Utara Bukan Tiri, Bandara Bali Utara Bangkitkan Buleleng
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Advokat Gede Pasek Suardika (GPS) yang juga Mantan DPR dan DPD Dapil Bali kembali merespon wacana pembangunan Bandara Bali Utara kembali ramai diperbincangkan publik.
Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Namun, GPS menilai banyak upaya membelokkan isu soal rencana Bandara Bali Utara.
Memang tidak langsung ditabrak penolakan namun dibangun narasi seolah olah ada kebohongan publik, masyarakat Buleleng tidak percaya dan seienisnya.
Dibelokkan untuk dijauhkan dan melahirkan skeptisme bukan optimisme.
"Terkesan, semua diproduksi oleh satu dirigen yang kemudian diorkestrai media dan medsos fanspage tertentu yang diduga sudah terikat kontrak," ungkap GPS.
Yang terpenting targetnya, langkah maju yang nyata ditenggelamkan yaitu dasar hukum keseriusan secara yuridis berupa Perpres pembangunan bandar dan jalan tol penunjangnya. Kenapa takut sekali Buleleng maju berkembang?
Kalau berpikir positif, maka seharusnya pasca dicabut dari PSN, kehadiran Perpres tersebut disambut gembira. "Karena harapan itu hidup lagi. Karena langkah seterusnya pemerintah harus lanjut untuk menentukan Penetapan lokasi, penyiapan teknis yuridis dan teknis lainnya," imbuhnya.
Soal dana darimana, tentu skema itu sudah dipikirkan Pemerintah Pusat. Sehingga konyol kalau setingkat pemimpin di Bali masih bertanya ke publik bukan ke pemerintah pusat, seperti anak SD baru belajar saja. Skema bisa APBN, bisa Swasta/investor, bisa loan, bisa juga skema kombinasi dan lainnya.
"Soal adanya sosialisasi PT BIBU , PT Pembari atau PT lainnya ya itu dalam rangka berebut siapa yang akan kelola dan tentunya nanti pemerintah pusat yang menentukan sesuai skema yang dipilih," bebernya.
Biarkan saja mereka membuktikan kesungguhannya sekelas makelar atau sekelas apa mereka mereka itu. Aneh saja yang itu dibesar besarkan sementara tahapan penting teknis yuridis sebagai payung hukum proyek tersebut seperti dianggap tidak ada.
"Utara buka Tiri, Utara pernah jadi ibu kandung Sunda Kecil dan Bali. Dulu begitu banyak dipreteli kehidupannya sehingga makin terpuruk. Kini jangan lagi diganggu kebangkitannya (Buleleng-red)," harapnya.
Kini Undiksha sudah hidup dan besar seiring dulu isu FKIP Unud hendak dipindahkan ke Denpasar. IAHN Mpu Kuturan semakin tumbuh. Wajah sebagai kota pendidikan masih terjaga.
Gedong Kertya yang hendak dipindahkan masih bertahan sebagai simbol jejak naskah historis kultural Bali.
Dulu di SKIP Singaraja pernah memiliki bandara dan telah hilang jadi bangunan bangunan, kini akan lahir kembali dalam bentuk Bandara lebih modern.
Utara bukan Tiri. Utara yang jika diperlakukan sebagai kandung akan ikut mengembangkan Bali Tengah, Bali Timur dan Bali Barat sehingga kesejahteraan menjadi lebih merata dan beban Selatan semakin ringan.
"Mari doakan mantan Ibukota Sunda Kecil dan Bali ini bisa tumbuh kembali. Jangan lagi diperlakukan dengan Tiri. Ini untuk Bali, bukan bekerja untuk elit yang menolak dengan alasan subyektif," harapnya.
Sekali lagi, demi Bali jangan ada yang diperlakukan sebagai Tiri baik di Timur Barat Utara Bali juga berhak maju dan berkembang.
Pelabuhan Tanah Ampo jadii Peluhan Kapal Pesiar, Celukan Bawang juga jadi pelabuhan barang dan penumpang yang besar. Pusat pelabuhan Ikan di Jembrana dan tentu pengelolaan wisata alam di Kintamani dan Pupuan juga perlu sentuhan infrastruktur berkelas dan lainnya. "Mimpi mimpi Membangun Bali secara utuh dengan kemajuan bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muhaimin Iskandar yang dikenal Cak Imin yang menyatakan proyek strategis nasional itu telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
Sayangnya, Gubernur Bali Wayan Koster justru mempertanyakan sumber pendanaan untuk mendanai mega proyek yang digarap oleh PT BIBU Panji Sakti tersebut.
“Oh, PT BIBU mau membangun, dari mana uangnya?” tanya Koster ditemui usai rapat paripurna ke- 20 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/6).
Saat dimintai tanggapan soal proyek bandara yang rencananya berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng itu, Koster menegaskan, hingga kini belum ada rapat koordinasi lebih jauh dengan internal Pemerintah Provinsi Bali. “Enggak ada. Belum-belum ada,” tambah Gubernur Bali 2 periode tersebut (2018–2023 dan 2025–2030).
Meski begitu, pihaknya menghormati rencana pembangunan yang digagas pemerintah pusat, namun Koster menilai belum ada kejelasan menyangkut fasilitas pendukung bandara, seperti aksesibilitas jalan dan kesiapan infrastruktur lainnya.
“Kalau soal wacana kan dari dulu juga sudah ada. Tapi kalau pemerintah pusat memang ingin membangun, tentu saja kita akan mengikuti kebijakan itu. Tapi yang belum terang sekarang kan fasilitas pendukungnya belum ada,” tutur Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyambut baik rencana pembangunan tersebut.
“Kalau kami dari Buleleng tentu sangat berharap bandara ini jadi. Dan itu setelah keluar Perpres kan ada dinamika. Ya mudah-mudahan dengan adanya bandara baru, harapan kami anak-anak kami nanti tak perlu lagi ke luar daerah untuk mencari kerja,” tukas Politisi asal Singaraja, Buleleng itu.
Ia mengakui bahwa akses jalan ke wilayah bandara masih menjadi persoalan utama. “Itu yang harus dibenahi. Di Perpres sudah disebutkan soal jalur Ubud–Buleleng. Jadi pasti nanti dibuat jalur ke sana,” katanya.
Namun ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendukung realisasi proyek ini. “Sekarang memang belum layak, tapi harus direncanakan agar jalan lebih mumpuni untuk bisa sampai menuju bandara. Itu pasti dikerjakan,” tambahnya.
Ketika ditanya bandara itu akan dibangun di darat atau di laut, Politisi Senior partai dari Golkar itu mengatakan tidak masalah dibuat dimana saja yang terpenting rencana ini benar-benar bisa terwujud. “Ya yang penting ada bandara (baru) deh, kan banyak kan lapangan kerja nanti terbuka, ekonomi bergerak, iya kan. Kan nanti masalah kita infrastruktur juga berkembang,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pernyataan kepada Koster ini ditanyakan di saat Menko PM dan PP Cak Imin yang menyatakan bahwa bandara ini akan menjadi motor pemerataan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara. “Presiden sudah memberi restu. Sekarang tinggal proses administrasi seperti penetapan lokasi (penlok),” kata Cak Imin di Gianyar, Kamis (26/6) lalu. Ia menekankan pembangunan bandara ini masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan menjadi proyek prioritas yang harus segera dieksekusi.
Sedangkan, Direktur Utama PT BIBU, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, juga menyatakan optimisme bahwa pembangunan fisik bandara bisa dimulai dalam waktu dekat. Menurutnya, seluruh pendanaan proyek yang bernilai USD 3 miliar tersebut berasal dari kerja sama investasi dengan perusahaan asal China, tanpa menggunakan dana APBN. “Kini tidak ada kendala lagi. Semua sudah on track. Bandara ini harus jadi. Itu pesan beliau (Presiden),” tegas Erwanto.
Ia juga menyebut dana itu mencakup pembangunan akses jalan tol, kawasan aerocity, dan fasilitas pendukung lain di sekitar bandara. Proyek ini diperkirakan akan membuka 200 ribu lapangan kerja baru dan mengintegrasikan jalur transportasi strategis Denpasar–Singaraja melalui Ubud, Bangli, dan Kintamani, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025. (GAB/001)
Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Namun, GPS menilai banyak upaya membelokkan isu soal rencana Bandara Bali Utara.
Memang tidak langsung ditabrak penolakan namun dibangun narasi seolah olah ada kebohongan publik, masyarakat Buleleng tidak percaya dan seienisnya.
Dibelokkan untuk dijauhkan dan melahirkan skeptisme bukan optimisme.
"Terkesan, semua diproduksi oleh satu dirigen yang kemudian diorkestrai media dan medsos fanspage tertentu yang diduga sudah terikat kontrak," ungkap GPS.
Yang terpenting targetnya, langkah maju yang nyata ditenggelamkan yaitu dasar hukum keseriusan secara yuridis berupa Perpres pembangunan bandar dan jalan tol penunjangnya. Kenapa takut sekali Buleleng maju berkembang?
Kalau berpikir positif, maka seharusnya pasca dicabut dari PSN, kehadiran Perpres tersebut disambut gembira. "Karena harapan itu hidup lagi. Karena langkah seterusnya pemerintah harus lanjut untuk menentukan Penetapan lokasi, penyiapan teknis yuridis dan teknis lainnya," imbuhnya.
Soal dana darimana, tentu skema itu sudah dipikirkan Pemerintah Pusat. Sehingga konyol kalau setingkat pemimpin di Bali masih bertanya ke publik bukan ke pemerintah pusat, seperti anak SD baru belajar saja. Skema bisa APBN, bisa Swasta/investor, bisa loan, bisa juga skema kombinasi dan lainnya.
"Soal adanya sosialisasi PT BIBU , PT Pembari atau PT lainnya ya itu dalam rangka berebut siapa yang akan kelola dan tentunya nanti pemerintah pusat yang menentukan sesuai skema yang dipilih," bebernya.
Biarkan saja mereka membuktikan kesungguhannya sekelas makelar atau sekelas apa mereka mereka itu. Aneh saja yang itu dibesar besarkan sementara tahapan penting teknis yuridis sebagai payung hukum proyek tersebut seperti dianggap tidak ada.
"Utara buka Tiri, Utara pernah jadi ibu kandung Sunda Kecil dan Bali. Dulu begitu banyak dipreteli kehidupannya sehingga makin terpuruk. Kini jangan lagi diganggu kebangkitannya (Buleleng-red)," harapnya.
Kini Undiksha sudah hidup dan besar seiring dulu isu FKIP Unud hendak dipindahkan ke Denpasar. IAHN Mpu Kuturan semakin tumbuh. Wajah sebagai kota pendidikan masih terjaga.
Gedong Kertya yang hendak dipindahkan masih bertahan sebagai simbol jejak naskah historis kultural Bali.
Dulu di SKIP Singaraja pernah memiliki bandara dan telah hilang jadi bangunan bangunan, kini akan lahir kembali dalam bentuk Bandara lebih modern.
Utara bukan Tiri. Utara yang jika diperlakukan sebagai kandung akan ikut mengembangkan Bali Tengah, Bali Timur dan Bali Barat sehingga kesejahteraan menjadi lebih merata dan beban Selatan semakin ringan.
"Mari doakan mantan Ibukota Sunda Kecil dan Bali ini bisa tumbuh kembali. Jangan lagi diperlakukan dengan Tiri. Ini untuk Bali, bukan bekerja untuk elit yang menolak dengan alasan subyektif," harapnya.
Sekali lagi, demi Bali jangan ada yang diperlakukan sebagai Tiri baik di Timur Barat Utara Bali juga berhak maju dan berkembang.
Pelabuhan Tanah Ampo jadii Peluhan Kapal Pesiar, Celukan Bawang juga jadi pelabuhan barang dan penumpang yang besar. Pusat pelabuhan Ikan di Jembrana dan tentu pengelolaan wisata alam di Kintamani dan Pupuan juga perlu sentuhan infrastruktur berkelas dan lainnya. "Mimpi mimpi Membangun Bali secara utuh dengan kemajuan bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muhaimin Iskandar yang dikenal Cak Imin yang menyatakan proyek strategis nasional itu telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
Sayangnya, Gubernur Bali Wayan Koster justru mempertanyakan sumber pendanaan untuk mendanai mega proyek yang digarap oleh PT BIBU Panji Sakti tersebut.
“Oh, PT BIBU mau membangun, dari mana uangnya?” tanya Koster ditemui usai rapat paripurna ke- 20 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/6).
Saat dimintai tanggapan soal proyek bandara yang rencananya berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng itu, Koster menegaskan, hingga kini belum ada rapat koordinasi lebih jauh dengan internal Pemerintah Provinsi Bali. “Enggak ada. Belum-belum ada,” tambah Gubernur Bali 2 periode tersebut (2018–2023 dan 2025–2030).
Meski begitu, pihaknya menghormati rencana pembangunan yang digagas pemerintah pusat, namun Koster menilai belum ada kejelasan menyangkut fasilitas pendukung bandara, seperti aksesibilitas jalan dan kesiapan infrastruktur lainnya.
“Kalau soal wacana kan dari dulu juga sudah ada. Tapi kalau pemerintah pusat memang ingin membangun, tentu saja kita akan mengikuti kebijakan itu. Tapi yang belum terang sekarang kan fasilitas pendukungnya belum ada,” tutur Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyambut baik rencana pembangunan tersebut.
“Kalau kami dari Buleleng tentu sangat berharap bandara ini jadi. Dan itu setelah keluar Perpres kan ada dinamika. Ya mudah-mudahan dengan adanya bandara baru, harapan kami anak-anak kami nanti tak perlu lagi ke luar daerah untuk mencari kerja,” tukas Politisi asal Singaraja, Buleleng itu.
Ia mengakui bahwa akses jalan ke wilayah bandara masih menjadi persoalan utama. “Itu yang harus dibenahi. Di Perpres sudah disebutkan soal jalur Ubud–Buleleng. Jadi pasti nanti dibuat jalur ke sana,” katanya.
Namun ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendukung realisasi proyek ini. “Sekarang memang belum layak, tapi harus direncanakan agar jalan lebih mumpuni untuk bisa sampai menuju bandara. Itu pasti dikerjakan,” tambahnya.
Ketika ditanya bandara itu akan dibangun di darat atau di laut, Politisi Senior partai dari Golkar itu mengatakan tidak masalah dibuat dimana saja yang terpenting rencana ini benar-benar bisa terwujud. “Ya yang penting ada bandara (baru) deh, kan banyak kan lapangan kerja nanti terbuka, ekonomi bergerak, iya kan. Kan nanti masalah kita infrastruktur juga berkembang,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pernyataan kepada Koster ini ditanyakan di saat Menko PM dan PP Cak Imin yang menyatakan bahwa bandara ini akan menjadi motor pemerataan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara. “Presiden sudah memberi restu. Sekarang tinggal proses administrasi seperti penetapan lokasi (penlok),” kata Cak Imin di Gianyar, Kamis (26/6) lalu. Ia menekankan pembangunan bandara ini masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan menjadi proyek prioritas yang harus segera dieksekusi.
Sedangkan, Direktur Utama PT BIBU, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, juga menyatakan optimisme bahwa pembangunan fisik bandara bisa dimulai dalam waktu dekat. Menurutnya, seluruh pendanaan proyek yang bernilai USD 3 miliar tersebut berasal dari kerja sama investasi dengan perusahaan asal China, tanpa menggunakan dana APBN. “Kini tidak ada kendala lagi. Semua sudah on track. Bandara ini harus jadi. Itu pesan beliau (Presiden),” tegas Erwanto.
Ia juga menyebut dana itu mencakup pembangunan akses jalan tol, kawasan aerocity, dan fasilitas pendukung lain di sekitar bandara. Proyek ini diperkirakan akan membuka 200 ribu lapangan kerja baru dan mengintegrasikan jalur transportasi strategis Denpasar–Singaraja melalui Ubud, Bangli, dan Kintamani, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pariwisata Bali Dilandasi Konsep “Padma Bhuwana"
