Kisruh Jatiluwih, Bupati Sanjaya Ungkap Petani Ingin Kontribusi dari Pariwisata

Denpasar (Atnews) - Bupati Tabanan, Dr I Komang Gede Sanjaya, angkat suara soal kisruh pembangunan liar di Kawasan Subak Jatiluwih.

Bagi Sanjaya, mengenai aksi pemasangan seng di lahan persawahan Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan yang dilakukan sejumlah petani sebagai respons atas penertiban 13 bangunan diduga melanggar tata ruang. 

Menurutnya, aksi itu bukanlah bentuk perlawanan, melainkan isyarat bahwa para petani ingin duduk bersama pemerintah untuk membicarakan keadilan manfaat dari pariwisata di kawasan warisan budaya dunia tersebut.

Sanjaya menjelaskan ia menerima laporan dari camat dan tokoh masyarakat setempat sehari setelah Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan sidak dan berdialog dengan petani. Dari laporan itu, diketahui beberapa petani memasang seng di atas tanah milik mereka sendiri sebagai simbol aspirasi.

“Saya terima kasih, jadi ketika kemarin ada Pansus TRAP di Jatiluwih, Pansus sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Besoknya ada reaksi, mereka masang seng. Ini salah satu reaksi yang saya coba dalami apa maksudnya,” ujarnya saat ditemui di Stadion GOR Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (5/12).

Politisi asal Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan ini menegaskan aksi tersebut tidak bermuatan negatif. Menurut hasil penelusurannya, petani hanya ingin menyampaikan pesan agar pemerintah memberi ruang dialog. Terlebih, laporan terkini menunjukkan situasi tetap kondusif dan aksi seng tersebut lebih merupakan ekspresi keresahan yang ingin segera disampaikan kepada pemerintah.

“Sebenarnya tidak ada niat negatif. Mereka hanya ingin mediasi, bagaimana ke depan mereka selaku petani lokal biar dapat juga kontribusi terhadap dampak pariwisata, itu saja. Nanti kami pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi bahkan Pusat (akan menindak lanjuti) karena ini juga bagian juga dari warisan budaya dunia (WDB) bagaimana kami menyikapi di wilayah sehingga bisa mengatur orang-orang lokal itu juga biar dapat bagian daripada pariwisata,” kata Sanjaya.

Bupati menyebut tuntutan petani bukan tanpa alasan. Sebagai kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO, Jatiluwih setiap hari menerima ribuan pengunjung. Namun banyak petani merasa pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan geliat pariwisata di sekitarnya.

Ia juga mengakui selama ini terdapat kesenjangan cukup besar antara keuntungan pariwisata dengan kesejahteraan petani setempat. Banyak petani merasa objek wisata sawah yang dikunjungi wisatawan setiap hari tidak memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi mereka. 

Sanjaya menilai hal itu sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dicari solusinya.

“Kalau saya lihat kemarin, jujur ya keluhan para masyarakat khususnya petani lokal mereka kadang-kadang tamu datang melihat obyek-obyek wisata, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menikmati hasilnya, tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat itu aja jadi antara pariwisata dengan petani itu masih dampak pariwisata dan dampak petani itu masih jauh,” tuturnya.

Karena itu, ia menegaskan komitmen Pemkab Tabanan untuk duduk bersama semua pihak guna menemukan formula yang adil. “Bagaimana juga kami akan ngomong ke provinsi, ngomong ke pusat bagaimana petani lokal itu juga diberikan insentif sehingga mereka juga menjaga sawahnya, menjaga wilayahnya. Dan bagi penikmat pariwisata juga harus mampu memberikan kontribusi,” ujarnya. 

Sanjaya menambahkan meski kondisi Tabanan sebagai daerah pertanian dengan PAD yang terbatas, tidak mengurangi komitmen pemerintah menjaga stabilitas Jatiluwih. “Dengan segala macam keterbatasan, kami tetap berusaha menjaga kondusivitas khususnya Jatiluwih,” tegasnya.

Terkait langkah Satpol PP Provinsi Bali yang telah mengeluarkan surat pemanggilan terhadap sejumlah pemilik bangunan pelanggar di kawasan itu, Sanjaya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses penegakan aturan yang harus dihormati. 

“Ketika kemarin Satpol PP Provinsi Bali melakukan pemanggilan, sekarang dalam proses. Mungkin Satpol PP benar juga karena aturan itu perlu ditegakkan,” tuturnya. Ia optimistis proses pemanggilan itu akan berujung pada dialog konstruktif. “Nanti pasti Satpol PP akan memberikan arahan-arahan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Petani juga ke depan biar baik. Jadi ada mediasi yang terpenting, bersabar dulu ya,” pungkasnya.

Melalui pendekatan mediasi dan komunikasi berlapis antara kabupaten, provinsi, pusat, serta komunitas petani, Sanjaya berharap Jatiluwih dapat tetap terjaga sebagai kawasan pertanian warisan leluhur sekaligus menjadi sumber kesejahteraan yang layak bagi masyarakatnya. (Z/001)