Soroti Keadilan Ekonomi Bali, Turis Tembus 6 Juta, Desa Adat Menjadi Apa?
Admin 2 - atnews
Gianyar (Atnews)– Lonjakan kunjungan wisatawan yang menembus angka lebih dari 6 juta orang per tahun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan Desa Adat di Bali. Isu krusial tersebut mengemuka dalam Seminar Desa Adat bertema “Turis Tembus 6 Juta, Desa Adat Menjadi Apa?” yang digelar di Ruang Rapat Kantor LPD Desa Adat Tulikup Kaler, Kecamatan Gianyar, Selasa (23/12/2025).
Seminar ini dibuka dengan sambutan Ketua Panitia yang juga Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Gianyar sekaligus Ketua Pasubayan Bendesa Kecamatan Gianyar, Ngakan Putu Sudibya, ST. Dalam paparannya, ia mengajak seluruh peserta untuk melihat secara jujur dan objektif kondisi ekonomi Bali saat ini, khususnya dampaknya terhadap Desa Adat.
Ngakan Putu Sudibya memaparkan bahwa secara makro, perekonomian Bali menunjukkan tren positif. Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mencapai 5,8 persen, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 telah menembus 6,7 juta orang, melampaui capaian tahun 2024 yang berada di angka 6,3 juta kunjungan.
Namun di balik angka-angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen penggerak ekonomi Bali bertumpu pada sektor pariwisata, dengan 85 persen akomodasi pariwisata dikuasai oleh investor asing. Kondisi ini berdampak langsung pada minimnya peran dan manfaat ekonomi yang diterima krama Bali.
“Yang memprihatinkan, krama Bali hanya menikmati sekitar 10 persen dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Desa Adat hampir tidak mendapatkan apa-apa, padahal setiap hari kita diajak menjaga, mendoakan, dan melestarikan tanah Bali,” tegasnya.
Ia menyoroti semakin maraknya praktik bisnis ilegal oleh wisatawan asing serta dominasi modal luar di wilayah Desa Adat. Kondisi tersebut membuat Desa Adat semakin terpinggirkan di tanahnya sendiri.
“Kalau benar turis sudah tembus 6 juta, seharusnya Desa Adat menjadi kaya luar biasa. Faktanya, Desa Adat belum mandiri secara ekonomi. Inilah alasan kenapa tema seminar ini kita angkat,” ujarnya.
Meski demikian, Ngakan Putu Sudibya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap Desa Adat. Ia menyebutkan, bantuan keuangan khusus (BKK) dari Provinsi Bali kini telah mencapai Rp300 juta per Desa Adat, sementara dari Kabupaten Gianyar setiap tahun diberikan sekitar Rp 21 juta.
“Kami berharap ke depan bantuan ini bisa meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah dan kebijakan fiskal baru Provinsi Bali,” katanya.
Lebih jauh, seminar ini juga membahas rendahnya jumlah Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah BUPDA di seluruh Bali bahkan belum mencapai 200 unit, padahal potensi ekonomi Desa Adat sangat besar.
Untuk itu, Ngakan Putu Sudibya mendorong gagasan pembentukan BUPDA bersama di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Gianyar. Konsep ini dinilai sebagai solusi atas berbagai keterbatasan Desa Adat kecil, baik dari sisi modal, SDM, maupun wilayah.
“Kalau Desa Adat kecil membentuk BUPDA sendiri-sendiri, akan sulit bersaing. Tapi kalau kita bersatu di tingkat kecamatan, modal menjadi lebih besar dan daya saing meningkat,” jelasnya.
Bidang usaha yang tengah dikaji untuk BUPDA bersama tersebut antara lain penyediaan sarana dan prasarana upacara adat, yang dinilai sesuai dengan aktivitas keseharian Desa Adat. Ke depan, tidak menutup kemungkinan Desa Adat juga mampu membangun atau bahkan memiliki jaringan usaha modern sendiri.
“Kalau nanti kita sudah kuat secara modal, bukan tidak mungkin kita bisa bersaing dengan usaha besar, bahkan memiliki brand sendiri. Tujuan besarnya adalah kemandirian ekonomi Desa Adat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Ngakan Putu Sudibya mengajak seluruh Desa Adat untuk kembali pada spirit leluhur Bali, yang menjaga jati diri dan kedaulatan desa sebagai fondasi keberlanjutan Bali.
“Kalau Desa Adat kuat, mandiri secara ekonomi dan kelembagaan, maka tujuan leluhur kita akan tercapai. Mari kita jaga Bali dari desa,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar dan jajaran pemerintah daerah atas perhatian yang telah diberikan, seraya berharap ke depan tidak hanya bantuan sosial yang diberikan, tetapi juga program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Desa Adat. (NGK/002)
Seminar ini dibuka dengan sambutan Ketua Panitia yang juga Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Gianyar sekaligus Ketua Pasubayan Bendesa Kecamatan Gianyar, Ngakan Putu Sudibya, ST. Dalam paparannya, ia mengajak seluruh peserta untuk melihat secara jujur dan objektif kondisi ekonomi Bali saat ini, khususnya dampaknya terhadap Desa Adat.
Ngakan Putu Sudibya memaparkan bahwa secara makro, perekonomian Bali menunjukkan tren positif. Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mencapai 5,8 persen, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 telah menembus 6,7 juta orang, melampaui capaian tahun 2024 yang berada di angka 6,3 juta kunjungan.
Namun di balik angka-angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen penggerak ekonomi Bali bertumpu pada sektor pariwisata, dengan 85 persen akomodasi pariwisata dikuasai oleh investor asing. Kondisi ini berdampak langsung pada minimnya peran dan manfaat ekonomi yang diterima krama Bali.
“Yang memprihatinkan, krama Bali hanya menikmati sekitar 10 persen dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Desa Adat hampir tidak mendapatkan apa-apa, padahal setiap hari kita diajak menjaga, mendoakan, dan melestarikan tanah Bali,” tegasnya.
Ia menyoroti semakin maraknya praktik bisnis ilegal oleh wisatawan asing serta dominasi modal luar di wilayah Desa Adat. Kondisi tersebut membuat Desa Adat semakin terpinggirkan di tanahnya sendiri.
“Kalau benar turis sudah tembus 6 juta, seharusnya Desa Adat menjadi kaya luar biasa. Faktanya, Desa Adat belum mandiri secara ekonomi. Inilah alasan kenapa tema seminar ini kita angkat,” ujarnya.
Meski demikian, Ngakan Putu Sudibya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap Desa Adat. Ia menyebutkan, bantuan keuangan khusus (BKK) dari Provinsi Bali kini telah mencapai Rp300 juta per Desa Adat, sementara dari Kabupaten Gianyar setiap tahun diberikan sekitar Rp 21 juta.
“Kami berharap ke depan bantuan ini bisa meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah dan kebijakan fiskal baru Provinsi Bali,” katanya.
Lebih jauh, seminar ini juga membahas rendahnya jumlah Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah BUPDA di seluruh Bali bahkan belum mencapai 200 unit, padahal potensi ekonomi Desa Adat sangat besar.
Untuk itu, Ngakan Putu Sudibya mendorong gagasan pembentukan BUPDA bersama di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Gianyar. Konsep ini dinilai sebagai solusi atas berbagai keterbatasan Desa Adat kecil, baik dari sisi modal, SDM, maupun wilayah.
“Kalau Desa Adat kecil membentuk BUPDA sendiri-sendiri, akan sulit bersaing. Tapi kalau kita bersatu di tingkat kecamatan, modal menjadi lebih besar dan daya saing meningkat,” jelasnya.
Bidang usaha yang tengah dikaji untuk BUPDA bersama tersebut antara lain penyediaan sarana dan prasarana upacara adat, yang dinilai sesuai dengan aktivitas keseharian Desa Adat. Ke depan, tidak menutup kemungkinan Desa Adat juga mampu membangun atau bahkan memiliki jaringan usaha modern sendiri.
“Kalau nanti kita sudah kuat secara modal, bukan tidak mungkin kita bisa bersaing dengan usaha besar, bahkan memiliki brand sendiri. Tujuan besarnya adalah kemandirian ekonomi Desa Adat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Ngakan Putu Sudibya mengajak seluruh Desa Adat untuk kembali pada spirit leluhur Bali, yang menjaga jati diri dan kedaulatan desa sebagai fondasi keberlanjutan Bali.
“Kalau Desa Adat kuat, mandiri secara ekonomi dan kelembagaan, maka tujuan leluhur kita akan tercapai. Mari kita jaga Bali dari desa,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar dan jajaran pemerintah daerah atas perhatian yang telah diberikan, seraya berharap ke depan tidak hanya bantuan sosial yang diberikan, tetapi juga program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Desa Adat. (NGK/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bulan Bahasa Bali Diawali Festival Nyurat Lontar dengan Seribu Peserta
