Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, Menyimpan Karbon Empat hingga Lima Kali lebih Besar Dibandingkan Hutan Daratan
Admin - atnews
Banten (Atnews) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional.
Hal ini disampaikan Wapres saat melakukan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (27/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang menandai langkah baru dalam gerakan nasional rehabilitasi mangrove di Indonesia.
Momentum kegiatan itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025, yang mengingatkan pentingnya semangat persatuan generasi muda dalam menjaga kelestarian alam dan masa depan bangsa.
Tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB, Wapres disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.
Sebelum kegiatan penanaman, Wapres menerima paparan singkat tentang kondisi ekosistem mangrove dan upaya pemulihan pesisir yang tengah dilakukan pemerintah.
Pada kesempatan itu, Wapres juga berdialog dengan sejumlah pegiat lingkungan setempat, termasuk para pemuda yang aktif dalam konservasi pesisir. Mereka menyampaikan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman abrasi hingga keterbatasan akses pembiayaan untuk kelompok konservasi.
“Ini luar biasa, Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” ujar Wapres.
Usai berdialog, Wapres bersama rombongan menanam bibit mangrove di area pesisir Ketapang. Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol semangat kolaborasi lintas generasi dalam menjaga alam—sebuah pesan kuat di tengah peringatan Sumpah Pemuda bahwa semangat cinta tanah air juga berarti menjaga bumi pertiwi.
Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting dalam upaya global perlindungan lingkungan. Dengan luas 3,44 juta hektare mangrove yang mencakup lebih dari 20 persen ekosistem mangrove global, Indonesia berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam ini dengan bijak dan berkelanjutan. Mangrove bukan hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir dari ancaman abrasi, gelombang tinggi, dan tsunami, tetapi juga sebagai penyerap karbon biru yang dapat menyimpan karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan daratan.
“Mangrove kita adalah harta alam yang tak ternilai. Dengan 3,44 juta hektare ekosistem mangrove, Indonesia memimpin dunia dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir. Namun, tantangan besar di depan mata harus segera ditangani, agar hutan mangrove kita tetap berfungsi sebagai pelindung kehidupan.” kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.
Selain manfaat ekologis, mangrove juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir melalui hasil perikanan, wisata alam, dan produk-produk turunan seperti sirup, batik, dan olahan buah mangrove. KLH/BPLH juga mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pesisir yang mandiri melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove yang berfokus pada penguatan ekonomi lokal berbasis konservasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang baru disahkan, menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mangrove secara terintegrasi lintas sektor dan wilayah. Kebijakan ini mencakup perencanaan, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga sanksi administratif, yang bertujuan untuk mensinergikan kebijakan pusat dan daerah serta memperkuat peran masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.
Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan mangrove yang komprehensif, menggabungkan aspek kebijakan, inovasi, pembiayaan, edukasi, dan advokasi publik. Hal ini terbukti efektif melalui berbagai program rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan riset perguruan tinggi.
“Rehabilitasi mangrove adalah langkah nyata kita untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem ini, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi dunia. Dengan langkah-langkah konkret, kita dapat mengembalikan harapan bagi lingkungan kita,” tambah Menteri Hanif.
Sebagai bagian dari upaya strategis, KLH/BPLH menjalankan berbagai inisiatif seperti memperkuat zona rawan abrasi, merehabilitasi mangrove secara produktif berbasis masyarakat, mengendalikan pencemaran plastik, serta mengembangkan ekowisata berkelanjutan di kawasan pesisir. Dengan tujuan tersebut, KLH/BPLH berharap dapat melibatkan lebih banyak masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara berbagai pihak dan implementasi yang konsisten, Indonesia bertekad untuk tetap menjadi pemimpin global dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Gerakan nasional ini bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga sebagai langkah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi.
“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga anak-anak muda yang penuh semangat, dapat bergandengan tangan dalam gerakan nasional perlindungan mangrove ini. Melalui kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan mangrove Indonesia tetap tumbuh subur, sebagai akar yang kuat bagi bumi yang lebih baik,” ujar Menteri Hanif.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, Wapres memberi perhatian besar terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove nasional yang mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, terbesar di dunia. Dari total tersebut, sekitar 750 ribu hektare kawasan diketahui mengalami degradasi dan memerlukan rehabilitasi segera.
“Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi parah,” ujar Hanif.
Hanif menambahkan, Wapres juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang telah direncanakan seluas 800 ribu hektare di seluruh Indonesia.
“Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp 2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13 ribu hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” tambah Hanif.
Upaya pelestarian ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam semangat Sumpah Pemuda, langkah ini mencerminkan kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang. (Z/001)
Hal ini disampaikan Wapres saat melakukan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (27/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang menandai langkah baru dalam gerakan nasional rehabilitasi mangrove di Indonesia.
Momentum kegiatan itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025, yang mengingatkan pentingnya semangat persatuan generasi muda dalam menjaga kelestarian alam dan masa depan bangsa.
Tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB, Wapres disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.
Sebelum kegiatan penanaman, Wapres menerima paparan singkat tentang kondisi ekosistem mangrove dan upaya pemulihan pesisir yang tengah dilakukan pemerintah.
Pada kesempatan itu, Wapres juga berdialog dengan sejumlah pegiat lingkungan setempat, termasuk para pemuda yang aktif dalam konservasi pesisir. Mereka menyampaikan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman abrasi hingga keterbatasan akses pembiayaan untuk kelompok konservasi.
“Ini luar biasa, Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” ujar Wapres.
Usai berdialog, Wapres bersama rombongan menanam bibit mangrove di area pesisir Ketapang. Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol semangat kolaborasi lintas generasi dalam menjaga alam—sebuah pesan kuat di tengah peringatan Sumpah Pemuda bahwa semangat cinta tanah air juga berarti menjaga bumi pertiwi.
Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting dalam upaya global perlindungan lingkungan. Dengan luas 3,44 juta hektare mangrove yang mencakup lebih dari 20 persen ekosistem mangrove global, Indonesia berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam ini dengan bijak dan berkelanjutan. Mangrove bukan hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir dari ancaman abrasi, gelombang tinggi, dan tsunami, tetapi juga sebagai penyerap karbon biru yang dapat menyimpan karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan daratan.
“Mangrove kita adalah harta alam yang tak ternilai. Dengan 3,44 juta hektare ekosistem mangrove, Indonesia memimpin dunia dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir. Namun, tantangan besar di depan mata harus segera ditangani, agar hutan mangrove kita tetap berfungsi sebagai pelindung kehidupan.” kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.
Selain manfaat ekologis, mangrove juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir melalui hasil perikanan, wisata alam, dan produk-produk turunan seperti sirup, batik, dan olahan buah mangrove. KLH/BPLH juga mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pesisir yang mandiri melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove yang berfokus pada penguatan ekonomi lokal berbasis konservasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang baru disahkan, menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mangrove secara terintegrasi lintas sektor dan wilayah. Kebijakan ini mencakup perencanaan, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga sanksi administratif, yang bertujuan untuk mensinergikan kebijakan pusat dan daerah serta memperkuat peran masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.
Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan mangrove yang komprehensif, menggabungkan aspek kebijakan, inovasi, pembiayaan, edukasi, dan advokasi publik. Hal ini terbukti efektif melalui berbagai program rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan riset perguruan tinggi.
“Rehabilitasi mangrove adalah langkah nyata kita untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem ini, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi dunia. Dengan langkah-langkah konkret, kita dapat mengembalikan harapan bagi lingkungan kita,” tambah Menteri Hanif.
Sebagai bagian dari upaya strategis, KLH/BPLH menjalankan berbagai inisiatif seperti memperkuat zona rawan abrasi, merehabilitasi mangrove secara produktif berbasis masyarakat, mengendalikan pencemaran plastik, serta mengembangkan ekowisata berkelanjutan di kawasan pesisir. Dengan tujuan tersebut, KLH/BPLH berharap dapat melibatkan lebih banyak masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara berbagai pihak dan implementasi yang konsisten, Indonesia bertekad untuk tetap menjadi pemimpin global dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Gerakan nasional ini bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga sebagai langkah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi.
“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga anak-anak muda yang penuh semangat, dapat bergandengan tangan dalam gerakan nasional perlindungan mangrove ini. Melalui kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan mangrove Indonesia tetap tumbuh subur, sebagai akar yang kuat bagi bumi yang lebih baik,” ujar Menteri Hanif.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, Wapres memberi perhatian besar terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove nasional yang mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, terbesar di dunia. Dari total tersebut, sekitar 750 ribu hektare kawasan diketahui mengalami degradasi dan memerlukan rehabilitasi segera.
“Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi parah,” ujar Hanif.
Hanif menambahkan, Wapres juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang telah direncanakan seluas 800 ribu hektare di seluruh Indonesia.
“Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp 2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13 ribu hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” tambah Hanif.
Upaya pelestarian ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam semangat Sumpah Pemuda, langkah ini mencerminkan kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bawaslu Temukan 93 pelanggaran APK di Bali
