Tragedi Pasien Meninggal di Buleleng, Gede Harja Astawa Desak Reformasi Total Layanan Rumah Sakit

Denpasar (Atnews) - Kasus meninggalnya seorang pasien di Buleleng akibat dugaan keterlambatan penanganan medis kembali memunculkan sorotan tajam terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Bali.

Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, menyampaikan kritik keras serta mendesak langkah nyata untuk mencegah tragedi serupa terulang.

Dalam rapat gabungan DPRD, Harja Astawa menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Ia menyebut kasus itu sebagai "catatan hitam pelayanan rumah sakit" dan meminta agar evaluasi total segera dilakukan.

Gede Harja Astawa mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem kesehatan Bali, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan tenaga medis.

"Saya meminta komitmen pimpinan agar anggaran untuk kesehatan ditambah, termasuk untuk perbaikan dan penambahan ruangan, fasilitas, hingga pengembangan taman rumah sakit," tegasnya.

Menurutnya, masih banyak rumah sakit daerah yang menghadapi keterbatasan ruang perawatan dan fasilitas pendukung, sehingga berpotensi menghambat penanganan pasien.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan insentif bagi dokter, perawat, bidan, dan seluruh ASN rumah sakit agar mereka dapat bekerja lebih fokus dan profesional.

Salah satu poin paling tegas yang disampaikan Harja Astawa adalah larangan bagi dokter berstatus ASN untuk membuka praktik mandiri.

"Kalau mereka sudah menerima gaji dan fasilitas negara, jangan lagi buka praktek di rumah. Biar fokus melayani pasien di rumah sakit," ujarnya.

Menurutnya, dokter harus memilih salah satu:

1. Fokus sebagai ASN rumah sakit, atau

2. Melepas status ASN dan membuka praktik swasta murni.

"Kalau ingin swasta, silakan swasta murni. Jangan makan uang negara sambil buka praktek di rumah. Itu tidak fair," tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan dirinya sendiri ketika terpilih menjadi anggota DPRD. Sebagai mantan lawyer, ia menghentikan seluruh kegiatan praktik untuk menjaga integritas jabatan.

Gede Harja Astawa mengapresiasi respon cepat pimpinan DPRD Bali. Wakil Ketua DPRD memastikan bahwa usai perayaan Galungan, Komisi IV akan turun langsung ke Buleleng untuk melihat kondisi di lapangan dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Selain itu, DPRD membuka peluang penambahan anggaran kesehatan pada tahun 2026, khususnya untuk rumah sakit dan fasilitas pendukung pelayanan.

"Dari tragedi ini, kita harus mengambil hikmahnya. Ini menjadi catatan hitam, tetapi juga menjadi pemicu agar pelayanan rumah sakit benar-benar berbenah," terangnya.

Harja Astawa kembali mengingatkan bahwa rumah sakit adalah institusi publik yang wajib memberikan layanan tanpa diskriminasi.

"Saya meminta rumah sakit melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang ekonomi, politik, atau suku. Mereka datang karena sakit, bukan untuk ditanya statusnya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan insentif tenaga kesehatan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan komitmen untuk tidak melakukan praktik sampingan selama masih berstatus ASN.

Mengakhiri pernyataannya, Gede Harja Astawa menekankan bahwa masyarakat Bali, terutama petani dan pekerja kecil, sangat membutuhkan layanan kesehatan yang layak.

"Petani-petani kita sudah hidup susah. Jangan sampai mereka juga susah mendapatkan pelayanan rumah sakit. Hak mereka sama harus dirawat dengan layak dan manusiawi," pungkasnya. (WIG/001)