Membongkar Mitos Sejarah Lurus: Saat Kebenaran Hanya Punya Satu Suara

 

“Sebuah dialog kelakar seorang teman berkata bahwa kami akan menghidupkan Kembali kejayaan Sejarah masa lalu. Kemudian saya berkomenter bahwa  pernyataannya bagaikan orang yang sudah tua yang sedang bercita-cita menjadi Penyanyi Cilik. Akhirnya masuk pada sebuah dialog yang lebih serius bahwa Sejarah harus diluruskan. Kemudian saya berkomentar dengan sebuah pertanyaan, apakah ada Sejarah yang lurus?. Bukankah Sejarah milik para pemenang?”.

“Sejarah ditulis oleh para pemenang” adalah ungkapan yang kerap terdengar dalam berbagai diskusi, baik di ruang akademik maupun obrolan santai. Ungkapan ini seolah menjadi mantra yang menegaskan bahwa narasi sejarah yang kita kenal hari ini lebih banyak mencerminkan kepentingan dan sudut pandang mereka yang berhasil menguasai panggung kekuasaan, bukan kebenaran objektif yang bebas dari bias. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati orang-orang yang berangan-angan untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu, bahkan terkadang dengan cara yang jenaka dan penuh kelakar. Namun, di balik kelakar itu, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah sejarah memang bisa diluruskan? Atau, jangan-jangan, sejarah itu sendiri memang tidak pernah lurus, karena selalu menjadi milik para pemenang?

Di sinilah letak gap atau jurang yang menarik untuk dikaji. Pada satu sisi, masyarakat sering mengidealkan sejarah sebagai catatan objektif masa lalu yang bisa menjadi pedoman dan pelajaran. Sejarah dianggap sebagai sesuatu yang “lurus”, netral, dan mampu menjadi cermin bagi generasi penerus. Namun, di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sejarah justru sering kali penuh dengan distorsi, manipulasi, dan penghilangan fakta. 

Sejarah yang diajarkan di sekolah, yang dibukukan, dan yang dikenang dalam monumen, lebih banyak ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu. Gap ini semakin terasa ketika narasi-narasi alternatif yang berasal dari pihak yang kalah, korban, atau kelompok marginal hanya menjadi bisik-bisik di pinggiran, tak pernah benar-benar masuk ke dalam arus utama.

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: siapa yang sebenarnya berhak menulis sejarah? Apakah sejarah memang milik para pemenang semata? Jika kita menelusuri asal-usul ungkapan “sejarah ditulis oleh para pemenang”, kita akan menemukan bahwa sejak dulu, pihak yang menang dalam konflik, perang, atau perebutan kekuasaan selalu punya privilese untuk menentukan narasi. Mereka mengendalikan sumber daya, institusi pendidikan, media massa, bahkan akses terhadap arsip dan dokumen. Dengan kekuasaan tersebut, mereka bisa menonjolkan peran sendiri, mengaburkan kontribusi pihak lain, bahkan menghapus jejak kelompok yang dianggap “mengganggu” narasi resmi.

Tidak jarang, penulisan sejarah oleh pemenang juga bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Sejarah dijadikan alat ideologis, bukan sekadar catatan masa lalu. Penguasa ingin membangun identitas kolektif yang sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga masyarakat pun diarahkan untuk mengingat apa yang ingin diingatkan, dan melupakan apa yang ingin dilupakan. 

Dalam proses ini, suara pihak yang kalah atau kelompok minoritas kerap dibungkam, diabaikan, atau bahkan dihilangkan sama sekali dari catatan sejarah. Sensor, penghilangan arsip, hingga intimidasi menjadi alat untuk memastikan bahwa narasi resmi tetap dominan.

Namun, apakah sejarah memang selalu milik pemenang? Jawabannya tidak sesederhana itu. Munculnya historiografi kritis, kemajuan teknologi, dan keterbukaan akses informasi telah membuka ruang bagi narasi-narasi alternatif. Kini, semakin banyak sejarawan, aktivis, dan masyarakat yang berani menggali dan mengangkat kisah dari sudut pandang yang berbeda. 

Contohnya di Indonesia, setelah reformasi 1998, narasi sejarah tentang peristiwa G30S mulai diwarnai oleh kisah para penyintas dan eksil, meski narasi resmi negara masih kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejarah adalah arena tarik-menarik kekuasaan, seperti yang dikatakan Michel Foucault: sejarah adalah medan di mana berbagai kekuatan berkompetisi menentukan apa yang dianggap penting untuk dikenang dan apa yang dilupakan.

Sejarah memang cenderung “dimiliki” para pemenang karena mereka punya kekuatan untuk menentukan narasi dan membungkam suara lain. Namun, sejarah tidak pernah benar-benar utuh atau tunggal. Selalu ada ruang bagi narasi alternatif, terutama ketika masyarakat kritis dan akses informasi semakin terbuka.

Sejarah yang adil bukanlah sejarah yang hanya menampilkan satu suara, melainkan sejarah yang memberi ruang bagi semua suara, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Sejarah yang demikianlah yang mampu menjadi cermin jujur bagi bangsa, dan menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus.

Semestinya, sejarah tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, penting untuk mendorong keterbukaan akses terhadap arsip dan dokumen sejarah, agar masyarakat bisa menggali dan menafsirkan sendiri peristiwa masa lalu. Kedua, pendidikan sejarah di sekolah harus diarahkan untuk mengembangkan sikap kritis, bukan sekadar menghafal narasi resmi. 

Guru dan dosen perlu membiasakan siswa untuk membaca berbagai sumber, membandingkan sudut pandang, dan berani mempertanyakan kebenaran yang dianggap mapan. Ketiga, perlu ada ruang yang lebih luas bagi narasi-narasi alternatif, baik dalam bentuk buku, film, diskusi publik, maupun media sosial. 

Negara dan masyarakat harus berani merangkul keberagaman narasi, bukan justru membungkamnya. Akhirnya, kita harus menyadari bahwa sejarah adalah milik semua, bukan hanya milik mereka yang menang atau berkuasa. Hanya dengan membuka ruang dialog dan refleksi yang jujur, kita bisa membangun sejarah yang lebih adil, inklusif, dan bermakna bagi masa depan. Karena pada akhirnya, sejarah yang lurus bukanlah sejarah yang tanpa celah, melainkan sejarah yang berani mengakui bahwa kebenaran selalu punya banyak wajah.

*) Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA., Guru Besar Tetap Universitas Dhyana Pura, Badung, Bali.