanan Bali; dan (7) Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Ika Putra mengakui, selama ini perangkat daerah sering lalai dalam memasukkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan program prioritas, bahkan program super prioritas, sehingga banyak program prioritas tertinggal.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027, kelalaian itu tidak boleh terjadi lagi.“Jangan sampai lupa, apalagi tidak tahu,” tegasnya.

Penyusunan dokumen Ranwal RKPD Semesta Berencana Bali 2027 itu diminta Ika Putra supaya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan hasil pengendalian pembangunan tahun 2026.

Dasar ini penting supaya penyusunan dokumen perencanaan benar-benar didasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Keterbatasan potensi anggaran untuk menjalankan rencana awal yang disusun, diminta Ika Putra supaya jangan dijadikan hambatan.

Seluruh perangkat daerah diminta agar memasukkan saja kegiatan atau program dalam Ranwal yang disusun untuk mengawal prioritas dan super prioritas pembangunan, sebab Ranwal itu akan dibahas bersama dalam forum Bilateral Meeting seperti yang dilakukan hari ini.

Bappeda ingin melihat Ranwal yang disusun perangkat daerah supaya memuat secara substansi dan komprehensif kegiatan sesuai urusan yang diampu untuk dibahas bersama.

Dari pembahasan bersama itu, akan dapat dipetakan mana kegiatan yang wajib didanai dengan katagori dana tetap (fix cost), mana yang diberikan anggaran dengan kategori dana penunjang, dan mana yang wajib didanai dengan kategori dana program prioritas pembangunan.

Apabila pengalokasian dana sudah dipetakan menurut ketiga kategori, barulah Ranwal RKPD itu dibuka dalam Forum Konsutasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan Bali.

Melalui FKP diharapkan akan tumbuh rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat untuk lanjut ikut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Bilateral Meeting Bappeda dengan Perangkat Daerah Pemprov Bali ini berlangsung dua hari, yakni Selasa hari ini 4 Februari 2026 sampai dengan Rabu, 5 Februari 2026 besok.

Ranwal RKPD yang dibahas merupakan dokumen yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan DPRD Provinsi Bali sehingga menggambarkan telah terakomodasinya pokok-pokok-pikiran anggota Dewan berupa aspirasi, usulan dan masukan pembangunan dari masyarakat yang diperoleh anggota Dewan pada masa reses.

Acara pembukaan Bilateral Meeting ini dihadiri Asisten Administrasi Sekda Provinsi Bali Dr.  Wayan Serinah, para Sekretaris dan sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.

Hadir pula Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali Prof. Dr. I Made Damriyasa didampingi sejumlah anggota antara lain Prof Bagus Rahyuda dari Universitas Udayana dan mantan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho. (Z/002)