Masyarakat Resah Gas LPG 3Kg Langka, DPRD Bali Geram, Bersama Pertamina Bakal Cari Solusi ke Jakarta
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang dialokasikan hanya untuk masyarakat miskin terus terjadi di Pulau Dewata.
Kondisi itu membuat masyarakat resah. Apalagi hampir tiga bulan terakhir pasokan gas melon tersendat, bahkan puncaknya terjadi pada Agustus, momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.
Bahkan Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University menyoroti krisis gas LPG 3Kg tersebut sekaligus meminta penegak hukum turun tangan baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
Mengingat kondisi tersebut menimbulkan antrean panjang di pangkalan, harga yang melambung tinggi, hingga UMKM serta rumah tangga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dengan demikian, Komisi III DPRD Bali langsung menggelar Rapat Koordinasi bersama Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Pertamina serta sejumlah instansi terkait.
Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah Lantai III Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (25/8), dengan agenda mencari akar masalah sekaligus menyiapkan langkah konkret. Dari rapat itu juga diketahui bahwa DPRD bersama Pertamina rencananya pekan depan akan ke Jakarta untuk langsung menemui Kementerian ESDM maupun pihak terkait.
Dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa dan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, Anggota DPRD Bali Ni Luh Yuniati, Anggota DPRD Bali I Ketut Sugiasa, Anggota DPRD Bali Ni Putu Yuli Artini, Anggota DPRD Bali Jro Nyoman Rai Yusa bersama jajaran, dalam rapat ditegaskan kelangkaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut
Hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan, Kepala Disperindag Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Endo Eko Satryo.
Nampaknya DPRD Bali geram terhadap kelangkaan gas LPG 3Kg yang belum teratasi.
Suyasa Lantas menyinggung adanya dugaan praktik oplosan yang beredar di masyarakat. “Tadi di rapat ada dikemukakan oleh teman-teman soal oplosan. Tapi kan data itu belum kami dapatkan. Kalau itu terjadi, harus tegas sanksinya,” ujarnya ditemui usai rapat.
Suyasa menambahkan, berkaca dari kasus ledakan tabung gas yang sempat viral beberapa waktu lalu, pengawasan mesti diperketat hingga ke tingkat desa. Ia menyebut Satgas Forum Komunikasi sudah diberi tugas untuk mengawasi distribusi agar lebih efektif.
Mengenai langkah lanjutan, Komisi III akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Mereka berencana melakukan konsultasi ke Jakarta bersama Pertamina dan Dinas Perdagangan guna membicarakan tambahan kuota gas bagi Bali.
Suyasa menilai peluang penambahan kuota cukup besar jika ada kolaborasi dengan Pertamina dan dukungan DPR. Namun, menurutnya, pembahasan di internal dewan juga masih akan dilakukan, termasuk kemungkinan memanggil pihak kepolisian.
“Kalau Bali, nanti kolaborasi dengan Pertamina dan DPR saya rasa akan dipenuhi atau disetujui. Kemungkinan kami juga akan bahas apakah perlu memanggil pihak kepolisian untuk ikut duduk bersama,” kata Suyasa.
Mengenai kuota, Politisi Senior Partai Gerindra itu mengakui kuota gas LPG 3 kilogram tahun ini memang turun, sehingga perlu ada solusi agar tidak terus memicu kelangkaan. Namun menurutnya, tambahan kuota saja tidak cukup tanpa sistem distribusi yang ketat. Jika pengawasan tidak diperketat, kelangkaan akan tetap terjadi. Bahkan, kuota besar justru bisa memperbesar potensi penyimpangan jika praktik oplosan benar ada.
“Seberapa pun penambahan kuota, kalau tidak dibarengi dengan pengawasan di lapangan yang bagus, ya tetap saja terjadi kelangkaan. Kalau memang ada pengoplosan, semakin banyak kuota datang justru semakin banyak yang dioplos,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti pendataan penerima gas subsidi yang belum sinkron. Saat ini kuota masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal penyalurannya tidak terkoneksi penuh. Hal ini membuat penentuan jatah per NIK tidak jelas. “Itu yang perlu dibenahi, karena belum ada ketentuan satu NIK berapa mendapat jatah. Kuotanya yang berdasarkan DTKS itu memang aneh dan harus diperbaiki,” terang Suyasa.
Soal penggunaan gas subsidi oleh pelaku usaha mikro yang bukan ber-KTP Bali, Suyasa memastikan tetap diperbolehkan. Menurutnya, sebagai bagian dari NKRI, warga pendatang juga berhak selama ada pendataan yang jelas. “Boleh saja, tapi tentu harus ada data yang tepat. Berapa jumlah penduduk pendatang, berapa yang memang ada di Bali, itu harus dihitung,” pungkasnya.
Kepala Disperindag Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, menegaskan pihaknya siap mendampingi langkah DPRD ke Jakarta. “Ya, kami menunggu dari Pak Ketua Komisi III DPRD Bali. Kita pasti ikut, ke depan kita memastikan tidak ada lagi persoalan terkait gas 3 kilogram,” ujarnya.
Ia mengakui, jumlah pelaku UMKM di Bali yang memakai gas melon 3 kilogram sulit dipastikan. Data yang tersedia dinilai belum valid, karena belum ada kajian menyeluruh. Selain itu, tingginya arus masuk penduduk ke Bali juga ikut berpengaruh, mengingat banyak pedagang kaki lima dan UMKM masih menggunakan KTP dari daerah asalnya. “Kuota yang dikasih ke Bali ini kan dasarnya dari DTKS, sementara faktanya di lapangan selalu kurang,” tambahnya.
Wiryanata juga menyebut masalah distribusi kerap tidak tepat sasaran. Sebagian subsidi justru dinikmati sektor yang seharusnya tidak berhak, seperti hotel, restoran, hingga usaha laundry. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah bersama DPRD dan Pertamina merancang forum koordinasi hingga tingkat desa dan kota, sehingga jika terjadi kelangkaan di satu titik bisa segera diintervensi.
Terkait pengalihan UMKM dari gas 3 kilogram ke gas 5 kilogram, Wiryanata memastikan kebijakan itu sudah berlaku. Namun, ia menegaskan pemenuhan hak rumah tangga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetap menjadi prioritas.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, mengapresiasi kepedulian DPRD Bali terhadap keresahan masyarakat. Ia menjelaskan Pertamina sebenarnya sudah memiliki sistem pengawasan distribusi LPG berbasis digital, mulai dari pangkalan hingga ke konsumen, sehingga stok dan penyaluran bisa dipantau setiap hari. Penebusan tabung dilakukan secara cashless sehingga tercatat jelas di sistem, dan untuk pengiriman maupun penjualan juga wajib diinput ke aplikasi resmi MyPertamina.
Menurut Endo, dugaan utama kelangkaan saat ini adalah tingginya serapan di lapangan, khususnya di Denpasar dan Badung. Kedua daerah yang disebut sebagai kawasan metropolitan itu banyak dihuni warga luar Bali, tetapi data mereka tidak masuk dalam penghitungan kuota resmi.
“Denpasar itu serapannya bisa sampai 250 persen karena jumlah penduduk yang tidak ber-KTP Bali juga besar. Mereka ikut menggunakan LPG, tapi kuota ditentukan dari data penduduk asli Bali,” ujarnya.
Endo juga menilai perlunya dibentuk forum komunikasi bersama tentang LPG di tingkat daerah hingga desa. Forum tersebut diharapkan bisa menjadi jalur resmi untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Pertamina dan pemerintah daerah, sehingga persoalan di lapangan cepat ditangani dan tidak menimbulkan kepanikan. Ia menambahkan, jika masyarakat melaporkan masalah melalui media sosial, justru dikhawatirkan memicu kepanikan dan mempercepat habisnya stok.
Distribusi ke pangkalan sendiri, lanjutnya, tetap berjalan normal. Pertamina juga sudah menjalin nota kesepahaman dengan kepolisian di tingkat pusat untuk pengawasan. Namun, untuk di daerah pihaknya lebih menekankan pengawasan distribusi di pangkalan agar tidak ada penyimpangan.
Terlebih, pihaknya membeberkan sudah melakukan sidak dan penindakan terhadap pelanggaran di lapangan. “Sejak awal tahun sampai sekarang, sudah 42 surat pembinaan kami keluarkan,” ungkapnya. Ia meminta peran pemerintah desa dalam pengawasan distribusi agar laporan kekurangan bisa lebih cepat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Anggota DPRD Bali I Ketut Sugiasa merasa tidak puas mendengar penjelasan dari pihak Pertamina. Pihaknya berharap agar masyarakat dengan mudah mendapatkan gas.
Kalau memang memerlukan datang ke Jakarta atau pusat, DPRD Bali siap mendampingi. Upaya itu agar masyarakat tidak susah mendapatkan gas LPG 3Kg.
Keluhan masyarakat itu tidak bisa diselasaikan, justru ada penilaian DPRD mewakili rakyat tidak bekerja.
Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University menegaskan agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3Kg tersebut.
"Jangan sampai masyarakat Bali sulit hanya mencari gas melon di tengah kondisi Bali yang berhadapan beragam persoalan baik macet, sampah maupun persaingan yang semakin ketat," tegasnya.
Ia pun mengingatkan, agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap pengadaan maupun penyaluran gas tersebut.
Pada era digital, siapapun yang melakukan tindakan kejahatan soal gas 3Kg akan dilaporkan untuk proses hukum.
Suasta pun mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan mensejahterahkan masyarakat.
Ia juga menyoroti kasus mega korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah yakni korupsi Pertamina Rp968,5 Triliun, PT Timah Rp 300 Triliun, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 138,44 triliun, penyerobotan lahan PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun), kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun), korupsi PT Asabri (Rp 22,7 triliun), kasus PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) hingga korupsi izin ekspor minyak sawit (Rp 12 triliun). (GAB/001)
Kondisi itu membuat masyarakat resah. Apalagi hampir tiga bulan terakhir pasokan gas melon tersendat, bahkan puncaknya terjadi pada Agustus, momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.
Bahkan Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University menyoroti krisis gas LPG 3Kg tersebut sekaligus meminta penegak hukum turun tangan baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
Mengingat kondisi tersebut menimbulkan antrean panjang di pangkalan, harga yang melambung tinggi, hingga UMKM serta rumah tangga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dengan demikian, Komisi III DPRD Bali langsung menggelar Rapat Koordinasi bersama Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Pertamina serta sejumlah instansi terkait.
Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah Lantai III Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (25/8), dengan agenda mencari akar masalah sekaligus menyiapkan langkah konkret. Dari rapat itu juga diketahui bahwa DPRD bersama Pertamina rencananya pekan depan akan ke Jakarta untuk langsung menemui Kementerian ESDM maupun pihak terkait.
Dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa dan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, Anggota DPRD Bali Ni Luh Yuniati, Anggota DPRD Bali I Ketut Sugiasa, Anggota DPRD Bali Ni Putu Yuli Artini, Anggota DPRD Bali Jro Nyoman Rai Yusa bersama jajaran, dalam rapat ditegaskan kelangkaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut
Hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan, Kepala Disperindag Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Endo Eko Satryo.
Nampaknya DPRD Bali geram terhadap kelangkaan gas LPG 3Kg yang belum teratasi.
Suyasa Lantas menyinggung adanya dugaan praktik oplosan yang beredar di masyarakat. “Tadi di rapat ada dikemukakan oleh teman-teman soal oplosan. Tapi kan data itu belum kami dapatkan. Kalau itu terjadi, harus tegas sanksinya,” ujarnya ditemui usai rapat.
Suyasa menambahkan, berkaca dari kasus ledakan tabung gas yang sempat viral beberapa waktu lalu, pengawasan mesti diperketat hingga ke tingkat desa. Ia menyebut Satgas Forum Komunikasi sudah diberi tugas untuk mengawasi distribusi agar lebih efektif.
Mengenai langkah lanjutan, Komisi III akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Mereka berencana melakukan konsultasi ke Jakarta bersama Pertamina dan Dinas Perdagangan guna membicarakan tambahan kuota gas bagi Bali.
Suyasa menilai peluang penambahan kuota cukup besar jika ada kolaborasi dengan Pertamina dan dukungan DPR. Namun, menurutnya, pembahasan di internal dewan juga masih akan dilakukan, termasuk kemungkinan memanggil pihak kepolisian.
“Kalau Bali, nanti kolaborasi dengan Pertamina dan DPR saya rasa akan dipenuhi atau disetujui. Kemungkinan kami juga akan bahas apakah perlu memanggil pihak kepolisian untuk ikut duduk bersama,” kata Suyasa.
Mengenai kuota, Politisi Senior Partai Gerindra itu mengakui kuota gas LPG 3 kilogram tahun ini memang turun, sehingga perlu ada solusi agar tidak terus memicu kelangkaan. Namun menurutnya, tambahan kuota saja tidak cukup tanpa sistem distribusi yang ketat. Jika pengawasan tidak diperketat, kelangkaan akan tetap terjadi. Bahkan, kuota besar justru bisa memperbesar potensi penyimpangan jika praktik oplosan benar ada.
“Seberapa pun penambahan kuota, kalau tidak dibarengi dengan pengawasan di lapangan yang bagus, ya tetap saja terjadi kelangkaan. Kalau memang ada pengoplosan, semakin banyak kuota datang justru semakin banyak yang dioplos,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti pendataan penerima gas subsidi yang belum sinkron. Saat ini kuota masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal penyalurannya tidak terkoneksi penuh. Hal ini membuat penentuan jatah per NIK tidak jelas. “Itu yang perlu dibenahi, karena belum ada ketentuan satu NIK berapa mendapat jatah. Kuotanya yang berdasarkan DTKS itu memang aneh dan harus diperbaiki,” terang Suyasa.
Soal penggunaan gas subsidi oleh pelaku usaha mikro yang bukan ber-KTP Bali, Suyasa memastikan tetap diperbolehkan. Menurutnya, sebagai bagian dari NKRI, warga pendatang juga berhak selama ada pendataan yang jelas. “Boleh saja, tapi tentu harus ada data yang tepat. Berapa jumlah penduduk pendatang, berapa yang memang ada di Bali, itu harus dihitung,” pungkasnya.
Kepala Disperindag Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, menegaskan pihaknya siap mendampingi langkah DPRD ke Jakarta. “Ya, kami menunggu dari Pak Ketua Komisi III DPRD Bali. Kita pasti ikut, ke depan kita memastikan tidak ada lagi persoalan terkait gas 3 kilogram,” ujarnya.
Ia mengakui, jumlah pelaku UMKM di Bali yang memakai gas melon 3 kilogram sulit dipastikan. Data yang tersedia dinilai belum valid, karena belum ada kajian menyeluruh. Selain itu, tingginya arus masuk penduduk ke Bali juga ikut berpengaruh, mengingat banyak pedagang kaki lima dan UMKM masih menggunakan KTP dari daerah asalnya. “Kuota yang dikasih ke Bali ini kan dasarnya dari DTKS, sementara faktanya di lapangan selalu kurang,” tambahnya.
Wiryanata juga menyebut masalah distribusi kerap tidak tepat sasaran. Sebagian subsidi justru dinikmati sektor yang seharusnya tidak berhak, seperti hotel, restoran, hingga usaha laundry. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah bersama DPRD dan Pertamina merancang forum koordinasi hingga tingkat desa dan kota, sehingga jika terjadi kelangkaan di satu titik bisa segera diintervensi.
Terkait pengalihan UMKM dari gas 3 kilogram ke gas 5 kilogram, Wiryanata memastikan kebijakan itu sudah berlaku. Namun, ia menegaskan pemenuhan hak rumah tangga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetap menjadi prioritas.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, mengapresiasi kepedulian DPRD Bali terhadap keresahan masyarakat. Ia menjelaskan Pertamina sebenarnya sudah memiliki sistem pengawasan distribusi LPG berbasis digital, mulai dari pangkalan hingga ke konsumen, sehingga stok dan penyaluran bisa dipantau setiap hari. Penebusan tabung dilakukan secara cashless sehingga tercatat jelas di sistem, dan untuk pengiriman maupun penjualan juga wajib diinput ke aplikasi resmi MyPertamina.
Menurut Endo, dugaan utama kelangkaan saat ini adalah tingginya serapan di lapangan, khususnya di Denpasar dan Badung. Kedua daerah yang disebut sebagai kawasan metropolitan itu banyak dihuni warga luar Bali, tetapi data mereka tidak masuk dalam penghitungan kuota resmi.
“Denpasar itu serapannya bisa sampai 250 persen karena jumlah penduduk yang tidak ber-KTP Bali juga besar. Mereka ikut menggunakan LPG, tapi kuota ditentukan dari data penduduk asli Bali,” ujarnya.
Endo juga menilai perlunya dibentuk forum komunikasi bersama tentang LPG di tingkat daerah hingga desa. Forum tersebut diharapkan bisa menjadi jalur resmi untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Pertamina dan pemerintah daerah, sehingga persoalan di lapangan cepat ditangani dan tidak menimbulkan kepanikan. Ia menambahkan, jika masyarakat melaporkan masalah melalui media sosial, justru dikhawatirkan memicu kepanikan dan mempercepat habisnya stok.
Distribusi ke pangkalan sendiri, lanjutnya, tetap berjalan normal. Pertamina juga sudah menjalin nota kesepahaman dengan kepolisian di tingkat pusat untuk pengawasan. Namun, untuk di daerah pihaknya lebih menekankan pengawasan distribusi di pangkalan agar tidak ada penyimpangan.
Terlebih, pihaknya membeberkan sudah melakukan sidak dan penindakan terhadap pelanggaran di lapangan. “Sejak awal tahun sampai sekarang, sudah 42 surat pembinaan kami keluarkan,” ungkapnya. Ia meminta peran pemerintah desa dalam pengawasan distribusi agar laporan kekurangan bisa lebih cepat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Anggota DPRD Bali I Ketut Sugiasa merasa tidak puas mendengar penjelasan dari pihak Pertamina. Pihaknya berharap agar masyarakat dengan mudah mendapatkan gas.
Kalau memang memerlukan datang ke Jakarta atau pusat, DPRD Bali siap mendampingi. Upaya itu agar masyarakat tidak susah mendapatkan gas LPG 3Kg.
Keluhan masyarakat itu tidak bisa diselasaikan, justru ada penilaian DPRD mewakili rakyat tidak bekerja.
Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University menegaskan agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3Kg tersebut.
"Jangan sampai masyarakat Bali sulit hanya mencari gas melon di tengah kondisi Bali yang berhadapan beragam persoalan baik macet, sampah maupun persaingan yang semakin ketat," tegasnya.
Ia pun mengingatkan, agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap pengadaan maupun penyaluran gas tersebut.
Pada era digital, siapapun yang melakukan tindakan kejahatan soal gas 3Kg akan dilaporkan untuk proses hukum.
Suasta pun mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan mensejahterahkan masyarakat.
Ia juga menyoroti kasus mega korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah yakni korupsi Pertamina Rp968,5 Triliun, PT Timah Rp 300 Triliun, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 138,44 triliun, penyerobotan lahan PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun), kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun), korupsi PT Asabri (Rp 22,7 triliun), kasus PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) hingga korupsi izin ekspor minyak sawit (Rp 12 triliun). (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel
