Jalan Menuju Nuanu Creative City Rusak Parah, DPRD Bali Sidak Cek Perizinan Tak Lengkap hingga Kesesuaian Lahan
Admin - atnews
Tabanan (Atnews) – Komisi I DPRD Bali bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kembali melalukan inspeksi mendadak (sidak) ke destinasi baru Nuanu Creative City di Tabanan, Kamis (28/8).
DPRD Bali masih menemukan adanya perizinan yang tidak lengkap serta penggunaan lahan sawah yang masuk kategori lahan pertanian berkelanjutan.
Dari inspeksi mendak, Ketua komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama menegaskan bahwa pihaknya menemukan perizinan yang belum lengkap serta penggunaan lahan sawah yang masuk kategori lahan pertanian berkelanjutan.
"Ya kami tadi bersama anggota komisi I DPRD Provinsi Bali, ada I Made Supartha, Dr Somvir, I Ketut Rochineng, I Wayan Bawa dan OPD terkait menemukan perizinan ada yang belum bisa dilengkapi" Ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali I Made Supartha S.H., M.H mengatakan sidak dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan izin dan kesesuaian yang digunakan.
"Dari hasil sidak tadi Kami kan kelapangan, evaluasi perizinan. Satu evaluasi keberadaan tanah, dua apakah lahan tanah dilindungi, lahan produktif berkelanjutan, kemudian evaluasi apa yang bisa mereka berbuat untuk menjaga Bali dan rakyat Bali," tegas Made Supartha yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.
Menurut Supartha hasil evaluasi menunjukkan masih ada perizinan yang belum yang belum tuntas. Selain itu, kontribusi pihak manajemen Nuanu terhadap daerah dinilai masih minim.
"Hasilnya ada izin yang bolong-bolong dan belum lengkap. Kalau tanah dipakai ya tanah sawah itu, lahan pertanian yang dilindungi. Kemudian mereka hanya kontribusinya hanya pajak, pajak hotel dan restoran. Itu kan kecil, ya kurang lah kalau dengan proyek besar itu seharusnya banyak mereka memberikan kontribusi kepada kita, kan begitu pointnya," ujar Made Supartha politisi asal kabupaten tabanan ini.
Terkait tindak lanjut inspeksi mendak (sidak) ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Made Supartha menegaskan DPRD Bali akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak terkait. Jika perizinan tetap belum dilengkapi maka ada kemungkinan aktivitas usaha di hentikan sementara.
"Kita akan panggil lagi nanti rapat, kita rapat kerja karena mereka ada izin-izin itu belun dilengkapi. Karena kalau kegiatan usaha seperti itu kalau izinya belum lengkap kan di stop dulu. Tetapi kita toleransikan dulu karena mereka kooperatif dan bersikap baik," ucap Politisi PDI Perjuangan ini.
Selain soal izin, DPRD Bali juga menyoroti kondisi akses jalan menuju Nuanu yang mengalami kerusakan parah. Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali ini menilai seharusnya pihak manajemen Nuanu ikut berkontribusi memperbaiki jalan tersebut.
Sementara terkait izin Amdal, Politisi asal Dajan Peken Tabanan ini mengatakan sebagai sudah ada namun sebagaian lainnya masih dalam proses. Ia memberikan batas waktu kepada pihak manajemen Nuanu untuk segera melengkapinya.
Untuk pemanggilan dalam rapat kerja, Suparta mengatakan akan disesuaikan dengan jadwal Komisi I.
“Tergantung jadwal kita, jadwal dari komisi, kalau masih padat bisa nggak tahu nanti. Kalau misal nggak padat bisa itu minggu depan atau 2 minggu lagi, ya September lah itu,” tutupnya.(Z/001)
DPRD Bali masih menemukan adanya perizinan yang tidak lengkap serta penggunaan lahan sawah yang masuk kategori lahan pertanian berkelanjutan.
Dari inspeksi mendak, Ketua komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama menegaskan bahwa pihaknya menemukan perizinan yang belum lengkap serta penggunaan lahan sawah yang masuk kategori lahan pertanian berkelanjutan.
"Ya kami tadi bersama anggota komisi I DPRD Provinsi Bali, ada I Made Supartha, Dr Somvir, I Ketut Rochineng, I Wayan Bawa dan OPD terkait menemukan perizinan ada yang belum bisa dilengkapi" Ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali I Made Supartha S.H., M.H mengatakan sidak dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan izin dan kesesuaian yang digunakan.
"Dari hasil sidak tadi Kami kan kelapangan, evaluasi perizinan. Satu evaluasi keberadaan tanah, dua apakah lahan tanah dilindungi, lahan produktif berkelanjutan, kemudian evaluasi apa yang bisa mereka berbuat untuk menjaga Bali dan rakyat Bali," tegas Made Supartha yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.
Menurut Supartha hasil evaluasi menunjukkan masih ada perizinan yang belum yang belum tuntas. Selain itu, kontribusi pihak manajemen Nuanu terhadap daerah dinilai masih minim.
"Hasilnya ada izin yang bolong-bolong dan belum lengkap. Kalau tanah dipakai ya tanah sawah itu, lahan pertanian yang dilindungi. Kemudian mereka hanya kontribusinya hanya pajak, pajak hotel dan restoran. Itu kan kecil, ya kurang lah kalau dengan proyek besar itu seharusnya banyak mereka memberikan kontribusi kepada kita, kan begitu pointnya," ujar Made Supartha politisi asal kabupaten tabanan ini.
Terkait tindak lanjut inspeksi mendak (sidak) ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Made Supartha menegaskan DPRD Bali akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak terkait. Jika perizinan tetap belum dilengkapi maka ada kemungkinan aktivitas usaha di hentikan sementara.
"Kita akan panggil lagi nanti rapat, kita rapat kerja karena mereka ada izin-izin itu belun dilengkapi. Karena kalau kegiatan usaha seperti itu kalau izinya belum lengkap kan di stop dulu. Tetapi kita toleransikan dulu karena mereka kooperatif dan bersikap baik," ucap Politisi PDI Perjuangan ini.
Selain soal izin, DPRD Bali juga menyoroti kondisi akses jalan menuju Nuanu yang mengalami kerusakan parah. Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali ini menilai seharusnya pihak manajemen Nuanu ikut berkontribusi memperbaiki jalan tersebut.
Sementara terkait izin Amdal, Politisi asal Dajan Peken Tabanan ini mengatakan sebagai sudah ada namun sebagaian lainnya masih dalam proses. Ia memberikan batas waktu kepada pihak manajemen Nuanu untuk segera melengkapinya.
Untuk pemanggilan dalam rapat kerja, Suparta mengatakan akan disesuaikan dengan jadwal Komisi I.
“Tergantung jadwal kita, jadwal dari komisi, kalau masih padat bisa nggak tahu nanti. Kalau misal nggak padat bisa itu minggu depan atau 2 minggu lagi, ya September lah itu,” tutupnya.(Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Penyaluran Dana Desa Akan Membaik
