Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Mangrove di KEK Kura-Kura Bali

Denpasar (Atnews) - Panitia Khusus (Pansus) Penegakan Peraturan Daerah terkait Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (2/2/2026) untuk menelusuri dugaan penggunaan sekitar 82 hektare kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. 

Kawasan tersebut diduga telah beralih penguasaan ke PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana lingkungan.

Sidak dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan perlindungan kawasan konservasi.

Pansus TRAP menaruh perhatian serius pada indikasi perubahan penguasaan lahan mangrove yang seharusnya berstatus kawasan lindung.

Sidak ini menjadi alarm keras atas indikasi perubahan penguasaan lahan di kawasan lindung yang seharusnya steril dari kepentingan komersial. Pansus TRAP menegaskan, jika dugaan ini terbukti, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup di Bali.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir perusakan kawasan konservasi. “Mangrove Tahura Ngurah Rai adalah benteng ekologis Bali.

Jika ada pihak yang menguasai atau mengalihfungsikan tanpa dasar hukum, itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi bisa masuk pidana lingkungan,” tegasnya.

Hal senada, Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H. menyatakan sidak dilakukan untuk memastikan fakta di lapangan. “Kami ingin memastikan status lahan, batas kawasan, serta dasar penguasaan.

Semua akan kami uji dengan regulasi yang berlaku, termasuk Perda dan undang-undang kehutanan,” ujarnya.

Anggota Pansus Drs. I Wayan Tagel Winarta, MAP menambahkan, dugaan penyerobotan mangrove ini berpotensi merugikan ekosistem dan masyarakat luas. 

“Kerusakan mangrove berdampak langsung pada abrasi, banjir rob, dan hilangnya fungsi ekologis. Ini bukan persoalan kecil,” katanya.

Sementara itu, anggota Pansus lainnya, Oka Antara, menegaskan DPRD Bali akan mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.

“Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab. Bali tidak boleh dikorbankan atas nama investasi,” tegasnya.

“Kami melihat ada persoalan serius terkait status lahan, penguasaan, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan aturan tata ruang dan lingkungan hidup. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditelusuri secara menyeluruh,” tegas Supartha, didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., serta anggota pansus Drs. I Wayan Tagel Winarta, MAP dan Oka Antara.

Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP juga menyoroti terkuaknya rencana konektivitas Tol Bali Mandara dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, yang dinilai perlu dikaji secara transparan, terutama dari sisi perizinan dan dampak lingkungan.

Sorotan semakin menguat ketika di lapangan hadir tiga mantan pejabat Pemerintah Provinsi Bali, yakni mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Anak Agung Ngurah Buana, mantan Kepala Dinas Perhubungan IGW Samsi Gunarta, serta mantan Kepala Dinas Perizinan AA Sutha Diana, yang mendampingi Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya.

Sedangkan, Ketua Fraksi NasDem–Demokrat DPRD Bali, Dr. Somvir, menilai kehadiran dan sikap ketiga mantan pejabat tersebut memunculkan kesan janggal.

“Di lapangan kami melihat para mantan pejabat ini sangat keras membela kebijakan PT BTID, seolah-olah sejalan dengan pejabat yang masih aktif. Ini tentu menimbulkan tanda tanya dan patut didalami lebih jauh,” ujar Somvir.

Menurut Somvir, Pansus TRAP akan mendalami kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan KEK Kura-Kura Bali.

“Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi indikasi-indikasi ini harus diuji secara objektif dan transparan demi kepentingan publik,” tambahnya.

Dari unsur masyarakat, I Nyoman Yoga Segara menyampaikan harapannya agar DPRD Bali bersikap tegas dalam melindungi kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologis vital bagi Bali.

“Mangrove Tahura Ngurah Rai adalah benteng ekologi Bali. Jangan sampai kepentingan investasi mengorbankan lingkungan dan masa depan masyarakat,” ujarnya.

Senada, Ketua LSM Gasos Bali (Gerakan Solidaritas Sosial Bali), I Wayan Lanang, meminta agar aparat penegak hukum turut dilibatkan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

“Kalau ada dugaan penyerobotan kawasan hutan, ini bukan hanya urusan administrasi, tapi bisa masuk pidana lingkungan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Bendesa Adat Serangan, Made Sedana, menekankan pentingnya menghormati kearifan lokal dan aspirasi masyarakat adat dalam setiap pembangunan di wilayah Serangan.

“Pembangunan harus selaras dengan adat, lingkungan, dan keberlanjutan. Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton,” katanya.

Pansus TRAP DPRD Bali juga menegaskan bahwa dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menyatakan bahwa kawasan mangrove merupakan ekosistem yang dilindungi secara ketat oleh undang-undang.

“Jika terbukti ada perusakan, penguasaan tanpa izin, atau perubahan fungsi kawasan lindung, maka itu jelas melanggar UU Lingkungan Hidup. Konsekuensinya bukan hanya administratif, tetapi juga pidana,” tegas Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H.,yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.

Mengacu Pasal 69 ayat (1) huruf a dan e UU No. 32 Tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk perusakan ekosistem mangrove.

Sementara itu, Pasal 98 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Selain itu, Pasal 109 UU 32/2009 juga mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pansus TRAP juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir disebut secara tegas sebagai kawasan yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan.

Dalam Pasal 35 huruf a dan b UU 27/2007 jo UU 1/2014, ditegaskan larangan:melakukan kegiatan yang merusak ekosistem mangrove; melakukan pemanfaatan wilayah pesisir tanpa izin dan tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Adapun Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan akan terus melakukan pendalaman, termasuk memanggil pihak-pihak terkait, mengkaji dokumen perizinan, serta menelusuri proses alih penguasaan lahan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.

Penetapkan KEK Kura Kura Bali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023 yang ditandatangani pada 05 April 2023.

KEK Kura Kura seluas 498 hektar di Pulau Serangan yang kini akan didedikasikan untuk pariwisata dan usaha kreatif yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pada Pasal 1 Kepres RI No. 6 Tahun 2023 menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua (Gubernur Bali), Wakil Ketua (Wali Kota Denpasar) dan Anggota

1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kementerian Keuangan

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;

7. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar; dan

 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

            

Pembentukan kelembagaan Dewan Kawasan KEK di Provinsi Bali untuk mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Sidak ini dilakukan menyusul dugaan pengambilan lahan kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Merespons isu yang ramai bergulir di media sosial agar tidak berkembang menjadi bias, Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kawasan BTID, di Serangan, Denpasar Selatan, Senin (2/2).

Rombongan Pansus TRAP diterima langsung Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya, bersama jajaran manajemen perusahaan. 

Berbeda dengan sidak sebelum-sebelumnya, kunjungan Pansus TRAP ke kawasan BTID tidak disertai tindakan ‘penyegelan’ maupun ‘penutupan sementara’ aktivitas di lokasi. 

Sidak justru diawali dengan forum klarifikasi dari manajemen BTID, sebelum akhirnya rombongan turun meninjau lapangan.

Usai menerima penjelasan awal, rombongan Pansus TRAP kemudian bergeser meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya area yang diklaim sebagai bagian dari Tahura Ngurah Rai serta lokasi pembangunan dermaga di kawasan BTID. 

Peninjauan lapangan dilakukan untuk mencocokkan keterangan pihak pengelola dengan kondisi faktual di lokasi. 

Pada kesempatan itu juga, Pansus TRAP DPRD Bali mengunjungi lokasi pembangunan Marina Internasional.

Dalam pemaparannya di hadapan rombongan, Tantowi Yahya menegaskan isu pengambilan lahan mangrove Tahura seluas 82,14 hektare perlu diluruskan. Ia menyatakan istilah ‘diambil’ memiliki konotasi penguasaan lahan secara ilegal, yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta dan proses yang dijalani perusahaan.

“Kata diambil ini konotasinya pengambilan secara ilegal. Padahal yang terjadi sesungguhnya, sejak Kura-Kura Bali berubah kepemilikannya ke BTID pada tahun 1994, semua proses yang kami lakukan mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada,” tegas Tantowi.

Ia menjelaskan, kawasan Kura-Kura Bali secara resmi telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada April 2023. Penetapan tersebut, kata dia, melalui proses panjang dan persyaratan yang ketat, mulai dari kelengkapan administrasi, kepatuhan hukum, realisasi investasi, hingga pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial.

“Untuk mendapatkan status KEK itu tidak mudah. Harus memenuhi semua unsur dan jauh dari segala bentuk pelanggaran, baik yang sudah ada maupun yang berpotensi terjadi.

Alhamdulillah, Astungkara pada April 2023 kawasan ini resmi ditetapkan sebagai KEK,” ujar  Anggota DPR RI periode 2009-2017 ini.

Menurut Tantowi, KEK Kura-Kura Bali tidak dirancang semata-mata sebagai kawasan pariwisata, melainkan juga mencakup pengembangan sektor pendidikan, perumahan, dan ekonomi berkelanjutan.

Konsep tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi ‘Bali yang baru’ yakni Bali yang hijau, berkelanjutan, kuat, dan sejahtera, serta tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.

Ia juga memaparkan sejarah panjang kawasan tersebut yang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan sejak akhir 1980-an. BTID, katanya, baru menjadi pemilik kawasan pada 1997. Sebelumnya, kawasan tersebut masih dalam kondisi tergenang air dan belum memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

“Sejak 1989 hingga 1994, kawasan ini melalui proses panjang. Langkah-langkah pengelolaan dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah agar tidak menjadi daerah tertinggal atau rawan pelanggaran hukum dan kriminalitas. Semua itu dilakukan dengan konsekuensi bisnis dan dampak sosial yang ada,” jelasnya.

Tantowi juga menegaskan BTID tidak menutup mata terhadap dinamika dan kritik yang berkembang di masyarakat.

Ia menyatakan perusahaan terbuka terhadap pengawasan dan dialog, khususnya dengan DPRD Bali sebagai representasi rakyat.

“Kami sangat menghargai forum seperti ini. Kami ingin memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada wakil rakyat yang mendapat mandat untuk mengetahui apa yang terjadi, apalagi jika sudah menjadi isu publik,” tukasnya.

Kepala Departemen Perijinan BTID Agung Buana memaparkan soal mangrove. BTID memohon kepada pemerintah lahan seluas 80,14 ha dengan cara tukar menukar, bukan 82 ha sebagaimana informasi yang beredar.

Dalam proses penyediaan lahan pengganti, yang dapat diterima oleh Departemen Kehutanan hanya 62,14 ha yang terdiri dari 58 ha berupa perairan, dan 4 ha berupa mangrove. 

Lahan pengganti disiapkan lebih kurang 40 ha di Karangasem, 40 ha di Jembrana. 

Setelah mendapat pengukuhan menjadi kawasan hutan dari Departemen Kehutanan, maka dilakukan tukar - menukar pada tahun 2008.(Z/002)