ASEAN Harus Progresif Tengahi Konflik Bersenjata Antara Thailand dan Kamboja

Dempasar (Atnews) - Pecahnya konflik bersenjata antara Angkatan Bersenjata Thailand dan Kamboja ibarat letupan api dalam sekam yang terpendam dalam beberapa dekade terakhir.

Dilansir dari Tempo.co, konflik antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung sejak lama yang berawal dari penetapan batas wilayah oleh Prancis pada 1907 saat kamboja masih menjadi koloninya. Dilansir dari Bangkok Post, perselisihan dua negara ini telah berlangsung lebih dari 100 tahun dengan keduanya yang saling klaim atas wilayah sepanjang 817 kilometer perbatasan darat yang belum jelas batasnya. Peta buatan Prancis itu pun menjadi acuan yang kemudian diperebutkan oleh Thailand sebab mengikuti garis sungai alami sebagai batas negara.

Pada 2000, Thailand dan Kamboja sepakat membentuk Komisi Batas Bersama guna menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi belum banyak kemajuan yang dicapai. Klaim atas situs bersejarah kerap memicu ketegangan, seperti pada 2003 ketika terjadi pembakaran Kedutaan Besar dan bisnis Thailand di Phnom Penh akibat pernyataan selebritas Thailand soal status Angkor Wat yang terdaftar sebagai Warisan Dunia di Kamboja. 

Kedua negara sebagai anggota ASEAN, seharusnya dapat menahan diri agar konflik ini tidak menjadi eskalasi yang lebih luas. Menurut Pengamat Kebijakan Publik yang juga sekretaris DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali, I Made Dwija Suastana, S.H.,M.H., akar konflik yang bersumber dari perebutan wilayah memang tergolong cukup pelik, karena melibatkan berbagai aspek seperti historis, geografis, demografis serta kedaulatan negara. Menurutnya, upaya komunikasi intens harus terus dibangun oleh Ketua ASEAN yang saat ini dijabat oleh Malaysia. 

“Pada masa awal-awal ASEAN tiga dekade terakhir, yakni pada pada masa Presiden kedua RI, Soeharto dan PM Singapura, Lee Kwan Yew, dikenal dengan adanya solidaritas ASEAN, dan organisasi bangsa-bangsa di Kawasan Asia Tenggara ini begitu dihormati oleh pemimpin-pemimpin regional lainnya,” ungkap Dwija. Untuk itu, pihaknya berharap agar ASEAN Solidarity harus dibangun kembali agar segera tercipta resolusi konflik kawasan yang melibatkan Thailand dan Kamboja. 

“Eskalasi di kawasan ASEAN dan Indo-Pacific yang semakin meningkat seiring dengan berbagai kepentingan nasional yang mewarnai, maka perlu diinisiasi  adanya ASEAN regional court (pengadilan regional ASEAN) seperti yang dimiliki oleh Uni Eropa (European Court of Justice) atau sistem pengadilan HAM seperti European Court of Human Rights di bawah Dewan Eropa,”saran I Made Dwija Suastana yang juga seorang akademisi ini. 

Namun pihaknya menggaris-bawahi bahwa ke-ketua-an ASEAN dibawah komando Datuk Anwar Ibrahim, PM Malaysia perlu didorong lebih progresif agar konflik ini tidak meluas. Lebih lanjut Dwija menambahkan terkait dengan usulan dia tentang ASEAN Regional Court semata-mata atas dasar pertimbangan strategis dan dengan semakin variatifnya eskalasi permasalahan di kawasan bangsa-bangsa yang sebagian besar berasal dari ras Mongoloid ini. Selama ini, lanjut Dwija, ASEAN menganut prinsip non-interference dalam urusan dalam negeri negara anggotanya dan menjunjung tinggi kedaulatan nasional. 

Karena prinsip ini, ASEAN belum membentuk lembaga yudisial supranasional yang memiliki kekuasaan mengikat terhadap negara-negara anggotanya. Penyelesaian sengketa di kawasan menurut dia, lebih mengandalkan mekanisme diplomatik dan konsensus.

“Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika kawasan seperti yang terjadi saat ini antara Thailand dan Kamboja, maka ASEAN perlu membuat terobosan dengan membentuk Regional Court”, sambung Dwija. 

Apabila lembaga ini tidak dapat memberikan resolusi terhadap konflik kawasan, maka dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) sebagai lembaga peradilan utama yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. 

Potensi konflik serupa di kawasan ASEAN menurut pengamatan Dwija sangat rentan terjadi dan bahkan sudah terjadi terutama posisi geografis Indonesia baik dikawasan ASEAN, Laut China Selatan, maupun kawasan Pasifik (Papua Nugini serta Australia).

“Dalam jangka pendek, negara-negara anggota harus perkuat solidaritas ASEAN dan men-support PM Anwar Ibrahim mengambil langkah strategis memulihkan ketegangan antara Thailand dan Kamboja”, pungkas I Made Dwija Suastana. (Z/001)