Menakar Kepemimpinan Xi Jinping dan Jokowi di Tengah Badai

Oleh: Sadwika Salain

Di tengah gejolak global, gaya kepemimpinan sering menjadi cermin dari budaya dan sistem politik sebuah bangsa. Xi Jinping dari China dan Joko Widodo dari Indonesia menawarkan dua narasi menarik tentang bagaimana seorang pemimpin menghadapi krisis satu dengan sentralisasi kekuasaan yang tegas, yang lain dengan navigasi halus di tengah keragaman demokrasi.

Keduanya telah membuktikan kemampuan mereka menavigasi badai politik, meski dengan pendekatan yang mencerminkan akar antropologis masyarakat masing-masing.

Bayangkan sebuah visi besar yang mengubah China dari negara berkembang menjadi raksasa dunia. Di bawah Xi Jinping, inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) menjadi simbol ambisi itu.

Sejak diluncurkan pada 2013, BRI telah membangun infrastruktur di lebih dari 140 negara.jalur kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan raksasa, dan koridor energi yang menghubungkan Asia, Afrika, hingga Eropa. China bukan lagi sekadar pemain, melainkan arsitek tatanan ekonomi global baru.

Peta BRI menunjukkan jaringan ambisius yang menghubungkan daratan dan lautan, menciptakan ketergantungan ekonomi sekaligus pengaruh geopolitik. Xi mewarisi China pasca-Hu Jintao, era yang lebih kolektif dan hati-hati.

Hu memimpin dengan prinsip “harmoni ilmiah” dan kepemimpinan kolektif, tapi China saat itu masih bergulat dengan ketimpangan dan korupsi. Xi, dengan latar belakang keluarga revolusioner, membalik halaman itu.

Ia memperkuat Partai Komunis sebagai pusat segalanya, membersihkan korupsi melalui kampanye besar-besaran, dan memastikan militer sepenuhnya tunduk pada partai. Hasilnya? China menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia, dengan PDB melampaui triliunan dolar dan pengaruh global yang tak terbantahkan.

Namun, kekuatan besar sering datang dengan kerapuhan internal. Pada Januari 2026, dunia dikejutkan oleh pengumuman investigasi terhadap Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua Komisi Militer Pusat yang selama ini dianggap sekutu terdekat Xi.

Tuduhan korupsi dan bahkan kebocoran rahasia nuklir menjadi dalih resmi, tapi analis melihat ini sebagai bagian dari purge berkelanjutan di Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Zhang, veteran berpengaruh berusia 75 tahun, pernah membantu Xi mengonsolidasikan kekuasaan.

Pemecatannya menciptakan kekosongan kepemimpinan di militer terbesar dunia, menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas PLA di tengah ketegangan dengan Taiwan dan AS.

Ini bukan pertama kalinya Xi menunjukkan kontrol ketat. Ingat peristiwa Kongres Partai Komunis 2022, ketika mantan presiden Hu Jintao pendahulu Xi tampak “digiring keluar” ruangan secara dramatis. Hu, yang tampak bingung dan mencoba mengambil dokumen, akhirnya dibantu meninggalkan aula.

Spekulasi bertebaran: apakah ini tanda pensiun paksa atau sinyal bahwa era lama telah usai? Gambar itu menjadi simbol transisi kekuasaan yang tegas di bawah Xi.

Dari perspektif antropologi, gaya Xi mencerminkan budaya Konfusianisme yang menekankan hierarki, loyalitas mutlak, dan harmoni melalui otoritas pusat. Di China, partai adalah “keluarga besar”, dan pemimpin adalah ayah yang menjaga keseimbangan.

Krisis ditangani dengan pembersihan seperti dalam tradisi dinasti kuno untuk memastikan kesetiaan. Xi telah berhasil mengangkat China menjadi bangsa besar, melampaui era Hu yang lebih lamban, tapi pendekatan ini juga berisiko menciptakan ketakutan dan isolasi di kalangan elite.

Di sisi lain, Indonesia menawarkan cerita berbeda. Presiden Joko Widodo menghadapi krisis politik yang tak kalah pelik, terutama sekitar 2016–2017, ketika isu politik identitas dan aksi 212 mengguncang stabilitas.

Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat itu, dikaitkan dengan kelompok-kelompok konservatif yang kritis terhadap pemerintahan. Ada persepsi bahwa Gatot “bermain dua kaki” mendukung agenda resmi sambil menjaga hubungan dengan oposisi. Situasi ini memaksa Jokowi bertindak hati-hati.

Alih-alih konfrontasi terbuka melalui pemecatan, Jokowi memilih pendekatan langsung dan personal. Ia sering “turun” ke markas militer lapis kedua Kopassus, Kostrad, dan satuan elite lainnya untuk membangun hubungan, mendengar aspirasi, dan memastikan loyalitas.

Kunjungan itu bukan sekadar seremonial; itu adalah cara membangun konsensus di tengah institusi yang historically punya otonomi tinggi. Jokowi melewati masa krisis itu dengan selamat, bahkan memperkuat posisinya hingga akhir masa jabatan.

Secara antropologis, pendekatan Jokowi mencerminkan budaya Jawa yang menekankan “rukun” dan “guyub”.harmoni melalui dialog dan aliansi, bukan konfrontasi langsung.

Di demokrasi Indonesia, militer bukan lagi penguasa seperti era Orde Baru, tapi tetap aktor penting. Jokowi memahami itu: ia membangun jaringan, bukan menghancurkan lawan. Hasilnya, transisi kekuasaan berjalan mulus, tanpa gejolak besar.

Perbedaan ini bukan soal siapa lebih baik, melainkan konteks. Xi mengandalkan sentralisasi untuk membangun kekuatan nasional di sistem otoriter; Jokowi memanfaatkan fleksibilitas demokrasi untuk menjaga stabilitas di masyarakat plural.

Xi telah menjadikan China superpower pasca-Hu, tapi dengan risiko ketegangan internal. Jokowi menjaga Indonesia tetap utuh di tengah keragaman, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Pelajaran untuk demokrasi Indonesia jelas: keseimbangan sipil-militer tetap krusial. Dalam sistem terbuka, pemimpin tak perlu purge untuk mengamankan posisi cukup dengan dialog, kunjungan lapangan, dan membangun kepercayaan.

Di era polarisasi, kemampuan mendengar dan merangkul berbeda menjadi kunci. Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi bisa tangguh tanpa mengorbankan kebebasan, selama pemimpin memahami akar budaya bangsa: harmoni bukan dari paksaan, tapi dari kesepakatan bersama.

Di situlah kekuatan sejati sebuah bangsa terletak bukan pada kekuasaan mutlak, melainkan pada kemampuan bertahan bersama.(*)