Gas LPG 3Kg Langka, DPRD Badung Minta Tindak Tegas Penjual di Luar HET
Admin - atnews
Badung (Atnews) - Wakil Ketua I DPRD Badung Golkar Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra meminta rutin melakukan sidak ke lapangan dalam merespon kelangkaan gas LPG 3Kg.
Upaya itu dalam memastikan persediaan gas LPG di masyarakat maupun harga yang dijual agar sesuai dengan penetapan pemerintah.
"Kalau menurut pendapat Saya disinilah perlunya pihak terkait (Pemerintah-red) melakukan sidak kelapangan," kata Agus Nadi Putra di Badung, Rabu (20/8).
Apabila ada yang menjual gas LPG di luar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perlu dilakukan tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera bagi penjual gas LPG 3Kg di luar harga pasar atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan mencekik daripada yan memiliki usaha UMKM dan kalang rumah tangga menengah ke bawah.
Secara terpisah, Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi ikut merespon krisis energi karena gas LPG 3Kg langka di Bali sejak dua bulan lebih.
Ia mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mesti yang turun tangan sebagai perpanjangan tangan Kementrian Pertambangan Sumber Daya Mineral yang paling bertanggung jawab dalam distribusi energi.
"Yang tidak kalah memprihatinkan sering tersumbatnya distribusi S)solar, sehingga begitu menyita perhatian, kesabaran dan hati, saudara-saudara kita para supir, para pahlawan dalam ekonomi distribusi barang dan jasa. Analisis ekonomi menyatakan, biaya distribusi sangat menentukan harga barang di tingkat konsumen," kata Sudibya di Denpasar, Rabu (20/8).
Tingkat inflasi, sesuatu yang begitu penting di tengah gejala umum, tingkat hidup -standard of living-masyarakat menengah ke bawah "tersungkur" ke lembah dalam.
Himbauan untuk KPK turun tangan mengatasi kisruh LPG 3 kg yang amat sangat diperlukan rakyat, gambaran dari ketidakpercayaan publik (social distrust) terhadap lembaga pemberi jasa "public utilities".
Barangkali merambah pendapat umum, semoga saja pendapat ini salah, negeri ini dikelola dengan tidak serius oleh mereka yang berkarakter (maaf) maling atau pencuri.
Ekspresi saja dari korupsi yang telah menjadi "budaya", di usia Republik yang ke 80 tahun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit.
Untuk itu, Kepala Negara menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang dinilai tidak relevan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkap Presiden.
"Peringatan keras bagi Komisaris BUMN yang memperoleh tantiem puluhan milyar rupiah per tahun dengan hanya rapat 1 bulan sekali, untuk mengundurkan diri, jika tidak setuju dengan keputusan, pemberian tantiem akan dihentikan," ungkap Sudibya di Denpasar, Rabu (20/8).
Selain itu, Presiden telah mengultimatum para jenderal yang membekingi tambang ilegal, baik TNI maupun Polri. Prabowo menegaskan bakal menindak siapa saja yang coba melindungi praktik tambang ilegal.
Menurutnya, pernyataan "perang" terhadap para beking penambang liar, yang menurut pernyataan Presiden terdiri dari: para jenderal aktif, pensiunan jendral dan Ketua partai politik.
Penertiban "pat gulipat" di sektor pertambangan akan menyelamatkan uang negara ratusan triliun rupiah dalam waktu cepat.
Langkah berani Presiden Prabowo ditunggu publik dan didukung publik, karena terobosan berani ini dipercaya publik untuk menyelamatkan ekonomi bangsa dari keterpurukan lebih dalam.
Menyimak ucapan ahli hukum pidana Prof.JE Sahetapy (alm.) dalam pemberantasan korupsi, dengan tamsilnya "ikan membusuk dari kepalanya", pemberantasan korupsi baru akan efektif jika dimulai dari atas. Presiden Prabowo paham betul strategi tersebut.
Publik menunggu dengan harap-harap cemas, "perang" besar melawan korupsi yang diumumkan Presiden di hadapan sidang parlemen, tetapi yakinlah rakyat berada di belakang Presiden.
Sedangkan, Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University menyoroti krisis gas LPG 3Kg di Pulau Dewata.
Kelangkaan gas 3Kg itu bukan terjadi bukan hanya sehari atau dua hari. Namun sudah lebih dari dua bulan. Bahkan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg tidak lebih dari Rp20 ribu.
Kanyataan di lapangan, warga membeli lebih dari Rp20 ribu. Kondisinya makin menyedihkan ketika gas LPG untuk masyarakat miskin, harganya mahal ditambah sulit di dapat.
Untuk itu, Suasta meminta penegak hukum turun tangan baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI. Disayangkan warga untuk mendapatkan satu gas melon 3Kg tidak mudah. Bagaimana kehadiran negara dan pemerintah dalam melayani masyarakat.
Semestinya DPR maupun DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota mesti aktif melakukan kontrol. Bukan hanya aktif ketika mencari suara atau Pemilu saja.
Sebelumnya, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifudin S.I.K., M.Si., didampingi Wadir dan Tim Bareskrim, Dirreskrimsus Polda Bali Kombes Pol Roy H.M. Sihombing S.I.K., dan Kabid Humas Kombes Pol Ariasandy S.I.K., didepan para awak media menyampaikan selama pelaksaan Operasi di Bali Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Gas LPG 3 kg bersubsidi dan menetapkan 4 orang tersangka saat Konferensi Pers di Kutri Gianyar, Selasa (11/3/2025)
Begitu juga sempat gudang pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) terbakar mengakibatkan 18 orang korban meninggal dunia di Jalan Cargo Taman 1, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara pada Minggu (9/6/2024).
Sementara itu, Advokat Gede Pasek Suardika yang juga Mantan DPR dan DPD Dapil Bali berpendapat jika penjahat dan aparat bersatu maka sama dengan Indonesia belum merdeka.
"Mafia mafia mafia ...!!! Ketika yang bertugas menumpas bekerjasama ya begini jadinya," ungkap GPS dalam memberikan komentar status I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si, Mantan Komisioner KPU RI soal membongkar mafia gas elpiji 3kg.
Pemerintah juga tuli bisu urus kebutuhan dasar rakyat seperti ini. Wakil rakyat caket tidak berani bersuara.
"Rakyat autopilot hidup seperti dalam rimba yang tidak jelas," ungkapnya. (GAB/001)
Upaya itu dalam memastikan persediaan gas LPG di masyarakat maupun harga yang dijual agar sesuai dengan penetapan pemerintah.
"Kalau menurut pendapat Saya disinilah perlunya pihak terkait (Pemerintah-red) melakukan sidak kelapangan," kata Agus Nadi Putra di Badung, Rabu (20/8).
Apabila ada yang menjual gas LPG di luar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perlu dilakukan tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera bagi penjual gas LPG 3Kg di luar harga pasar atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan mencekik daripada yan memiliki usaha UMKM dan kalang rumah tangga menengah ke bawah.
Secara terpisah, Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi ikut merespon krisis energi karena gas LPG 3Kg langka di Bali sejak dua bulan lebih.
Ia mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mesti yang turun tangan sebagai perpanjangan tangan Kementrian Pertambangan Sumber Daya Mineral yang paling bertanggung jawab dalam distribusi energi.
"Yang tidak kalah memprihatinkan sering tersumbatnya distribusi S)solar, sehingga begitu menyita perhatian, kesabaran dan hati, saudara-saudara kita para supir, para pahlawan dalam ekonomi distribusi barang dan jasa. Analisis ekonomi menyatakan, biaya distribusi sangat menentukan harga barang di tingkat konsumen," kata Sudibya di Denpasar, Rabu (20/8).
Tingkat inflasi, sesuatu yang begitu penting di tengah gejala umum, tingkat hidup -standard of living-masyarakat menengah ke bawah "tersungkur" ke lembah dalam.
Himbauan untuk KPK turun tangan mengatasi kisruh LPG 3 kg yang amat sangat diperlukan rakyat, gambaran dari ketidakpercayaan publik (social distrust) terhadap lembaga pemberi jasa "public utilities".
Barangkali merambah pendapat umum, semoga saja pendapat ini salah, negeri ini dikelola dengan tidak serius oleh mereka yang berkarakter (maaf) maling atau pencuri.
Ekspresi saja dari korupsi yang telah menjadi "budaya", di usia Republik yang ke 80 tahun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit.
Untuk itu, Kepala Negara menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang dinilai tidak relevan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkap Presiden.
"Peringatan keras bagi Komisaris BUMN yang memperoleh tantiem puluhan milyar rupiah per tahun dengan hanya rapat 1 bulan sekali, untuk mengundurkan diri, jika tidak setuju dengan keputusan, pemberian tantiem akan dihentikan," ungkap Sudibya di Denpasar, Rabu (20/8).
Selain itu, Presiden telah mengultimatum para jenderal yang membekingi tambang ilegal, baik TNI maupun Polri. Prabowo menegaskan bakal menindak siapa saja yang coba melindungi praktik tambang ilegal.
Menurutnya, pernyataan "perang" terhadap para beking penambang liar, yang menurut pernyataan Presiden terdiri dari: para jenderal aktif, pensiunan jendral dan Ketua partai politik.
Penertiban "pat gulipat" di sektor pertambangan akan menyelamatkan uang negara ratusan triliun rupiah dalam waktu cepat.
Langkah berani Presiden Prabowo ditunggu publik dan didukung publik, karena terobosan berani ini dipercaya publik untuk menyelamatkan ekonomi bangsa dari keterpurukan lebih dalam.
Menyimak ucapan ahli hukum pidana Prof.JE Sahetapy (alm.) dalam pemberantasan korupsi, dengan tamsilnya "ikan membusuk dari kepalanya", pemberantasan korupsi baru akan efektif jika dimulai dari atas. Presiden Prabowo paham betul strategi tersebut.
Publik menunggu dengan harap-harap cemas, "perang" besar melawan korupsi yang diumumkan Presiden di hadapan sidang parlemen, tetapi yakinlah rakyat berada di belakang Presiden.
Sedangkan, Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University menyoroti krisis gas LPG 3Kg di Pulau Dewata.
Kelangkaan gas 3Kg itu bukan terjadi bukan hanya sehari atau dua hari. Namun sudah lebih dari dua bulan. Bahkan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg tidak lebih dari Rp20 ribu.
Kanyataan di lapangan, warga membeli lebih dari Rp20 ribu. Kondisinya makin menyedihkan ketika gas LPG untuk masyarakat miskin, harganya mahal ditambah sulit di dapat.
Untuk itu, Suasta meminta penegak hukum turun tangan baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI. Disayangkan warga untuk mendapatkan satu gas melon 3Kg tidak mudah. Bagaimana kehadiran negara dan pemerintah dalam melayani masyarakat.
Semestinya DPR maupun DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota mesti aktif melakukan kontrol. Bukan hanya aktif ketika mencari suara atau Pemilu saja.
Sebelumnya, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifudin S.I.K., M.Si., didampingi Wadir dan Tim Bareskrim, Dirreskrimsus Polda Bali Kombes Pol Roy H.M. Sihombing S.I.K., dan Kabid Humas Kombes Pol Ariasandy S.I.K., didepan para awak media menyampaikan selama pelaksaan Operasi di Bali Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Gas LPG 3 kg bersubsidi dan menetapkan 4 orang tersangka saat Konferensi Pers di Kutri Gianyar, Selasa (11/3/2025)
Begitu juga sempat gudang pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) terbakar mengakibatkan 18 orang korban meninggal dunia di Jalan Cargo Taman 1, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara pada Minggu (9/6/2024).
Sementara itu, Advokat Gede Pasek Suardika yang juga Mantan DPR dan DPD Dapil Bali berpendapat jika penjahat dan aparat bersatu maka sama dengan Indonesia belum merdeka.
"Mafia mafia mafia ...!!! Ketika yang bertugas menumpas bekerjasama ya begini jadinya," ungkap GPS dalam memberikan komentar status I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si, Mantan Komisioner KPU RI soal membongkar mafia gas elpiji 3kg.
Pemerintah juga tuli bisu urus kebutuhan dasar rakyat seperti ini. Wakil rakyat caket tidak berani bersuara.
"Rakyat autopilot hidup seperti dalam rimba yang tidak jelas," ungkapnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : UU Tak Nabrak UUD 1945
