Proses Seleksi Rektor UNHI Berjalan Sesuai Statuta, PHDI Tegaskan Sikap Netral dan Dukung Profesionalisme Kampus

Denpasar (Atnews) - Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat yang juga ex-officio Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi (YPWK), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, diwakili oleh Ketua Bidang Hukum PH PHDI Pusat, Yanto Jaya, SH, telah tangkil ke hadapan Dharma Adhyaksa Sabha Pandita untuk menyampaikan laporan dan penjelasan resmi terkait proses Seleksi Calon Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) masa bhakti 2026–2030 di Denpasar, Sabtu (1/11).

Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat PHDI Provinsi Bali, Jalan Ratna, Denpasar, tersebut juga dihadiri wakil-wakil Dharma Adhyaksa dan utusan Sabha Walaka. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kekeluargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dharma Adhyaksa memastikan bahwa Surat Arahan Terbuka yang beredar sebelumnya tidak dikeluarkan oleh Sabha Pandita.

“Sabha Pandita PHDI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat tertanggal 29 Oktober 2025 dengan judul Arahan Terbuka Kepada Ketua Umum PHDI”, tegasnya.

Sementara itu Pengurus Harian PHDI Pusat melaporkan tahapan dan teknis proses pemilihan rektor UNHI sesuai Statuta UNHI dan aturan perundangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. 

Bahwa semua tahapan penjaringan dan penyaringan calon rektor telah dilaksanakan sesuai Statuta UNHI dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan, melalui metode profesional assessment centre.

Dalam penjelasannya, Yanto Jaya, SH menegaskan bahwa ada sepuluh calon rektor namun hanya satu yang akan terpilih sebagai rektor. Karena itu, seluruh calon diimbau untuk siap menerima hasil dengan lapang dada. 

“PHDI secara kelembagaan bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada Panitia Seleksi. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap profesionalisme dan independensi UNHI sebagai lembaga pendidikan tinggi umat Hindu,” ujarnya.

Dengan adanya klarifikasi dari Sabha Pandita dan laporan dari Pengurus Harian PHDI Pusat tersebut, maka segala bentuk miskomunikasi berhasil diselesaikan dalam suasana damai, guyub, dan menjunjung tinggi persatuan umat. 

Seluruh pihak yang hadir sepakat untuk terus menjaga keharmonisan, kedewasaan, dan semangat kebersamaan demi kemajuan UNHI sebagai aset berharga umat Hindu. Ketiga organ PHDI juga sepakat proses pemilihan Rektor UNHI tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.

Terkait hasil pertemuan tersebut, Ketua Umum PH PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya yang dihubungi secara terpisah menyampaikan terima kasih atas kebeningan bathin dan kecepatan respon para Pandita sehingga potensi terjadinya miskomunikasi akibat beredarnya Surat Arahan Terbuka dapat dihindari dan diselesaikan dengan baik, bahkan menambah rasa persatuan di internal PHDI. 

Wisnu Bawa juga menyampaikan himbauan kepada semua pihak agar mendukung UNHI sehingga UNHI dapat bersaing dan semakin maju. “Mari kita dukung UNHI menjadi kampus berkelas internasional berlandaskan Dharma, dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” pesannya. (DEV/001)